Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin memastikan surat suara yang telah selesai dicetak untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 telah mencapai 50%. Ia berharap menjelang pelaksanaan Pilkada November 2024, surat suara telah tercetak secara menyeluruh dan selesai didistribusikan.
“Kita ingin memastikan bahwa logistik Pilkada seluruhnya dalam persiapan yang sudah maksimal pada 40 hari menjelang hari H,”ujar Afif saat melakukan sidak dengan meninjau secara langsung proses persiapan dari percetakan surat suara, di Jawa Timur, Kamis (17/10).
Pada kesempatan tersebut KPU melakukan sidak bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Adapun sejumlah lokasi yakni PT. Antar Surya Jaya, Surabaya dan PT. Inpera Pratama, Pasuruan, Jawa Timur.
“Kami sengaja datang untuk melakukan sampling dan supervisi di beberapa lokasi yang menjadi tempat pencetakan surat suara logistik pemilu. Dan hari ini kita ke sini untuk melihat bagaimana surat suara dicetak, bagaimana surat suara dipotong, lalu juga pastinya pengemasan, pengiriman, dan seterusnya,” jelas
Pada kesempatan itu, Afif menjelaskan bahwa proses peninjauan dan supervisi tersebut sangat penting untuk meminimalisasi kesalahan cetak mulai dari kualitas gambar, tata letak, warna hingga penyelesaian pencetakan dan pendistribusian agar tepat waktu.
“ Kami datang langsung ke percetakan untuk memastikan bahwa semua yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, selebihnya itu juga diawasi oleh Bawaslu,” imbuhnya.
Seperti dilansir dari keterangan resmi, PT. Antar Surya Jaya Surabaya akan memproduksi surat suara Pilkada untuk pemilihan Gubernur di 4 Provinsi yaitu Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah dan Gorontalo. Jumlah surat suara yang diproduksi mencapai 12,9 juta.
Sementara itu, PT. Inpera Pratama, Pasuruan, Jawa Timur telah mendapatkan mandat untuk mencetak sekitar 20 juta lebih surat suara untuk 4 Provinsi dan 11 Kab/Kota di wilayah 3T seperti Papua Pegunungan, Provinsi Kepulauan Riau, NTT dan Sulawesi Utara.
“Untuk yang Sulawesi Utara kita sudah kirim seluruh surat suara gubernur dan kabupaten kota. Lalu tanggal 18 ini surat suara akan dikirim ke Papua, dan tanggal 22 dikirim ke NTT dan Labuan Bajo,” kata Direktur Utama PT. Inpera Pratama Lukad.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengatakan pihaknya akan memperketat sistem pengawasan saat proses pendistribusian surat suara ke berbagai wilayah di Indonesia.
“Pengawasan distribusi mulai dari tempat sampai ke titik terakhir di TPS kita pastikan tepat waktu dan sasaran,” ujarnya. (H-3)
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa sinergi ini penting untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik yang lebih baik.
Ketua KPU Afifuddin bantah aturan kerahasiaan dokumen capres-cawapres terkait isu ijazah palsu. Keputusan disebut sesuai UU Keterbukaan Informasi.
Karena ragam kondisi tersebutlah Afif dan jajarannya sepakat menggunakan jasa pesawat jet demi tersebarnya seluruh logistik pemilu ke seluruh wilayah Indonesia.
Pelaksanaan kontrak pesawat jet, KPU RI mampu melakukan efisiensi pembayaran. Sebab, nilai kontrak awal pengadaan itu sebesar Rp65 miliar.
KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan soal penyewaan private jet atau jet pribadi selama tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 digunakan karena masa kampanye yang singkat.
Menurutnya, KPU juga sedang menyiapkan sejumlah sengketa hasil PSU Pilkada 2024 lainnya yang berpotensi dilaporkan ke MK.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved