Apindo: Trump 2.0 Harus Jadi Momentum Deregulasi

KETUA Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anne Patricia Sutanto menilai kebijakan perdagangan Amerika Serikat di bawah Donald Trump, termasuk kenaikan tarif secara resiprokal, seharusnya tidak menjadi alasan Indonesia untuk bersikap reaktif. 

Sebaliknya, ia menyebut hal ini sebagai momentum untuk mendorong akselerasi deregulasi dan transformasi industri di dalam negeri.

"Dampak dari AS ke Indonesia secara total ekspor kita itu kurang lebih hanya 2% dari PDB kita. Pemerintah tidak melakukan retaliasi, tapi respons positif, karena kita masih punya potensi untuk menaikkan PDB," ujarnya, Jumat (11/4). 

Baca juga : Indonesia Jangan Lengah meski Tarif Trump Ditunda

Anne menekankan, posisi Indonesia yang netral dalam hubungan internasional memberi ruang bagi pengusaha dan pemerintah untuk melihat tekanan eksternal ini sebagai peluang, bukan semata ancaman.

"Virus Trump 2.0 ini bisa mengguncangkan. Tapi apakah kita bisa survive, tergantung kita mau terima vaksinnya atau tidak. Vaksinnya adalah deregulasi dan transformasi," kata Anne.

Menurutnya, selama ini dunia usaha sudah menyampaikan daftar peraturan yang membebani biaya usaha. Ia menyebut bahwa beberapa industri harus mengurus hingga 77 izin hanya untuk memulai operasi, dengan proses yang bisa memakan waktu hingga tiga tahun. 

Baca juga : Prabowo Tegaskan Kuota Impor Tak Boleh Diskriminatif: Enak Saja!

Hal itu kontras dengan negara lain seperti Vietnam atau Tiongkok yang bisa memproses dalam waktu jauh lebih singkat. "Yang penting bukan cuma jumlah izinnya, tapi juga waktunya. Kalau industri mau masuk tahun depan, tapi urus izinnya tiga tahun, ya momentumnya lewat," jelasnya.

Anne juga menyoroti beban biaya perpanjangan izin bagi perusahaan yang sudah beroperasi dan patuh pajak. "Apa gunanya perusahaan yang patuh, legal, tapi perpanjangan izin saja harus keluar biaya tambahan? Bukannya dari pajak sudah cukup?" tuturnya. 

Menyoal diversifikasi pasar, Anne menyambut baik upaya pemerintah memperkuat kerja sama dagang dengan negara lain, termasuk Turkiye. Namun, ia menegaskan kerja sama dagang hanya efektif jika ada kesesuaian produk dan jasa yang saling melengkapi.

"Kalau memang ada complementary sama kita, kenapa tidak? Tapi kalau tidak ada, ya jangan dipaksakan," ujar dia.

Untuk prospek perdagangan tahun ini, Anne menggarisbawahi pentingnya kecepatan akselerasi reformasi regulasi yang sudah lama diusulkan dunia usaha. "Mungkin dampak positifnya bukan tahun ini, tapi tahun depan. Tapi kalau sebelum semester satu tahun ini sudah ada pembenahan, saya optimis target kenaikan yang diinginkan Pak Prabowo bisa tercapai di akhir masa jabatan," pungkas Anne. (Mir/M-3)