Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan dapat berimbas pada Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur.
Akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Muhammad Erfa Redhani, Rabu (9/10), menilai kasus OTT yang menjerat sejumlah pejabat di lingkungan Dinas PUPR dan Gubernur Kalsel akan berpengaruh pada preferensi pemillih dalam Pilkada.
"Faktor-faktor yang memengaruhi keterpilihan calon dalam Pilkada itu sangat banyak. Tentu tidak sesederhana itu (dampak pada Pilkada), apalagi kalau kasus yang dimaksud tidak langsung bersentuhan dengan calon. Bahwa hal tersebut akan berpengaruh pada preferensi pemillih, tentu iya," tutur Erfa.
Baca juga : KPK OTT Pejabat Dinas PUPR di Kalsel
Namun dalam kacamata hukum pilkada tetap akan berlangsung, karena paslonnya sudah ditetapkan oleh KPU. "Semua akan tergantung pada pemilih nanti saat hari pencoblosan," katanya. Prediksi kasus OTT KPK di Kalsel yang menyeret gubernur ini akan berdampak pada Pilgub Kalsel didasarkan pada status Raudatul Jannah (acil odah) sebagai kandidat Pilgub adalah isteri Gubernur Kalsel dua periode 2014-2024, Sahbirin Noor.
Seperti diketahui Pilgub Kalsel diikuti dua pasangan calon yaitu Muhidin - Hasnuryadi Sulaiman (MH) yang diusung lima partai yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat (PD), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mendapatkan nomor urut 1.
Sedangkan pasangan Raudatul Jannah - Akhmad Rozanie Himawan Nugraha (Acil Odah-Zanie) juga diusung lima partai yakni Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). (H-2)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan penggeledahan untuk mencari barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan dalam proses seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Pati.
KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pati, Riyoso.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan turut mencermati polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar yang menjadi sorotan publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Pemantauan Media Indonesia Jumat (27/2) setelah datang dan memulai penggeledahan di rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pati Riyoso di Desa Ngarus Kecamatan Pati
KPK bongkar taktik pegawai Bea Cukai inisial SA yang kelola uang gratifikasi di safe house Ciputat. Uang Rp5,19 miliar disita terkait kasus impor barang KW.
SEJUMLAH wilayah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, kembali terendam banjir seiring kondisi cuaca ekstrem berupa hujan disertai angin kencang melanda sejak beberapa waktu terakhir. T
SEBUAH lokasi tambang batubara di kawasan KM 171, Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan terbakar.
Di Kalimantan Selatan, tingkat literasi baru 43,4% sedangkan inklusi syariah baru 13,4%. Ini menjadi tantangan besar untuk mengatasi rendahnya akses masyarakat.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan pemerintah memulihkan 717 sertifikat tanah milik transmigran di Kotabaru, Kalsel, yang sebelumnya dibatalkan.
Lebih lanjut, dia mengatakan baik Mulyono maupun Venasius Genggor kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak.
GAGASAN gentengisasi yang dilontarkan Presiden RI Prabowo mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved