Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi F Taslim meminta pemerintah dan seluruh instansi terkait meningkatkan kecepatan respons dalam menangani bencana di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa struktur NasDem di semua tingkatan telah kembali ke daerah masing-masing untuk membantu warga.
“Kami minta semua kembali ke DPRD masing-masing untuk membantu sesuai kapasitas, membantu segala yang bisa dibantu tentang musibah,” ujar Hermawi melalui keterangannya, Jumat (28/11)
Menurut Hermawi, sejak pagi seluruh kader dari DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, hingga anggota DPR RI yang berasal dari tiga provinsi itu sudah tiba di lokasi masing-masing untuk menyalurkan bantuan awal. Hermawi menjelaskan DPP NasDem pada pagi hari telah menggelar rapat koordinasi di Akademi Bela Negara (ABN) yang dipimpin Wakil Ketua Umum NasDem. “DPP tadi pagi sudah rapat koordinasi tentang bagaimana ambil bagian dalam kebutuhan masyarakat ini,” ucap Hermawi.
Rapat tersebut memetakan situasi lapangan dan menyesuaikan langkah partai menghadapi banyaknya wilayah yang belum bisa diakses. Menurut Hermawi, beberapa daerah hingga kini masih terputus komunikasi. “Di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Sibolga itu sekarang putus komunikasi karena listrik mati, internet juga mati,” tuturnya.
Karena itu, DPP menginstruksikan seluruh kader agar turun langsung menyentuh warga yang terdampak. Dalam konteks dukungan logistik, NasDem juga mulai melakukan penggalangan dana. “DPP sudah melakukan fundraising, terutama di DPR RI,” kata Hermawi.
Lebih lanjut, Hermawi menambahkan bahwa anggota DPRD di daerah bergerak dengan bantuan yang mereka siapkan sendiri sesuai kebutuhan warga. Hermawi menyampaikan bahwa Senin mendatang DPP akan mengundang tiga Ketua DPW dari Sumut, Sumbar, dan Aceh untuk menentukan skala prioritas bantuan.
“Harus ada prioritas, apakah dalam bentuk apa yang paling dibutuhkan. Mungkin lebih efisien kalau beli di sana ketimbang bawa dari sini,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sejak hari pertama bencana, Partai NasDem mengikuti perkembangan secara ketat. “DPP Partai NasDem sejak hari pertama bencana sudah mengikuti dengan seksama musibah ini. Kita bangsa ini sedang diterah,” kata Hermawi.
Ia merujuk pada rangkaian bencana yang terjadi mulai dari longsor di Cilacap, Banjarnegara, erupsi Semeru, hingga musibah terbaru di Sumatera.
Hermawi juga meminta pemerintah mempercepat langkah penanganan, terutama karena banyak warga tidak bisa menghubungi keluarganya. “Bahkan di kota-kota besar seperti Medan banyak sekali orang terputus dari keluarganya karena tidak ada akses,” tandas Hermawi.
Dalam beberapa pekan terakhir, Indonesia menghadapi rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah, termasuk longsor, banjir, dan erupsi gunung berapi. Puluhan kabupaten di Sumatera, Jawa, dan wilayah lain terdampak curah hujan ekstrem, menyebabkan kerusakan infrastruktur, gangguan komunikasi, dan meningkatnya kebutuhan bantuan kemanusiaan. (Faj/P-2)
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Penyusunan Perpres dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.
Kesadaran hukum masyarakat memiliki dua dimensi utama, yakni afektif dan kognitif. Pada dimensi afektif, kepatuhan hukum lahir dari keyakinan bahwa hukum mengandung nilai kebenaran.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved