Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi F Taslim meminta pemerintah dan seluruh instansi terkait meningkatkan kecepatan respons dalam menangani bencana di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa struktur NasDem di semua tingkatan telah kembali ke daerah masing-masing untuk membantu warga.
“Kami minta semua kembali ke DPRD masing-masing untuk membantu sesuai kapasitas, membantu segala yang bisa dibantu tentang musibah,” ujar Hermawi melalui keterangannya, Jumat (28/11)
Menurut Hermawi, sejak pagi seluruh kader dari DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, hingga anggota DPR RI yang berasal dari tiga provinsi itu sudah tiba di lokasi masing-masing untuk menyalurkan bantuan awal. Hermawi menjelaskan DPP NasDem pada pagi hari telah menggelar rapat koordinasi di Akademi Bela Negara (ABN) yang dipimpin Wakil Ketua Umum NasDem. “DPP tadi pagi sudah rapat koordinasi tentang bagaimana ambil bagian dalam kebutuhan masyarakat ini,” ucap Hermawi.
Rapat tersebut memetakan situasi lapangan dan menyesuaikan langkah partai menghadapi banyaknya wilayah yang belum bisa diakses. Menurut Hermawi, beberapa daerah hingga kini masih terputus komunikasi. “Di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Sibolga itu sekarang putus komunikasi karena listrik mati, internet juga mati,” tuturnya.
Karena itu, DPP menginstruksikan seluruh kader agar turun langsung menyentuh warga yang terdampak. Dalam konteks dukungan logistik, NasDem juga mulai melakukan penggalangan dana. “DPP sudah melakukan fundraising, terutama di DPR RI,” kata Hermawi.
Lebih lanjut, Hermawi menambahkan bahwa anggota DPRD di daerah bergerak dengan bantuan yang mereka siapkan sendiri sesuai kebutuhan warga. Hermawi menyampaikan bahwa Senin mendatang DPP akan mengundang tiga Ketua DPW dari Sumut, Sumbar, dan Aceh untuk menentukan skala prioritas bantuan.
“Harus ada prioritas, apakah dalam bentuk apa yang paling dibutuhkan. Mungkin lebih efisien kalau beli di sana ketimbang bawa dari sini,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sejak hari pertama bencana, Partai NasDem mengikuti perkembangan secara ketat. “DPP Partai NasDem sejak hari pertama bencana sudah mengikuti dengan seksama musibah ini. Kita bangsa ini sedang diterah,” kata Hermawi.
Ia merujuk pada rangkaian bencana yang terjadi mulai dari longsor di Cilacap, Banjarnegara, erupsi Semeru, hingga musibah terbaru di Sumatera.
Hermawi juga meminta pemerintah mempercepat langkah penanganan, terutama karena banyak warga tidak bisa menghubungi keluarganya. “Bahkan di kota-kota besar seperti Medan banyak sekali orang terputus dari keluarganya karena tidak ada akses,” tandas Hermawi.
Dalam beberapa pekan terakhir, Indonesia menghadapi rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah, termasuk longsor, banjir, dan erupsi gunung berapi. Puluhan kabupaten di Sumatera, Jawa, dan wilayah lain terdampak curah hujan ekstrem, menyebabkan kerusakan infrastruktur, gangguan komunikasi, dan meningkatnya kebutuhan bantuan kemanusiaan. (Faj/P-2)
Program Bestari besutan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mulai tuai hasil. Dua pemuda resmi bekerja sebagai barista profesional di Arab Saudi. Simak kisahnya!
Bisa jadi kata cemooh berasal dari kata ini; atau setidaknya memiliki nalar dan rasa yang sebangun.
Kegiatan ini menandai dimulainya Safari Ramadan Partai NasDem sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi dan silaturahmi kader dengan masyarakat.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Surya Paloh menekankan pentingnya menjaga dan memperkuat silaturahmi bagu seluruh elemen bangsa. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Buka Puasa Bersama Partai NasDem
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Penyusunan Perpres dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved