Narasi Besar Pelemahan KPK

ANAK sekolahan atau anak kuliahan sering kali menyalahkan penguji atau soal ujian bila tak bisa menjawab soal ujian tersebut, kalau tak lulus ujian tersebut. Ini serupa tak pandai menari lantas lantai dipersalahkan.

Itulah yang terjadi dengan para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak lulus tes wawasan kebangsaan untuk keperluan alih status sebagai aparatur sipil negara. Mereka menyalahkan soal ujian. Mereka mengatakan soal atau pertanyaan ujian janggal. Mereka menyalahkan penguji, yakni Badan Kepegawaian Negara, KPK, termasuk negara.

Mereka yang tidak lulus mengklaim diri sebagai orang hebat dan berintegritas, yang wawasan kebangsaannya tak perlu diragukan. Mereka menuding tes wawasan kebangsaan sekadar upaya menyingkirkan mereka.

Kalau hebat, kok, tak lulus? Ketidaklulusan mereka membuktikan klaim mereka hebat dan berintegritas cuma sepihak. Ibarat iklan detergen yang mencuci sendiri, mereka memuji diri sendiri.

Mereka disokong tim sorak lantas membangun narasi tes wawasan kebangsaan upaya melemahkan KPK. Padahal, tes wawasan kebangsaan jamak dilakukan untuk mereka yang akan menjadi ASN atau bekerja di lingkungan pemerintahan.

Mereka dan tim hore juga mengatakan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagai upaya melemahkan KPK. Bila berstatus ASN, mereka tidak independen lagi. Padahal, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan pelaksanaan sejumlah undang-undang tentang KPK berikut peraturan pemerintah serta peraturan KPK.

Narasi pelemahan KPK dibangun sejak revisi Undang-Undang KPK digulirkan dan kemudian disahkan. Narasi itu sukses memantik unjuk rasa besar-besaran di sejumlah kota di Indonesia.

Sejumlah tokoh mendesak Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Namun, Presiden tidak memenuhi desakan tersebut. Presiden menolak menerbitkan perppu.

Narasi pelemahan KPK juga dialamatkan kepada fakta adanya penyidik KPK periode sekarang yang menerima suap. Padahal, di periode kepemimpinan sebelumnya ada penyidik yang juga menerima suap.

Lalu narasi pelemahan KPK ditujukan kepada fakta pimpinan KPK bertemu dengan pimpinan partai politik. Padahal, di kepemimpinan KPK sebelumnya juga ada pimpinan KPK yang bertemu dengan pimpinan parpol.

Bila itu semua dipandang kelemahan atau pelemahan, kelemahan atau pelemahan itu sudah terjadi sejak dulu, bukan baru terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang KPK hasil revisi.

Sejumlah orang kemudian menggugat Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi. MK menolak permohonan uji formil Undang-Undang KPK yang diajukan eks pimpinan KPK. MK memutuskan pengesahan Undang-Undang KPK sudah sesuai dengan prosedur formal.

MK menerima sebagian gugatan uji materi Undang-Undang KPK. MK mengabulkan uji materi bahwa penyadapan dan penggeledahan tidak memerlukan izin Dewan Pengawas. MK memutuskan KPK tetap memiliki kewenangan menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Keputusan MK semestinya menyudahi pembentukan opini atau narasi besar pelemahan KPK. Daripada membangun narasi negatif pelemahan KPK, lebih baik membangun dan mendorong narasi positif penguatan KPK.

Namun, mereka kiranya tak rela menerima dengan hati lapang dan pikiran terbuka keputusan MK itu. Mereka hingga kini terus membangun narasi pelemahan KPK melalui tes wawasan kebangsaan dan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN.

Lalu, Feri Amsari, pakar hukum Universitas Andalas, mengunggah di media media sosial pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan seorang komisaris Pelindo. Feri menarasikan seolah Ketua KPK berjumpa dengan pejabat BUMN yang sedang beperkara di KPK. Padahal, Firli bertemu dengannya yang ketika itu berkapasitas sebagai pemimpin media. Pun, Pelindo ada empat perusahaan dan Pelindo tempat komisaris itu bertugas bukan Pelindo bermasalah secara hukum. Pertemuan dengan Firli itu dihadiri sejumlah pemimpin media lain.

KPK sendiri melakukan kontranarasi pelemahan KPK itu dengan kerja. KPK menangkap dua menteri, banyak kepala daerah, serta tersangka korupsi lainnya. KPK mencegah dan menangkal Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang diduga terlibat kasus korupsi Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.