Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin memastikan surat suara yang telah selesai dicetak untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 telah mencapai 50%. Ia berharap menjelang pelaksanaan Pilkada November 2024, surat suara telah tercetak secara menyeluruh dan selesai didistribusikan.
“Kita ingin memastikan bahwa logistik Pilkada seluruhnya dalam persiapan yang sudah maksimal pada 40 hari menjelang hari H,”ujar Afif saat melakukan sidak dengan meninjau secara langsung proses persiapan dari percetakan surat suara, di Jawa Timur, Kamis (17/10).
Pada kesempatan tersebut KPU melakukan sidak bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Adapun sejumlah lokasi yakni PT. Antar Surya Jaya, Surabaya dan PT. Inpera Pratama, Pasuruan, Jawa Timur.
“Kami sengaja datang untuk melakukan sampling dan supervisi di beberapa lokasi yang menjadi tempat pencetakan surat suara logistik pemilu. Dan hari ini kita ke sini untuk melihat bagaimana surat suara dicetak, bagaimana surat suara dipotong, lalu juga pastinya pengemasan, pengiriman, dan seterusnya,” jelas
Pada kesempatan itu, Afif menjelaskan bahwa proses peninjauan dan supervisi tersebut sangat penting untuk meminimalisasi kesalahan cetak mulai dari kualitas gambar, tata letak, warna hingga penyelesaian pencetakan dan pendistribusian agar tepat waktu.
“ Kami datang langsung ke percetakan untuk memastikan bahwa semua yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, selebihnya itu juga diawasi oleh Bawaslu,” imbuhnya.
Seperti dilansir dari keterangan resmi, PT. Antar Surya Jaya Surabaya akan memproduksi surat suara Pilkada untuk pemilihan Gubernur di 4 Provinsi yaitu Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah dan Gorontalo. Jumlah surat suara yang diproduksi mencapai 12,9 juta.
Sementara itu, PT. Inpera Pratama, Pasuruan, Jawa Timur telah mendapatkan mandat untuk mencetak sekitar 20 juta lebih surat suara untuk 4 Provinsi dan 11 Kab/Kota di wilayah 3T seperti Papua Pegunungan, Provinsi Kepulauan Riau, NTT dan Sulawesi Utara.
“Untuk yang Sulawesi Utara kita sudah kirim seluruh surat suara gubernur dan kabupaten kota. Lalu tanggal 18 ini surat suara akan dikirim ke Papua, dan tanggal 22 dikirim ke NTT dan Labuan Bajo,” kata Direktur Utama PT. Inpera Pratama Lukad.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengatakan pihaknya akan memperketat sistem pengawasan saat proses pendistribusian surat suara ke berbagai wilayah di Indonesia.
“Pengawasan distribusi mulai dari tempat sampai ke titik terakhir di TPS kita pastikan tepat waktu dan sasaran,” ujarnya. (H-3)
Karena ragam kondisi tersebutlah Afif dan jajarannya sepakat menggunakan jasa pesawat jet demi tersebarnya seluruh logistik pemilu ke seluruh wilayah Indonesia.
Pelaksanaan kontrak pesawat jet, KPU RI mampu melakukan efisiensi pembayaran. Sebab, nilai kontrak awal pengadaan itu sebesar Rp65 miliar.
KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan soal penyewaan private jet atau jet pribadi selama tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 digunakan karena masa kampanye yang singkat.
Menurutnya, KPU juga sedang menyiapkan sejumlah sengketa hasil PSU Pilkada 2024 lainnya yang berpotensi dilaporkan ke MK.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mendorong DPR segera merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada
KETUA KPU Mochammad Afifuddin mengatakan pemungutan suara ulang (PSU) yang digelar di delapan kabupaten/kota pada Sabtu (19/4) berjalan lancar.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved