Golput Pilkada Jakarta 2024 Tertinggi dalam Sejarah, Perludem: Parpol Gagal Suguhkan Calon yang Diinginkan Rakyat

PEMILIHAN Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di wilayah Jakarta diwarnai dengan tingginya angka golongan putih (golput) atau masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Fenomena ini disebut sebagai golput tertinggi dalam sejarah Pilkada Jakarta sejak 2007 silam. 

Angka partisipasi pemilih pada Pilgub DKI Jakarta 2024 hanya mencapai 4.357.512. Sementara itu, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 8.214.007. Artinya, partisipasi pemilih di Ibu Kota ada di angka 53,05 persen atau yang golput mencapai 46,95 persen.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal mengatakan ada beberapa faktor penyebab rendahnya partisipasi warga Jakarta dalam Pilkada. Salah satunya karena ada kejenuhan yang timbul di masyarakat lantaran dihadapkan pada dua pemilihan dalam rentang waktu berdekatan. 

Baca juga : Pramono Akui Partisipasi Pemilih pada Pilkada Jakarta Merosot, Melelahkan bagi Publik

“Artinya pemilih yang menyuarakan hak pilihannya itu kemudian tidak menjadi mayoritas. Menurut analisis kami, salah satu faktornya adalah adanya kejenuhan yang mungkin terjadi. Kejenuhan itu disebabkan karena jarak waktu pemilihan Pilpres-Pileg dan Pilkada terlalu berdekatan,” ujarnya kepada Media Indonesia di Jakarta pada Kamis (28/11). 

Menurut Haykal, penurunan partisipasi tersebut juga semakin diperparah karena perilaku dan moral elite politik hingga pejabat negara yang sudah tidak memiliki rasa segan, malu atau takut dalam cawe-cawe dan secara terang-terangan menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu kandidat atau paslon di Pilkada 2024.

Selain itu, Haykal menilai bahwa tingginya angka golput di Jakarta menandakan adanya kegagalan mesin partai politik dalam menyuguhkan para calon yang dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, pola itu sudah terbaca sejak awal pendaftaran paslon.  

Baca juga : 8 Film dengan Tema Mirip Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah

 “Apalagi pasca penetapan pasangan calon di DKI Jakarta, muncul gerakan coblos tiga paslon. Artinya ada gerakan-gerakan di masyarakat yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap calon-calon yang tersedia, sehingga masyarakat melihat tidak ada yang bisa dipilih di dalam calon-calon yang tersedia,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Haykal menjelaskan bahwa faktor teknis seperti pengurangan TPS dalam Pilkada 2024 juga dapat menjadi faktor turunnya angka partisipasi masyarakat dalam memilih. 

“Mungkin bisa menyebabkan kondisi menurunnya partisipasi pemilih itu karena jumlah TPS yang diperkecil. Kalau jumlah TPS di pilkada ini separuh dari jumlah TPS di pemilu, sehingga ada kondisi di mana jarak antara rumah pemilih dengan TPS itu mungkin bertambah semakin jauh,” tuturnya.

Baca juga : Semua Calon Gubernur Sulsel Sampaikan Hak Pilihnya

Haykal memaparkan bahwa dari pantauan Perludem di berbagai TPS pada wilayah Jakarta, angka partisipasi pemilih sangat rendah. Disebutkan dari 500 sampai 600 pemilih yang terdaftar DPT pada TPS, warga yang menggunakan hak pilihnya hanya sekitar 200 sampai 250an pemilih.  

“Dan kalau kita melihat misalnya data dari Jaga Suara 2024, untuk pemilihan gubernur DKI Jakarta itu data yang masuk sudah 99,93 persen. Dan kalau kami hitung secara manual jumlah suara itu lebih kurang hanya 4,5 juta. Tentu ini menyebabkan terjadinya penurunan pemilih di dalam proses pilkada kali ini,” katanya.  

Haykal menilai tingginya angka golput di Jakarta pada Pilkada tahun ini harus menjadi bahan evaluasi para partai politik hingga penyelenggara pemilu. Menurutnya, angka partisipasi yang rendah ini akan berdampak pada kurangnya legitimasi paslon terpilih. 

“Ketika pemilih golput itu jauh lebih tinggi daripada pemilih yang kemudian memilih kandidat pemenang, tentu itu akan menyebabkan hasil pilkadanya menjadi kurang memiliki legitimasi karena pemilih yang golput itu jauh lebih tinggi,” tandasnya.  (Dev/M-3)