Di Balik Tirai Wakil Rakyat

HAMPIR apa saja yang muncul di parlemen kita selalu menjadi sorotan. Tidak terkecuali soal gorden. Tirai penutup jendela untuk rumah dinas wakil rakyat itu diusik karena nilai pengadaannya fantastis, Rp48,7 miliar.

Disebut fantastis karena yang dibeli dari uang itu tirai jendela, bukan furnitur bertatahkan emas dan berlian. Uang sebesar Rp48,7 miliar itu bakal digunakan untuk pengadaan tirai bagi 505 rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta.

Bila dihitung, per rumah dinas butuh Rp80 juta. Itu belum termasuk pajak. Bila ditambah pajak, kebutuhan tiap-tiap rumah dinas berlantai dua itu sekitar Rp90 juta. Harus semahal itukah harga tirai rumah wakil rakyat? Tirai jenis apakah itu? Jangan-jangan, kebutuhan mengganti tirai tidak mendesak.

Meskipun tidak sama persis dengan umumnya harga dan jenis gorden rakyat yang diwakili, mestinya perbedaan tirai rakyat dan wakil rakyat itu jangan seperti langit dan bumi. Kalau satu set tirai rakyat sudah bisa dibeli dengan harga Rp500 ribu hingga Rp1 juta per jendela, dan jika rumah itu butuh 10 set tirai, paling banyak rakyat sudah bisa memasang tirai dengan harga paling tinggi Rp10 juta.

Jika wakil rakyat ingin kualitas tirai yang lebih bagus, dengan merogoh Rp20 juta tiap-tiap rumah dinas, rasanya masih masuk akal. Apalagi, bila rumah dinas di Kalibata butuh rata-rata 10 set gorden. Uang Rp20 juta per rumah mestinya sudah cukup.

Itu artinya, hanya butuh anggaran seperempat dari pagu Rp48,7 miliar atau bila ditambah dengan ongkos ini dan itu, paling mentok dengan anggaran Rp15 miliar, tirai rumah dinas sudah terpasang dan kembali kinclong. Dugaan adanya permainan di balik tirai pun bisa dipatahkan karena hitung-hitungannya masuk akal.

Namun sayangnya, ketidakjelasan soal ada apa di balik tirai itu tidak dijawab. Pihak Kesekretariatan Jenderal DPR baru menjawab seputar perlu tidaknya gorden rumah wakil rakyat diganti. Terkait dengan soal itu, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar juga mengungkapkan gorden di rumah dinas anggota dewan sudah 13 tahun tidak diganti sehingga kondisinya sudah tidak layak pakai.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut masa pakai tirai yang berbeda, yakni 12 tahun. Selisih penyebutan satu tahun dengan Sekjen DPR tidaklah mengapa. Cuma selisih bulan, tapi dua-duanya satu suara: tirai rumah di Kalibata sudah bapuk.

Indra mengatakan, karena kondisi tirai sudah tidak layak, sebagian anggota dewan pun memilih untuk mencopot dan membuang gorden di rumah jabatan mereka. "Sebagian besar (rumah) itu gordennya tidak ada, sebagian itu hilang dan dibuang karena memang sudah lapuk dan sangat tidak memadai. Saya enggak tega menyampaikan itu, sudah 13 tahun itu sudah seperti kain pel sebenarnya," kata Indra dalam konferensi pers, awal pekan ini.

Kalau memang enggak tega karena melihat tirai sudah seperti kain pel, bukan berarti semua logika pembenar untuk membeli yang terbaik boleh dihadirkan. Pihak-pihak di Senayan mestinya ingat bagaimana publik menolak keras penggunaan uang triliunan rupiah untuk membangun Gedung DPR dengan fasilitas superwah dan supermewah.

Penolakan keras dari publik terutama pada besaran anggaran yang dinilai tidak masuk akal. Logika pembenar konyol soal gedung saat ini yang mulai miring sekian derajat sehingga harus diganti total dan butuh dana jumbo pun dihadirkan.

Bahkan, editorial harian ini menulis judul Logika Miring di Gedung Tegak untuk mengkritik cara membangun argumentasi pembenar dana jumbo pembangunan Gedung DPR. Editorial menulis dalam frasa, "Jika otak sudah miring, benda yang tegak dan kukuh pun bisa dibuat miring."

Untuk membeli kenyamanan, para wakil rakyat rela merogoh kocek rakyat lebih dalam. Bukan sekadar syarat cukup bahwa rumah dinas mesti bertirai, melainkan 'syarat nyaman'. Perkara masyarakat sedang dibelit kesulitan bernapas akibat tercekik naiknya harga-harga, tampaknya tidak menjadi amunisi untuk berempati. Tidak ada hubungannya dengan tenggang rasa.

Tidak penting pula nantinya apakah harga mahal kenyamanan itu berbanding lurus dengan meningkatnya kinerja. Kalau tirai sudah diganti, tentu tidak otomatis jumlah legislasi terdongkrak, dari hanya 8 pengesahan RUU dari 33 RUU prioritas pada 2021, misalnya, menjadi 30 undang-undang.

Dulu, di awal-awal kemerdekaan, para pejabat negara kerap menjadikan pepatah Belanda Leiden is lijden (memimpin itu menderita) sebagai spirit kerja. Sekarang sudah berubah, memimpin itu memupuk kenyamanan.

Sudahlah, biarkanlah publik terus bertanya, ada apa di balik tirai kenyamanan rumah wakil rakyat?