Tajamnya Hukum di Korsel dan Brasil

HUKUM terasa tajam ke atas di Korea Selatan (Korsel) dan Brasil. Di 'Negeri Ginseng', Presiden Park Geun-hye (2014-2018), setelah ditahan satu tahun, pekan silam divonis 24 tahun penjara. Di Brasil, Presiden Luiz Inacio Lula da Silva memulai hari-hari pertamanya menikmati bui untuk waktu 12 tahun ke depan.

Keduanya menjadi orang rantai karena korupsi. Keduanya semula dinilai sebagai politikus penuh harapan. Namun, puncak kekuasaan mengempaskan mereka menjadi pemimpin yang tak lulus ujian.

Rasywah memang menjadi musuh utama di banyak negara. Korea Selatan, yang kini tumbuh sebagai negeri maju, salah satunya karena keras terhadap koruptor. Park Geun-hye, misalnya, perempuan pertama yang menjadi presiden di Korea Selatan, dipaksa mundur Maret tahun lalu karena skandal korupsi dan kolusi dengan sahabat lamanya, Choi Soon-il. Keduanya masing-masing mengantongi US$6,5 juta dari perusahaan raksasa Lotte Group dan Samsung.

Park, kelahiran 2 Januari 1952, dilantik sebagai presiden Korea Selatan pada 2013. Putri tertua mantan Presiden Korea Selatan Park Chung-hee itu menjadi harapan publik karena semangatnya yang tinggi memberantas korupsi. Sang ayah yang berkuasa 18 tahun (1961-1979) dikenal sebagai diktator yang merintis jalan kemajuan negeri itu. Karena itu, bagi kaum konservatif, naiknya putri Park menjadi presiden ialah obat rindu akan kepemimpinan sang jenderal yang dinilai penuh prestasi.

Terlebih Park Geun-hye, sebelum menjadi presiden, juga politikus berkelas, termasuk membangun Kota Sejong. Wajar jika rakyat menaruh harapan besar padanya. Keluarganya memang tak menjadi beban, tapi justru persahabatannya yang kelewat batas dengan Choi Soon-il, sahabat lamanya, menjadi bencana.

Choi dinilai orang luar istana yang mengatur segala urusan Park. Kolusi serupa itulah yang akhirnya menenggelamkan karier politik Park yang dirintisnya dengan susah payah setelah sang ayah tewas ditembak. Pengacara Park tengah mempertimbangkan banding. Namun, bagi pengadilan Korsel yang dikenal keras pada koruptor, banding bisa tak berarti apa-apa.

Di Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva (berkuasa 2003-2011) ialah pendiri Partai Pekerja, yang ketika menjadi presiden mampu membawa negerinya menuju perbaikan. Ekonomi tumbuh meyakinkan dan kesenjangan ekonomi mampu dipersempit lajunya. Tokoh kelahiran 27 Oktober 1945 itu pun dinilai sebagai pemimpin yang mengakhiri pemerintahan diktator militer selama 20 tahun.

Namun, ternyata, di balik catatan sejumlah prestasi, tersimpan bau busuk kelancungan. Ia terlibat skandal korupsi yang membuat para pendukungnya tak percaya. Ia menerima apartemen mewah dari perusahaan konstruksi. Bersamaan dengan Lula, terungkap pula sejumlah politikus, orang-orang besar, dan pengusaha kaya dalam skandal korupsi yang disebut-sebut terbesar di Brasil. Ada permainan kartel di dalamnya yang melibatkan sejumlah tokoh penting.

Sama seperti Park Geun-hye, Da Silva juga menolak dengan keras terlibat korupsi. Karena itu, ia pun mengajukan banding. Namun, ketika bandingnya ditolak, Mahkamah Agung Brasil memintanya untuk segera menyerahkan diri. Di tengah histeria para pendukungnya, ia pun menerobos kerumunan massa untuk menyerahkan diri kepada polisi. Terukirlah dalam sejarah politik di Brasil, Da Silva sebagai bekas presiden yang pertama diadili dan masuk penjara karena korupsi.

Dua mantan presiden di Korea Selatan dan Brasil yang kemudian masuk bui, dengan hukuman penjara yang cukup lama, ialah pelajaran berharga buat para pemimpin negara. Di Indonesia, demokrasi tengah dikotori politik uang, dan malangnya seperti tak ada tanda-tanda bisa dibersihkan. Politik akhirnya seperti identik mengantarkan para aktor utamanya ke penjara.

Di negeri ini kekuasaan tengah dikejar dan direbut dengan segala cara. Tak peduli SARA, tak peduli dana dari mana asal usulnya. Kita pun mendengar beberapa nama, yang kita tahu bukan pengusaha, bukan dari keluarga yang punya riwayat kaya, tapi uangnya konon amatlah banyaknya. Publik yang mendengar pun merespons biasa karena politik memang butuh banyak uang. Masyarakat juga kian tak peduli pada korupsi. Tahun politik pun dimaknai berhamburannya uang.

Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi seperti tak pernah berhenti memenjarakan koruptor. Namun, terasa ada beberapa nama dalam kasus-kasus besar yang belum tersentuh. Bekas Presiden Korsel dan Brasil yang baru masuk bui mestinya bisa menjadi suntikan keberanian KPK dan institusi penegak hukum lain, bahwa hukum bisa benar-benar tajam ke atas dan ke segala arah.

Pancasila akan terus diluruhkan tanpa ketajaman hukum kepada mereka yang diberi amanah memimpin negara tapi justru menghancurkannya.