Sidang Gugatan Pilkada Waropen Papua Persoalkan Sistem Noken yang Tidak Sah

PASANGAN Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen Nomor Urut 1 Ruben Yason Rumboisano dan Hendrik Lambert Maniagasi (Ruben-Hendrik) mempermasalahkan penggunaan sistem noken dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen, Papua. 

Kuasa hukum Pemohon, Ucok Edison menjelaskan bahwa Kabupaten Waropen tidak termasuk daerah yang menggunakan sistem noken. Hal itu diungkapkan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada 2024, 

“Terdapat permasalahan yang mendasar dan krusial yang belum diselesaikan yaitu penggunaan sistem pemilihan yang bertentangan dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang secara khusus menggunakan sistem noken untuk daerah yang tidak lagi menggunakan sistem noken,” ujar Ucok dalam sidang Perkara Nomor 191/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Gedung MK pada Selasa (14/1). 

Baca juga : Pemerintah Jelaskan Alasan Ingin Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang tak Bersengketa Didahulukan

Ucok menjelaskan wilayah yang menggunakan sistem noken hanya ada di beberapa kabupaten Papua pegunungan dan Papua Tengah kecuali Mimika dan Nabire. Atas dasar itu, dijelaskan bahwa Kabupaten Waropen tidak seharusnya melakukan pemilihan bupati dan wakil bupati secara noken. 

“Selisih persoalan suara tersebut disebabkan oleh karena tiga hal yang pertama suara di Distrik Kirihi seharusnya dianggap tidak sah karena dicoblos langsung oleh KPPS seolah-olah menggunakan sistem noken, padahal di Kabupaten Waropen tidak termasuk untuk menggunakan sistem noken,” ungkapnya. 

Selain itu, Pemohon mendalilkan bahwa pencoblosan yang seharusnya dilakukan di kampung-kampung justru dilakukan di Hotel Maju yang terletak di Kabupaten Nabire. Alasan KPU Kabupaten Waropen kala itu karena logistik tidak bisa didistribusi ke kampung-kampung.

Baca juga : Menko Yusril Lapor Prabowo Bahas Rencana Pelantikan Kepala Daerah yang tidak Bersengketa di MK

“Katanya logistik tidak bisa didistribusi ke kampung-kampung, harus di distrik-distrik dengan alasan waktu yang tidak mencukupi mengingat sudah tanggal 26 november dan pemilihan akan dilaksanakan pada tanggal 27 november 2024, yang menyampaikan hal ini adalah Ibu Nely Tebay. Dan PPD bingung akan hal ini karena mereka berharap mendapat petunjuk yang baik dari Korwil selaku pimpinan KPU Kabupaten Waropen,” urai Ucok.

Selain itu, Ucok juga mendalilkan adanya keterlibatan anggota Polri yang mengintervensi pemilihan dengan melakukan tindakan menguntungkan kepada salah satu pasangan calon. Hal ini terjadi pada saat rekapitulasi di Distrik Urei Faisei saat rekapitulasi di Kabupaten Waropen.

“Tepatnya saat rekapitulasi di 19 TPS saksi Pemohon hendak meminta agar disandingkan daftar hadir dan Pasangan calon dan bersuara karena terdapat kejanggalan, yakni kenaikan yang signifikan untuk pasangan calon nomor urut 3 atas nama Fransiscus Xaverius Mote dan SiYowel Boari,” ucap Ucok.

Baca juga : MK Minta KPU Jateng dan Kubu Lutfi-Taj Yasin Cermati Gugatan Andika-Hendi soal

Terkait dalil tersebut, Ucok meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang di 19 TPS Distrik Kirihi, 19 TPS Distrik Urei Faisei, dan 1 TPS Distrik Wonti. Dikatakan bahwa wilayah yang sudah memberlakukan sistem pemungutan langsung tak bisa kembali pada sistem Noken. 

“Jumlah suara sah di 19 TPS di distrik Kirihi yang dilakukan noken sebanyak 30.464 suara. Untuk itu, kita menuntut untuk pemilihan suara ulang di distrik Kirihi dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung, karena ada putusan Mahkamah bahwasannya daerah yang sudah tidak menggunakan sistem Noken tidak boleh menggunakan kembali ke sistem Noken,” tegasnya. 

Selain itu, Ucok juga menyoroti adanya surat keputusan (SK) KPU terkait penetapan paslon terpilih yang ditandatangani oleh pihak yang berbeda. Menurutnya, hal ini mengindikasi adanya upaya untuk menutupi kebenaran. 

Baca juga : MK Diharapkan Lebih Progresif dalam Memutus Sengketa Pilkada

“Adanya dua SK KPU, dimana yang satu surat ini tidak diumumkan. Sedangkan yang kita terima dan kita jadikan objek gugatan pada siang hari ini akan kita sampaikan adalah 498. Itu yang memang diikuti oleh saksi dari paslon dan memang diikuti oleh Bawaslu dan ditandatangani oleh Ketua KPU Waropen,” katanya. 

Kendati telah ada SK KPU 498 yang diterima pada 8 Desember, Ucok mengatakan bahwa pihaknya kembali mendapatkan SK KPU dengan nomor 558 pada 12 Januari. Dikatakan bahwa SK KPU yang terbaru itu tidak ditandatangani oleh Ketua KPU Waropen dan tidak pernah diumumkan secara publik sampai hari ini. 

“SK-nya sama, isinya sama, nomornya yang berbeda. Kekhawatiran kami ini termohon seolah-olah membuat ini adalah SK yang berbeda sehingga nomornya saja berbeda, segala macam. Ada upaya untuk menutup-nutupi, ini yang juga akan kita uji dan berikan keterangan ke Mahkamah karena ini sangat krusial mengenai objek permohonan,” jelasnya. 

“Tapi ini sudah clear bahwasannya SK yang 558 ini tidak pernah dikirimkan, bahkan penetapannya pun tidak sesuai prosedur kita juga tidak tahu,” lanjutnya. 

Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan terkait validitas SK KPU yang dijadikan dasar produk hukum penetapan hasil Pilkada. 

“Untuk pihak KPU, yang dijadikan produk hukum untuk menetapkan hasil itu nomor berapa?” tanya Saldi. 

“Nomor 558,” jawab pihak tergugat. 

“Lalu ini yang dipegang pemohon terkait rancangan keputusan 498 ini apa?” kata Saldi 

“Masih berupa rancangan,” jelas tergugat.

Lalu Hakim Saldi juga mempertanyakan berapa jarak penerbitan SK nomor 498 dan 558. Kemudian pihak tergugat mengatakan bahwa pada tanggal 7 Desember pihak KPU telah menyerahkan rancangan SK tersebut kepada penggugat.

“Kesalahan dari yang mengirim SK itu, draft SK yang langsung kami dapat dari KPU RI melalui KPU provinsi ke kami. Diisi langsung dan diedarkan, tapi pada tanggal yang sama juga KPU membatalkan dan menariknya, lalu mengirimkan SK yang baru nomor 558 pada tanggal 7 Desember atau pada hari yang sama,” jelas tergugat. (P-5)