Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
TINGKATKAN deteksi dini dan kesiapsiagaan masyarakat untuk mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi di tanah air.
"Berbagai perkiraan dari para pakar yang menyebutkan sejumlah potensi bencana hidrometeorologi yang akan terjadi di tanah air harus segera diantisipasi," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/1).
Pada Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Sulawesi Selatan, Kamis (2/1), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya mitigasi proaktif dan perubahan pola pikir masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai langkah pencegahan bencana hidrometeorologi.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa curah hujan tinggi akan berlangsung hingga Januari 2025. Kondisi tersebut memerlukan penguatan sistem pemantauan dini dan kesiapsiagaan untuk merespons potensi bencana.
Menurut Lestari, upaya mengubah pola pikir masyarakat terkait kelestarian lingkungan dan mitigasi proaktif terhadap berbagai ancaman bencana bukan merupakan hal yang mudah.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat langkah mengubah pola pikir masyarakat tersebut memerlukan dukungan yang konsisten dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.
Karena, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, mengubah pola pikir masyarakat memerlukan waktu dan tahapan yang tidak sebentar.
Kesamaan pemahaman dari para pemangku kepentingan terkait pentingnya mitigasi potensi bencana dan pelestarian lingkungan, jelas Rerie, harus mampu dibangun, sehingga langkah yang diambil untuk megantisipasi bencana dapat direalisasikan dengan baik.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap semangat membangun kolaborasi antar-daerah dalam menumbuhkan kepedulian masyarakat terkait pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana, dapat ditingkatkan.
Karena, tegas Rerie, dengan kondisi alam yang rawan bencana, Indonesia sangat membutuhkan keterlibatan semua elemen bangsa, termasuk masyarakat, dalam upaya mencegah dan menanggulangi bencana alam yang terjadi. (*/Z-2)
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved