Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KANDIDAT perempuan calon Wali Kota Bekasi Nurul Sumarheni menyuarakan isu perlindungan dan kesetaraan perempuan dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024. Nurul menekankan pentingnya akses yang setara dalam pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.
Jika perempuan dan anak-anak merasa aman, kesejahteraan kota akan meningkat secara keseluruhan,” ujarnya kepada awak media pada Selasa, 24/09.
Bagi Nurul, menciptakan kota yang ramah tidak hanya memerlukan infrastruktur yang baik, tetapi juga lingkungan sosial yang mendukung hak dan perlindungan bagi perempuan dan anak.
Nurul berencana untuk memperbanyak dan memperbaiki taman kota agar lebih ramah bagi perempuan dan anak-anak. Peningkatan keamanan dan kenyamanan dalam transportasi umum juga menjadi prioritas.
“Transportasi yang aman sangat penting, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang mengandalkan transportasi umum,” jelasnya.
Ia juga berkomitmen untuk memperluas akses layanan kesehatan agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh layanan yang dibutuhkan
Baca juga : PBHI Apresiasi Pembentukan Direktorat PPA-PPO Mabes Polri
Nurul juga berencana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya melindungi hak-hak perempuan dan anak. Program ini akan menjangkau sekolah, komunitas, dan tempat kerja guna menumbuhkan kesadaran sejak dini terkait isu kekerasan.
“Edukasi harus dimulai sejak dini,” tegas Nurul.
Ia juga berkomitmen untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara serius, dengan memperkuat kerja sama dengan aparat hukum dan lembaga perlindungan untuk memberikan pendampingan hukum dan dukungan psikologis bagi korban.
“Kami akan memberikan perlindungan dan bantuan bagi setiap korban,” tandasnya. (Z-8)
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
DARIUS Sinathrya dan Marsha Timothy akan beradu peran dalam film drama terbaru berjudul Lyora: Penantian Buah Hati.
Selain dukungan dalam bentuk kebijakan, efektivitas sistem perlindungan perempuan dan anak sangat membutuhkan political will dari para pemangku kepentingan.
ZETRIX Miss Universe Indonesia 2025 memasuki fase penting dalam perjalanannya yaitu di tahap audisi.
Pengadilan Pidana Internasional (ICC) secara resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dua tokoh senior Taliban.
Meskipun keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024–2029 telah mencapai sekitar 21%, pimpinan AKD DPR masih didominasi oleh laki-laki.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved