Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KANDIDAT perempuan calon Wali Kota Bekasi Nurul Sumarheni menyuarakan isu perlindungan dan kesetaraan perempuan dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024. Nurul menekankan pentingnya akses yang setara dalam pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.
Jika perempuan dan anak-anak merasa aman, kesejahteraan kota akan meningkat secara keseluruhan,” ujarnya kepada awak media pada Selasa, 24/09.
Bagi Nurul, menciptakan kota yang ramah tidak hanya memerlukan infrastruktur yang baik, tetapi juga lingkungan sosial yang mendukung hak dan perlindungan bagi perempuan dan anak.
Nurul berencana untuk memperbanyak dan memperbaiki taman kota agar lebih ramah bagi perempuan dan anak-anak. Peningkatan keamanan dan kenyamanan dalam transportasi umum juga menjadi prioritas.
“Transportasi yang aman sangat penting, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang mengandalkan transportasi umum,” jelasnya.
Ia juga berkomitmen untuk memperluas akses layanan kesehatan agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh layanan yang dibutuhkan
Baca juga : PBHI Apresiasi Pembentukan Direktorat PPA-PPO Mabes Polri
Nurul juga berencana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya melindungi hak-hak perempuan dan anak. Program ini akan menjangkau sekolah, komunitas, dan tempat kerja guna menumbuhkan kesadaran sejak dini terkait isu kekerasan.
“Edukasi harus dimulai sejak dini,” tegas Nurul.
Ia juga berkomitmen untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara serius, dengan memperkuat kerja sama dengan aparat hukum dan lembaga perlindungan untuk memberikan pendampingan hukum dan dukungan psikologis bagi korban.
“Kami akan memberikan perlindungan dan bantuan bagi setiap korban,” tandasnya. (Z-8)
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Amazon bersama Prestasi Junior Indonesia (PJI) kembali menggelar program Amazon Girls’ Tech Day untuk menginspirasi dan mempersiapkan generasi perempuan menghadapi masa depan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
Gapki menggelar pertemuan 140 pemangku kepentingan di Palu untuk mendorong perlindungan pekerja perempuan dan penguatan prinsip kesetaraan gender di sektor sawit.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan isu sektoral semata, melainkan persoalan kebangsaan yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Anggia Ermarini mengungkapkan IMW 2026 merupakan bentuk nyata keberpihakan Fatayat NU terhadap penguatan peran perempuan di berbagai sektor kehidupan.
Workshop peningkatan kapasitas ini diikuti lebih dari 100 pelaku UMKM perempuan ibu rumah tangga dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved