Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
DISKUSI di kedai kopi pagi itu cukup serius. Saya dan teman membahas nama-nama bakal calon presiden yang sudah menyesaki atmosfer politik negeri ini.
“Sudah banyak orang yang memantas-mantaskan diri menjadi capres. Banyak orang merasa bisa menjadi capres, hanya sedikit orang yang benar-benar bisa merasa menjadi capres,” kata teman membuka obrolan sambil menyeruput kopi panas.
Saya bertanya apa beda antara orang yang merasa bisa dan bisa merasa menjadi capres? Bukankah Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 hanya menyebut capres harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri?
Teman itu tertawa terbahak-bahak. Menurut dia, kalau membaca konstitusi jangan hanya sepenggal ayat. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa pasangan capres dan cawapres diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.
Tidak ada capres tanpa partai politik. Pengajuan capres menjadi monopoli partai politik. Tidak ada capres independen seperti calon kepala daerah boleh dari jalur perseorangan.
Kiranya tepat pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo di acara Rapimnas Bravo Lima, Jumat (26/8). "Belum tentu yang elektabilitasnya tinggi itu diajukan oleh partai atau gabungan partai. Kalau mereka enggak mau, gimana? Oleh sebab itu, sekali lagi, ojo kesusu, tidak usah tergesa gesa," kata Jokowi.
Dengan merujuk ketentuan konstitusi dan pernyataan Jokowi, tidak salah untuk menyebut nama-nama yang menyesaki atmosfer politik itu sebatas capres versi lembaga survei.
Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menempatkan tiga nama di posisi teratas. Mereka ialah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Tiga nama itu selalu menempati tiga besar, urutannya saja yang berbeda sesuai dengan selera lembaga survei.
SMRC melakukan survei tertutup dengan memberikan 11 nama kepada responden. Kesebelas nama itu dipilih berdasarkan potensi peluang maju sebagai capres.
Hasilnya ialah Ganjar Pranowo 27,1%; Prabowo Subianto (19,0%); Anies Baswedan (15,6%); Ridwan Kamil (8,5%); AHY (3,5%); Erick Thohir (2,3%); Khofifah (2,2%); Puan Maharani (2,0%); Sandiaga Uno (1,9%); Andika Perkasa (1,9%); Airlangga Hartarto (0,8%); dan tidak tahu (15,3%).
Hanya tiga dari 11 nama itu yang menjabat ketua umum partai politik. Mereka ialah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Tiga partai itu mesti mencari kawan koalisi jika ingin mengajukan ketua umum. Namun, teman saya tidak memperhitungkan ketua umum sebagai pemenang Pilpres 2024. Kata dia, berdasarkan pengalaman pilpres selama ini, tidak ada ketua umum partai politik yang memenangi kontestasi. Semua kalah.
Nama yang masih berpeluang diajukan sebagai capres ialah Ganjar dan Puan yang sama-sama berasal dari partai yang sama, PDIP. Peluang Puan untuk diusung PDIP jauh lebih besar ketimbang Ganjar karena Puan memegang posisi strategis dalam partai, apalagi ia merupakan putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Puan sudah memberikan isyarat untuk maju pada 2024. Kata dia, akan ada lagi presiden perempuan pada 2024. Kata Puan, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk bisa memilih dan dipilih. Toh, sejarah telah membuktikan bahwa ibu Puan, Megawati Soekarnoputri, bisa duduk di tampuk kekuasaan sebagai presiden kelima.
Nama Puan juga masuk sembilan bakal capres yang disebut dalam Rakernas Partai Amanat Nasional. Puan juga masuk radar Partai NasDem meski partai itu sudah mengusung tiga nama, yaitu Ganjar, Anies, dan Andika Perkasa.
Kondisi perpolitikan menuju Pilpres 2024 masih sangat dinamis, termasuk bongkar pasang sosok capres dan koalisi. Karena itu, kata teman saya, saat ini dibutuhkan figur yang bisa merasa, bukan merasa bisa menjadi capres.
Menurut teman itu, orang yang merasa bisa menjadi capres jauh-jauh hari sebelumnya sudah menyewa konsultan politik, memasang foto dirinya sampai bergelantungan di pohon.
Sebaliknya, kata teman saya, orang yang bisa merasa menjadi capres pada umumnya tahu diri. Menunggu lampu hijau dari partai baru bergerak. Dalam konteks itulah teman saya mengingatkan ojo kesusu memilih figur elektabilitas tinggi, masih ada Puan.
DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.
PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.
ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.
Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.
"DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."
MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.
“NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”
Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.
WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.
VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.
SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.
ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.
HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.
PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved