Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif PARA Syndicate Virdika Rizky Utama mengatakan masyarakat saat ini telah kehilangan demokrasi yang sesungguhnya. Hal itu berkaitan adanya endorse atau dukungan dari penguasa pada Pilkada 2024.
Dia menjelaskan endorse yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto terhadap calon yang diusung menjadikan kampanye antarkontestan Pilkada tidak menampilkan ide dan gagasan.
"Dengan meng-endorse, jadi pengaruhnya adalah endorse jadi bukan pengaruh sosok calon kepala daerah punya ide gagasan memajukan daerahnya," kata Virdika dalam diskusi PARA Syndicate dengan tajuk Setelah Pilkada 2024 : Nasib Demokrasi Kita Vs Masa Depan Dinasti Jokowi via kanal YouTube dikutip Senin (2/12).
Dengan endorse tersebut, kata dia, ide gagasan yang timbul bukan murni dari calon melainkan aspirasi dari siapa yang mendukung.
Kedua, lanjut Virdika, tidak adanya keadilan dalam kontestasi karena calon tidak memilki kesempatan yang sama.
"Karena rata-rata ketika mereka mendapat endorse mereka mendapatkan baik itu ASN atau perangkat negara lainnya, sudah hilang asas fairness," papar dia.
"Jadi ini demokrasi seolah olah padahal demokrasi hanya untuk elit, sebetulnya itu lama terjadi tapi makin diperparah dan dipertebal dengan adanya ikut campur penguasa ini justru buruk bagi masyarakat," jelas dia.
Menurutnya, semangat demokrasi dan reformasi di Indonesia adalah adanya pemisahan otonomi dan desentralisasi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Karena selama era orde baru pemerintahan yang sentralistik semua pembangunan politik budaya dan lainnya dipaksakan pusat dan kebijakan strategis mulai dari ekspolitasi sumber daya alam tergantung pusat," jelasnya
"Desentralisasi daerah lebih tahu kebutuhannya dan kemampuan, itulah kenapa ada pilkada," imbuhnya. (P-5)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Presiden Prabowo Subianto melaksanakan salat Idul Fitri di Aceh Tamiang sekaligus memberikan bantuan sembako kepada warga penyintas bencana
Didampingi putranya, Jan Ethes, Wapres tiba di Masjid Istiglal pada pukul 06.47 WIB.
Presiden menekankan bahwa momen kemenangan ini harus menjadi momentum bagi seluruh rakyat untuk mempererat tali persaudaraan sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia.
SEKRETARIS Kabinet atau Seskab Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengunjungi Sumatra Utara dan merayakan malam takbiran dan salat idul fitri di Aceh
PERTEMUAN antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri hari ini (20/3) dinilai membantah spekulasi keretakan hubungan keduanya yang sempat beredar di publik.
PUSAT Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta kasus penyiram air keras Akivis Kontras, Andrie Yunus
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved