Erick Thohir Fokus Benahi Regulasi dan Tata Kelola Kemenpora

Memasuki tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di bawah kepemimpinan Erick Thohir mencatat sejumlah langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola sektor kepemudaan dan olahraga. Salah satu langkah besar yang dilakukan Erick adalah melakukan deregulasi besar-besaran terhadap peraturan menteri. Sejak 2009, tercatat terdapat 191 peraturan menteri yang kini disederhanakan menjadi hanya 5 hingga 20 aturan. Langkah ini dilakukan karena banyak regulasi dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan dan dinamika olahraga nasional.

Salah satu aturan yang menjadi sorotan adalah Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi. Regulasi tersebut sempat menimbulkan polemik di kalangan pemangku kepentingan olahraga nasional. Setelah menampung berbagai masukan, Erick memutuskan untuk mencabut peraturan tersebut.

“Salah satunya adalah deregulasi, ini untuk mempermudah kerja sama dengan stakeholder olahraga dan kepemudaan,” ujar Erick.

Baca juga : Kemenpora tidak Jamin Atlet Mandiri Dapat Bonus di SEA Games 2025

Sebagai langkah lanjutan, Kemenpora kini tengah menyusun regulasi baru dengan pendekatan omnibus law agar tata kelola menjadi lebih efisien, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Selain fokus pada penyederhanaan regulasi, Erick juga menekankan pentingnya perbaikan manajemen internal di lingkungan Kemenpora untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Sejumlah kerja sama lintas lembaga dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan terukur. Langkah konkret ditunjukkan Erick dengan bertemu Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Akhsanul Khaq.

“Kita akan terus meningkatkan kerja sama dengan BPK untuk memastikan pengelolaan dana APBN di Kemenpora transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Baca juga : Kritik SEA Games, Menpora Erick: Belum Selaras Olimpiade!

Erick juga membahas transformasi birokrasi bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola yang profesional dan berstandar internasional.

“Pengembangan organisasi olahraga harus berstandar internasional. Kemenpora akan terus meningkatkan profesionalisme dan keterbukaan untuk menunjukkan kinerja efisien dan efektif, sehingga bisa mewujudkan karakter bangsa serta meraih prestasi,” jelasnya.

Selain itu, Erick turut berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, dalam rangka memperkuat pengawasan dan efektivitas program.

“Ini bagian dari komitmen kami dalam melakukan transformasi dan reformasi total sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, agar manajemen pemerintahan berjalan efisien dan efektif,” pungkas Erick. (E-3)