Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif PARA Syndicate Virdika Rizky Utama mengatakan masyarakat saat ini telah kehilangan demokrasi yang sesungguhnya. Hal itu berkaitan adanya endorse atau dukungan dari penguasa pada Pilkada 2024.
Dia menjelaskan endorse yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto terhadap calon yang diusung menjadikan kampanye antarkontestan Pilkada tidak menampilkan ide dan gagasan.
"Dengan meng-endorse, jadi pengaruhnya adalah endorse jadi bukan pengaruh sosok calon kepala daerah punya ide gagasan memajukan daerahnya," kata Virdika dalam diskusi PARA Syndicate dengan tajuk Setelah Pilkada 2024 : Nasib Demokrasi Kita Vs Masa Depan Dinasti Jokowi via kanal YouTube dikutip Senin (2/12).
Dengan endorse tersebut, kata dia, ide gagasan yang timbul bukan murni dari calon melainkan aspirasi dari siapa yang mendukung.
Kedua, lanjut Virdika, tidak adanya keadilan dalam kontestasi karena calon tidak memilki kesempatan yang sama.
"Karena rata-rata ketika mereka mendapat endorse mereka mendapatkan baik itu ASN atau perangkat negara lainnya, sudah hilang asas fairness," papar dia.
"Jadi ini demokrasi seolah olah padahal demokrasi hanya untuk elit, sebetulnya itu lama terjadi tapi makin diperparah dan dipertebal dengan adanya ikut campur penguasa ini justru buruk bagi masyarakat," jelas dia.
Menurutnya, semangat demokrasi dan reformasi di Indonesia adalah adanya pemisahan otonomi dan desentralisasi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Karena selama era orde baru pemerintahan yang sentralistik semua pembangunan politik budaya dan lainnya dipaksakan pusat dan kebijakan strategis mulai dari ekspolitasi sumber daya alam tergantung pusat," jelasnya
"Desentralisasi daerah lebih tahu kebutuhannya dan kemampuan, itulah kenapa ada pilkada," imbuhnya. (P-5)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas di Kertanegara, Jakarta, Jumat (27/2) dengan menteri Kabinet Merah Putih setelah melakukan kunjungan luar negeri ke AS
Seskab Teddy Indra Wijaya mengumumkan kenaikan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu dan tunjangan non-ASN Rp2 juta di era Prabowo. Cek detailnya.
Dubes Rusia Sergei Tolchenov hormati keputusan Presiden Prabowo gabung Board of Peace (BoP) Gaza, namun ungkap alasan Rusia tak ikut serta. Cek faktanya.
Selama ini, hubungan Indonesia dan Uni Emirat Arab memang berkembang pesat, terutama pada sektor energi, infrastruktur, dan proyek-proyek pengembangan ekonomi baru.
Dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirat Arab, Prabowo bertemu langsung dengan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Qasr Al Bahr, Kamis (26/2).
Setibanya di Bandara Presidential Flight pukul 18.00 waktu setempat, kehadiran Presiden langsung disambut hangat oleh perwakilan warga Indonesia yang bermukim di sana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved