OTT KPK di Kalsel dapat Berdampak pada Pilkada

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan dapat berimbas pada Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur. 

Akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Muhammad Erfa Redhani, Rabu (9/10), menilai kasus OTT yang menjerat sejumlah pejabat di lingkungan Dinas PUPR dan Gubernur Kalsel akan berpengaruh pada preferensi pemillih dalam Pilkada.

"Faktor-faktor yang memengaruhi keterpilihan calon dalam Pilkada itu sangat banyak. Tentu tidak sesederhana itu (dampak pada Pilkada), apalagi kalau kasus yang dimaksud tidak langsung bersentuhan dengan calon. Bahwa hal tersebut akan berpengaruh pada preferensi pemillih, tentu iya," tutur Erfa.

Baca juga : KPK OTT Pejabat Dinas PUPR di Kalsel

Namun dalam kacamata hukum pilkada tetap akan berlangsung, karena paslonnya sudah ditetapkan oleh KPU. "Semua akan tergantung pada pemilih nanti saat hari pencoblosan," katanya. Prediksi kasus OTT KPK di Kalsel yang menyeret gubernur ini akan berdampak pada Pilgub Kalsel didasarkan pada status Raudatul Jannah (acil odah) sebagai kandidat Pilgub adalah isteri Gubernur Kalsel dua periode 2014-2024, Sahbirin Noor.

Seperti diketahui Pilgub Kalsel diikuti dua pasangan calon yaitu Muhidin - Hasnuryadi Sulaiman (MH) yang diusung lima partai yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat (PD), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mendapatkan nomor urut 1. 

Sedangkan pasangan Raudatul Jannah - Akhmad Rozanie Himawan Nugraha (Acil Odah-Zanie) juga diusung lima partai yakni Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). (H-2)