Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Regulasi yang tidak menghambat juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan bisnis waralaba di Tanah Air.
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
Kadin Indonesia menyoroti pentingnya pengawasan lapangan untuk mencegah masuknya barang ilegal yang selama ini kerap lolos dari pengawasan.
Paket deregulasi dinilai tidak hanya menyederhanakan aturan, tetapi juga memperkuat efisiensi dan menekan biaya tinggi yang selama ini menjadi hambatan dunia usaha.
Kemenperin siap melakukan penyesuaian kebijakan internal untuk menghindari tumpang tindih regulasi, sekaligus menyesuaikan dengan arah deregulasi nasional yang kini tengah bergulir.
Presiden secara tegas juga meminta agar setiap proses perizinan tidak boleh menciptakan birokrasi yang panjang, tidak efisien, dan menimbulkan biaya tinggi.
Langkah ini diambil sebagai jawaban atas berbagai keluhan pelaku usaha waralaba di daerah yang selama ini terhambat oleh proses administratif yang lambat dan tidak seragam antardaerah.
Indonesia perlu menyelaraskan regulasi agar dapat dibandingkan dengan negara lain, termasuk dalam konteks aksesi ke OECD dan berbagai perjanjian dagang strategis.
Presiden meminta agar pemerintah memperkuat fondasi ekonomi domestik melalui beberapa langkah kunci.
Semua perizinan, merujuk PP No 28/2025, diproses melalui Online Single Submission (OSS), termasuk integrasi data dari kementerian/lembaga dan daerah.
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mendukung keinginan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penyederhanaan regulasi atau deregulasi.
Pentingnya membangun kemitraan yang kuat antara petani dan industri, terutama dalam hal akses pembiayaan dan perlindungan seperti asuransi pertanian.
Kebijakan perdagangan Amerika Serikat di bawah Donald Trump, termasuk kenaikan tarif secara resiprokal, seharusnya sebagai momentum untuk mendorong akselerasi deregulasi
PEMBERIAN tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis dilakukan untuk efisiensi anggaran belanja pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, anggaran tunjangan itu bahkan diambil dari beberapa pos anggaran yang dihapus.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved