Senin 07 Maret 2022, 05:00 WIB

Diskriminasi Guru PAUD

Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group | Editorial
Diskriminasi Guru PAUD

MI/Ebet
Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group.

IBARAT investasi, pendidikan anak usia dini (PAUD) bisa menghasilkan keuntungan paling besar. Pentingnya PAUD terkonfirmasi dalam hasil penelitian James Heckman, ahli ekonomi dari Universitas Chicago dan peraih Nobel Ekonomi. Kata dia, investasi US$1 PAUD mendatangkan keuntungan US$13.

Heckman juga mengatakan bahwa PAUD yang berkualitas meningkatkan kelulusan SLTA perempuan dari 13% menjadi 25%. PAUD berkualitas meningkatkan penghasilan laki-laki dewasa antara US$19.000 sampai US$24.000. Sudah saatnya Indonesia memberikan perhatian serius dengan mengakihiri diskriminasi guru PAUD.

Indonesia beruntung punya Nadiem Anwar Makarim yang kini memimpin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ia memberikan perhatian serius pada PAUD dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Revisi itu sudah masuk ke program legislasi nasional sejak 17 Desember 2019.

PAUD akan diatur kembali karena dalam UU Sisdiknas, PAUD bukan merupakan jenjang tersendiri dan praktiknya di lapangan  diselenggarakan melalui jalur formal dan nonformal yang menimbulkan dikotomi antara keduanya.

“PAUD formal ataupun nonformal yang ada ke depannya akan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan diikat dengan standar input, proses, dan capaian,” ujar Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Anindito Aditomo dalam acara silaturahim bersama Media Indonesia, Jumat (4/3).

Nino, panggilan akrab Anindito, menjelaskan bahwa PAUD ke depan akan menjadi lembaga pendidikan formal yang masuk ke jenjang tersendiri. Hal itu dinilai sangat penting sehingga intervensi pemerintah untuk perbaikan, baik dari sisi kelembagaan atau manajemen guru serta mutu dapat ditingkatkan.

PAUD diatur dalam Pasal 28 UU 20/2003. Disebutkan bahwa PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Penjelasan pasal itu dinyatakan bahwa PAUD diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.

Ada tiga jenis PAUD, yaitu jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Cara membedakan ketiganya mudah saja. Pemberian status dan kedudukan guru hanya kepada pendidik PAUD formal kendati tiga jalur itu menjalankan fungsi yang sama. Pangkal soalnya ada pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

Status guru, menurut UU Guru dan Dosen, hanya disematkan kepada mereka yang merupakan tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tenaga pendidik PAUD di jalur nonformal dan informal tidak diakui sebagai guru.

Berdasarkan data PAUD dari Kemendikbud Ristek 2021, terdapat 187.211 PAUD di Indonesia terdiri atas milik negeri 4.539 dan swasta 182.672. Total pendidik berjumlah 669.845 orang dengan rincian menurut status sekolah ialah negeri 26.036 orang dan swasta 643.809 orang.

Berapa jumlah penyandang status guru dari 669.846 tenaga pendidik PAUD? Jumlahnya 358.057 orang. Mereka yang tidak berhak menyandang sebutan guru sebanyak 311.789 orang. Mereka itulah yang mengalami diskriminasi. Padahal, masyarakat hanya mengenal satu sebutan bagi pendidiknya, yakni guru. Tidaklah heran, guru di PAUD nonformal dan informal ialah pahlawan tanpa tanda jasa dalam pengertian sebenarnya, benar-benar tidak diberi apresiasi yang layaknya sebagai guru.

Kiranya tepat langkah Mas Menteri Nadiem untuk merevisi UU Sisdiknas dalam satu tarikan napas dengan revisi UU Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Menjadikan PAUD sebagai jenjang pendidikan formal sangat beralasan. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2020, terdapat sekitar 32,96 juta anak usia dini di Indonesia. Mereka hadir untuk mengisi 12,19% penduduk Indonesia dan disebut sebagai generasi alfa, mengingat tahun kelahiran mereka berada pada rentang 2010-2025. Persentase anak usia dini yang mengikuti PAUD mencapai 27,68% atau 1 dari 4 anak telah mengikuti PAUD.

Mereka ialah anak-anak yang akrab dengan dunia digital, melek digital sejak dini. Jika Indonesia tidak serius berinvestasi pada PAUD, kelak akan muncul generasi individualistis dan antisosial. Investasi PAUD sesungguhnya investasi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Baca Juga

MI/Ebet

Apa yang Kau Cari, Febri?

👤Jaka Budi Santosa Dewan Redaksi Media Group 🕔Jumat 30 September 2022, 05:00 WIB
BAGI saya, sosok yang satu ini layak dianggap sebagai juru bicara institusi negara...
MI/Ebet

Cek Kosong untuk Penjabat

👤Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group 🕔Kamis 29 September 2022, 05:00 WIB
TEMAN saya membaca berita sambil senyum-senyum sendiri. Kata dia, Mendagri Tito Karnavian mencari-cari masalah karena ia memberikan cek...
MI/Ebet

Badai yang Sempurna

👤Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group 🕔Rabu 28 September 2022, 05:00 WIB
FRASA the perfect storm kini menjadi kalimat pengingat di berbagai belahan dunia, termasuk di...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya