Bansos Ditunda Hingga Pilkada Selesai, Tapi Ada yang Diperbolehkan

MENJELANG pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 27 November mendatang, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran (SE) penundaan penyaluran program bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menginstruksikan SE yang baru diterbitkan. Penundaan ini berlaku hingga setelah hari pemungutan suara.

"Kami sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk menunda sementara pemberian bansos, jadi bansos yang bersumber dari APBD itu di-stop dulu," kata Bima kepada awak media di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Gorontalo, Kamis, (14/11/2024).

Penundaan penyaluran bansos, terang Bima, disebabkan adanya kekhawatiran serta kecurigaan mengenai potensi penyalahgunaan wewenang oleh calon petahana yang turut serta dalam Pilkada Serentak di wilayah masing-masing.

Namun demikian, kata dia, khusus untuk bansos yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) tetap dapat disalurkan langsung kepada masyarakat. Utamanya yang berhubungan dengan penanganan stunting dan korban bencana alam. Ia pun meminta agar proses penyalurannya diawasi dengan baik.

"Terkait dengan stunting, ya silakan. Karena sudah diinformasikan dan sudah ada tahapan-tahapan penyalurannya. Silakan, tapi tentunya diawasi dengan baik dan juga dilaporkan pelaksanaannya," tandasnya. (H-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Indriyani Astuti