Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
Jajaran Bawaslu sudah menangani praktik politik uang yang dijadikan MK sebagai dasar memerintahkan digelarnya lagi Pilkada Barito Utara.
Pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, seharusnya semua pihak dapat saling mengingatkan untuk menahan diri dari praktik pembelian suara.
Diterima atau tidaknya sebuah sengketa hasil PSU Pilkada 2024 harusnya ditentukan oleh MK sendiri.
DKPP menerima 16 aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu selama penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024
Menurutnya, kasus kekerasan seksual yang diterima DKPP terkait pelecehan, pemanfaatan relasi kuasa, sampai perkawinan sirih.
Menurutnya, KPU juga sedang menyiapkan sejumlah sengketa hasil PSU Pilkada 2024 lainnya yang berpotensi dilaporkan ke MK.
Bawaslu RI telah melakukan berbagai upaya meningkatkan kapasitas petugas pengawas di lapangan.
MAJELIS Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Siak Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Siak tahun 2024.
MK membacakan 7 putusan sela (dismissal) perkara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada. MK tidak melanjutkan 5 perkara, sementara 2 perkara dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mendorong DPR segera merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada
Sebelumnya, Zetriansyah kuasa hukum Paslon 02 ditemui di Bawaslu RI mengatakan, ada kejahatan demokrasi luar biasa pada pelaksanaan PSU di Bengkulu Selatan.
Haykal memaparkan, persoalan-persoalan yagn terjadi selama PSU Pilkada 2024 itu antara lain masih adanya praktik politik uang.
Dalil lainnya yang dimohonkan pemohon terkait sengekta hasil PSU Pilkada 2024, yakni politik uang berupa program pemberian sumbangan
Dampak rekayasa penangkapan cawabup Ii Sumirat semakin sempurna, karena direncanakan dengan matang dan dilakukan secara terorganisir serta di waktu yang tepat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menerima tujuh gugatan terkait hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan di beberapa daerah.
Pilkada langsung memiliki kelebihan sebagai bentuk nyata dari demokrasi.
Alih-alih mengantisipasi bentuk pelanggaran yang bakal terjadi saat PSU, penyelenggara maupun pengawas justru seakan membiarkan maraknya pelanggaran dengan daya rusak yang semakin parah.
Pasangan yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat meraih 465.150 suara atau 52,45%.
Anggota KPUD Parigi Moutong Divisi Teknis, Iskandar Mardani, mengatakan temuan ini berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Dijelaskan pula, persidangan pemeriksaan perkara akan tetap menggunakan mekanisme sidang panel.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved