Headline

Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.

Fokus

F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.

Minta Maaf dan Tanggung Jawab

Jaka Budi Santosa Dewan Redaksi Media Group
04/11/2022 05:00
Minta Maaf dan Tanggung Jawab
Jaka Budi Santosa Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

DENGAN membungkukkan badannya, Kepala Kepolisian Korea Selatan Yoon Hee-keun menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Dia juga menyatakan bertanggung jawab penuh atas Tragedi Itaewon.

Tragedi Itaewon terjadi pada Sabtu (29/10). Tragedi di salah satu distrik di ibu kota Korsel, Seoul, itu menewaskan 156 orang. Pesta Halloween berubah duka ketika hampir 100 ribu orang 'menyerbu' kawasan Itaewon. Mereka yang mengalami euforia menyambut kebebasan setelah dua tahun terpenjara oleh korona berdesakan di gang-gang kecil hingga akhirnya maut menjemput.

Korsel berkabung. Dunia ikut berduka. "Saya merasa tanggung jawab yang besar sebagai kepala lembaga pemerintah terkait," kata Yoon setelah membungkuk di hadapan puluhan wartawan di ruangan konferensi pers, Selasa (1/11).

Hal serupa dilakukan Wali Kota Seoul Oh Se-hoon. Dalam jumpa pers terpisah, dia meminta maaf. Dia bahkan menangis. Menangis betulan, bukan pura-pura menangis. Dia juga menyatakan bertanggung jawab.

Oh Se-hoon minta maaf tak cuma karena Tragedi Itaewon, tapi juga karena terlambat meminta maaf. Baginya, minta maaf tiga hari setelah kejadian ialah kesalahan besar. ''Saya minta maaf karena permintaan maaf saya datang terlambat," paparnya dengan suara bergetar dan tetesan air mata.

Sekali lagi, Korsel memberikan contoh bagaimana seorang pejabat mesti bersikap. Mereka paham betul apa yang harus dilakukan ketika rakyat ditimpa petaka. Tak peduli meski mereka tak terkait langsung dengan petaka itu, tak masalah kendati mereka bukanlah biang masalah.

Di Korea Selatan, kata maaf tidaklah mahal. Ia tak susah dilafalkan. Tak cuma minta maaf, pejabat juga terbiasa dengan tradisi mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab. Mereka punya tradisi changpi.

Minta maaf memang gampang-gampang susah. Gampang bagi yang berjiwa besar, yang tulus, susah buat yang tinggi hati, yang tak merasa bersalah atau takut menanggung kesalahan.

Kategori kedua itulah yang kiranya ada di banyak pejabat kita. Tak usah kita menengok jauh ke belakangan. Dua tragedi terakhir ialah contoh nyata betapa para petinggi negeri ini susah betul meminta maaf. Apalagi berjiwa kesatria menyatakan bertanggung jawab.

Yang pertama ialah Tragedi Kanjuruhan. Tragedi yang terjadi seusai laga Liga 1 antara tuan rumah Arema dan Persebaya, 1 Oktober lalu. Tragedi yang telah menelan 135 korban jiwa. Tragedi yang tercatat dalam buku sejarah kelam sebagai pertandingan sepak bola dengan korban meninggal terbanyak kedua di dunia.

Jangankan 135 nyawa, satu nyawa saja semestinya sudah cukup untuk mengetuk hati mereka yang berkepentingan meminta maaf. Namun, yang ini tidak. Alih-alih meminta maaf, mereka justru saling lempar kesalahan. Mereka ogah dianggap salah meski jelas-jelas salah.

Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan memang meminta maaf, tetapi setelah 13 hari tragedi berlalu. Dia juga menyatakan bertanggung jawab, tapi setelah hampir dua pekan tragedi lewat. Meski terlambat, bolehlah kita menerima permintaan maafnya. Namun, maaf tak lantas menggugurkan tanggung jawab.

Kata maaf dan kemauan bertanggung jawab juga langka di tragedi gagal ginjal akut yang menyasar balita dan anak-anak di Republik ini. Tragedi yang per 1 November telah memapar 325 anak dengan fatality rate, tingkat kematian, 54%. Sedikitnya 178 balita dan anak meninggal dunia karena obat yang mereka minum ternyata racun.

Penyakit itu muncul akibat obat sirop yang terkontaminasi EG (ethylene glycol/etilena glikol), DEG (diethylene glycol/dietilena glikol), dan EGBE (ethylene glycol butyl ether/etilena glikol butil eter). Entah bagaimana bahan-bahan berbahaya itu bisa tercampur dalam kadar yang mematikan. Aparat sedang menyelidiki, pelaku juga sudah terdeteksi, semoga mereka serius menuntaskannya.

Harus kita katakan, penanganan kasus gagal ginjal akut pada anak ini lambat, sangat lambat. Harus pula kita nyatakan rasa tanggung jawab pada diri para pihak terkait sangatlah minim. Sudah beberapa bulan tragedi memilukan ini terjadi, tetapi kata maaf belum terucap dari mulut para pejabat.

Saya tadinya agak ragu soal itu. Namun, setelah tanya 'mbah Google', kiranya benar bahwa belum ada permintaan maaf secara resmi dari mereka.

Benar bahwa setelah sekian lama, sebagai pengawas obat dan makanan sebelum dan selama beredar, Badan POM akhirnya mengaku bertanggung jawab. Mereka juga memastikan tragedi itu tak akan terulang. Namun, cukupkah itu? Rasanya tidak. Nyawa ratusan anak kiranya tak sepadan ditebus hanya dengan tanggung jawab sebatas kata-kata.

Betul kata banyak orang, ada tiga hal yang paling sulit diucapkan orang Indonesia, yakni tolong, maaf, terima kasih. Betul pula kiranya aksioma yang menyebutkan orang Indonesia punya segala hal, kecuali rasa malu.

Kata psikolog Amerika Louis Laves Webb, meminta maaf secara tulus ialah inti perbaikan masalah. Sayang, untuk menyadari kesalahan, mengakui kegagalan, lalu meminta maaf, banyak di antara pejabat kita yang enggan.



Berita Lainnya
  • Superman Sungguhan

    25/7/2025 05:00

    'Apakah artinya kesenian, bila terpisah dari derita lingkungan. Apakah artinya berpikir, bila terpisah dari masalah kehidupan'.

  • Tom Lembong

    24/7/2025 05:00

    VONIS untuk Thomas Trikasih Lembong dalam kasus korupsi importasi gula disikapi secara berbeda.

  • Tamparan Sahdan

    23/7/2025 05:00

    BANYAK yang bangga dengan Sahdan Arya Maulana, termasuk saya. Di usianya yang masih amat muda, 19, ia berani menolak pemberian uang yang bagi dia kurang pas untuk diterima

  • Keabadian Mahaguru

    22/7/2025 05:00

    IBARAT bunga layu sebelum berkembang, itulah sikap Rektor Universitas Gadjah Mada 2002-2007 Profesor Sofian Effendi terkait dengan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

  • Macan Kertas Pertimbangan MK

    21/7/2025 05:00

    ANDAI pemohon tidak meninggal dunia, kontroversi soal boleh-tidak wakil menteri (wamen) merangkap jabatan komisaris, termasuk merangkap pendapatan, bisa segera diakhiri.  

  • Debat Tarif Trump

    19/7/2025 05:00

    MANA yang benar: keputusan Amerika Serikat (AS) mengurangi tarif pajak resiprokal kepada Indonesia dengan sejumlah syarat merupakan keberhasilan atau petaka? 

  • Jokowi dan Agenda Besar

    18/7/2025 05:00

    PAK Jokowi, sapaan populer Joko Widodo, tampaknya memang selalu akrab dengan 'agenda besar'.

  • Obral Komisaris

    17/7/2025 05:00

    SANG fajar belum juga merekah sepenuhnya ketika ratusan orang memadati pelataran salah satu toko ritel di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (14/7).

  • Uni Eropa, Kami Datang...

    16/7/2025 05:00

    Bagi kita, kesepakatan itu juga bisa menjadi jembatan emas menuju kebangkitan ekonomi baru.

  • Aura Dika

    15/7/2025 05:00

    TUBUHNYA kecil, tapi berdiri gagah seperti panglima perang yang memimpin pasukan dari ujung perahu yang melaju kencang di atas sungai.

  • Gibran Tuju Papua Damai

    14/7/2025 05:00

    KESIGAPAN Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka patut diacungi dua jempol. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkantor di Papua sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.  

  • Negosiasi Vietnam

    12/7/2025 05:00

    DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.

  • Akhirnya Komisaris

    11/7/2025 05:00

    PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.

  • Tiga Musuh Bansos

    10/7/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

  • Senjata Majal Investasi

    09/7/2025 05:00

    ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.

  • Beban Prabowo

    08/7/2025 05:00

    Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.