OTT Bupati Pati Diduga Kasus Jual Beli Jabatan, Kepala Dinas Ungkap Ada 615 Posisi Perangkat Desa Kosong

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo pada Senin (19/1) malam. 
Bersamaan pemeriksaan Bupati Pati di Polres Kudus, penyidik KPK juga memeriksa satu kepala dinas, empat camat, dan sejumlah kepala desa, sebab kasus yang menjerat Bupati Pati diduga terkait jual beli jabatan perangkat Desa.

Kepala dinas yang diperiksa ialah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati Tri Hariyama.

"Saya dipanggil dan diperiksa penyidik KPK di Polsek Sumber, Kabupaten Rembang, Senin (19/1) tidak lama, sekitar 5 jam," demikian pengakuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati Tri Hariyama, Selasa (20/1).

Baca juga : Terkait OTT Bupati Pati, 1 Kepala Dinas, 4 Camat dan Sejumlah Kades Ikut Diperiksa KPK

Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan data saat ini terdapat kekosongan 615 posisi perangkat desa di seluruh Kabupaten Pati, termasuk 96 lowongan untuk jabatan Sekretaris Desa (Carik).

"Saya kemarin juga heran, kok, ada OTT pengisian perangkat desa dan saya tidak paham, karena hingga saat ini belum ada pengajuan dari desa," tambahnya.

Selain itu, berdasarkan Anggaran Penghasilan Tetap (Siltap) untuk perangkat desa tersebut baru tersedia dalam APBD mulai bulan Juli hingga Desember 2026, sehingga jika Bupati mengisi perangkat berarti prosesnya H-2 atau H-3 bulan dari Juli. 

Baca juga : Bupati Pati Sudewo Diterbangkan dari Bandara Ahmad Yani Semarang ke Jakarta Selasa Pagi

"Berarti paling tidak bulan Maret atau April regulasi baru berjalan," ujarnya. 

Dalam pemeriksaan dengan penyidik KPK, lanjut Tri, ia dimintai keterangan seputar mekanisme dan persiapan pengisian perangkat desa tahun 2026 dan pemeriksaan itu hanya berkutat pada persoalan administratif dan mekanisme pengisian perangkat.

Oleh penyidik KPK, ungkap Tri, ditanya tentang pengisian perangkat. Kemudian ia menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi maupun pengajuan resmi dari pihak desa terkait pengisian jabatan tersebut. 

"Sampai saat ini  belum ada pengajuan ke Dispermades dari desa yang mengajukan melalui Camat ke Bupati, saya belum memproses," tambahnya.

Ketika ditanya pihak yang juga diperiksa penyidik KPK, menurut Tri Hariyama setidaknya empat camat yakni  Camat Margorejo, Camat Jaken, Camat Jakenan, dan Camat Batangan serta sejumlah kepala desa. Di antaranya 4 kades dari Jajen dan 1 kades dari Jakenan.

Terkait dengan OTT KPK terhadap Bupati Pati Sudewo dan sejumlah pejabat, Tri Hariyama mengatakan tidak mengetahuinya. (AS/E-4)