Ini Alasan Utama Gerindra Dukung Usulan Pilkada Lewat DPRD

PARTAI Gerindra menyatakan dukungannya terhadap usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Skema ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan dengan sistem pemilihan langsung yang selama ini dijalankan.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menjelaskan pilihan untuk mendukung Pilkada lewat DPRD, baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, didasari oleh pertimbangan efisiensi anggaran dan efektivitas proses politik.

"Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD. Kami melihat ini lebih efisien dari berbagai sisi, mulai dari penjaringan kandidat hingga mekanisme pemilihannya," ujar Sugiono melalui keterangannya, Senin (29/12).

Baca juga : Pilkada Mahal, Demokrasi Tergerus AI

Sugiono membeberkan data lonjakan anggaran Pilkada yang sangat signifikan. Ia mencatat bahwa dana hibah APBD untuk Pilkada pada 2015 mencapai hampir Rp7 triliun, namun angka tersebut membengkak drastis pada 2024 hingga menembus lebih dari Rp37 triliun.

"Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, seperti peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan secara serius," katanya.

Selain anggaran negara, Sugiono menyoroti mahalnya biaya politik yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah. Ia menyebut biaya kampanye saat ini sudah berada pada level sangat mahal, sehingga sering kali menghambat figur-figur kompeten yang tidak memiliki modal finansial besar untuk maju mengabdi.

Baca juga : Komisi II Akui Ongkos Politik Tinggi Biang Korupsi Kepala Daerah, Bakal Dibahas di RUU Pemilu

Sugiono menepis anggapan bahwa Pilkada lewat DPRD mencederai demokrasi. Ia menilai esensi kedaulatan rakyat tetap terjaga karena anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih langsung melalui pemilu legislatif.

Menurutnya, akuntabilitas partai politik justru akan lebih ketat dalam sistem ini. Jika partai ingin tetap eksis di suatu daerah, mereka wajib mengikuti aspirasi konstituen dalam menentukan kepala daerah.

"Kalau partai politik ingin bertahan di daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya. Selain itu, sistem ini juga dapat mengurangi potensi polarisasi tajam di tengah masyarakat yang kerap muncul dalam Pilkada langsung," tambahnya.

Meski memberikan dukungan penuh, Gerindra menekankan bahwa rencana perubahan mekanisme ini harus dibahas dan dikaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sugiono mewanti-wanti agar proses ini dilakukan secara transparan dan tidak menjadi agenda yang bersifat tertutup.(Faj/P-3)