Honorarium Dihapus, Hemat Rp5 Triliun

PEMBERIAN tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis dilakukan untuk efisiensi anggaran belanja pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, anggaran tunjangan itu bahkan diambil dari beberapa pos anggaran yang dihapus.

Gubernur menyebutkan pos yang dihapus di antaranya honorarium. Selain itu, ia meniadakan pos pengendali teknis dalam proyek-proyek pembangunan yang melibatkan pihak swasta.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga menghapus anggaran honor sosialisasi serta honor pengadaan barang dan jasa.

Dalam penghitungan awal, kata Ahok, total anggaran belanja pegawai, termasuk anggaran TKD dinamis pada tahun ini, lebih sedikit jika dibandingkan dengan anggaran belanja pegawai pada 2014 yang masih disisipi anggaran berbagai jenis honorarium dan sosialisasi.

"Pada dasarnya kami memangkas honor-honor dan sosialisasi, lalu dialihkan untuk TKD dinamis. Namun, ternyata angkanya sekarang malah menyusut. Total belanja pegawai, termasuk kalau semua PNS mendapat TKD maksimal, itu hanya 24% dari Rp73 triliun. Padahal, tahun sebelumnya lebih dari angka itu karena banyak honor. Orang-orang melihat (TKD) pemborosan. Namun, sebenarnya efisiensi," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pada sistem e-budgeting yang mulai diberlakukan pertengahan tahun lalu, pihaknya sudah mulai menghapus pos-pos anggaran untuk honorarium PNS.

Akan tetapi, karena sistem penganggaran secara online tersebut belum berjalan penuh, penghematan tidak bisa dilakukan maksimal.

Hal tersebut juga disebabkan masih banyaknya oknum satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tetap memasukkan anggaran honor teknis dan sosialisasi ke anggaran tanpa melalui sistem e-budgeting.

"Tahun lalu, kami sudah pakai e-budgeting, tetapi masih ada yang nekat memasukkan anggaran honor dan sosialisasi. Kita biarkan. Tahun ini tidak ada. Kalau ada yang memasukkan anggaran sosialisasi, honor, dan pengendali teknis, sistemnya langsung menolak. Semalam saya pantau masih ada yang nekat memasukkan, nilainya total Rp5 triliun. Akan tetapi, karena sistemnya menolak, otomatis itu tidak bisa dianggarkan," kata dia.