Penerima Bansos yang Diduga Terlibat Judol Bisa Komplain dan Klarifikasi

AKIBAT penyalahgunaan Bantuan Sosial (Bansos), 7.001 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di DIY sementara tidak lagi menerima Bansos. Pasalnya, mereka terdindikasi melakukan judi online (Judol).

"Jadi Judol itu kan yang di DIY ada 7.001. Nah, itu sementara kita berhentikan begitu ya," terang Endang Patmintarsih, Kepala Dinas Sosial DIY, dalam siaran pers dari Humas Pemda DIY, Minggu (23/11).

Langkah tersebut merupakan Kebijakan Kementerian Sosial, hasil dari data PPATK. Bansos yang dihentikan sementara adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Sementara (BLTS). 

Baca juga : Kolaborasi Digital Jadi Kunci Perbaikan Data Penerima Bansos

"Jadi, BLTS itu diserahkan di Oktober, November, Desember sebagai tambahan untuk penerima manfaat Bantuan PKH dan BPMT dan pengembangannya," kaya dia. Besaran bansos yang diberikan 300 ribu perbulan yang diterimakan sekali, menerima Rp 900 Ribu.

Indikasi Judol didasarkan pada temuan PPATK yang menggunakan NIK dan nomor rekening penerima. Dinsos DIY kini meminta klarifikasi dari masyarakat karena tujuan penghentian sementara adalah untuk memverifikasi kebenaran data tersebut.

"Jadi ini yang kita sampaikan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk menginformasikan ke masyarakat jika ada yang komplain," imbuh dia.

Baca juga : Judi Online Ancam Ketahanan Nasional, Pakar: Bukan Sekadar Pelanggaran Hukum

Endang menegaskan bahwa masyarakat diberi peluang untuk membuktikan bahwa mereka tidak terlibat Judol. Jika tidak ada komplain atau penjelasan dalam waktu tertentu, temuan PPATK dianggap benar. 

Endang menambahkan, Dinsos Provinsi akan berkoordinasi dengan koordinator wilayah (Korwil) dan koordinator kabupaten (Kortab) untuk mengecek sejauh mana proses klarifikasi di lapangan. "Sapapun dalam anggota keluarga yang melakukan judol, maka akan berdampak pada penerimaan Bansos," tegas dia. 

Endang menyoroti walaupun penerima manfaat PKH secara administrasi adalah istri, namun penyalahgunaan oleh anggota keluarga lain seperti suami atau anak akan berujung pada pencabutan bantuan.

"Misalkan kemarin PKH yang nerima kan istri yang mungkin nggak judol, tapi yang judol suaminya atau anaknya, tetap tidak bisa. Karena PKH ini untuk keluarga. Kan sama. Mereka memanfaatkan itu untuk judi," jelas dia.

Prinsip dasar bantuan sosial, kata dia, untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apabila digunakan untuk Judol berarti keluarga tidak perlu bantuan. “Masa kita pemerintah ini membantu untuk dia judi, kan gitu. Nah ini kan yang nggak benar," imbuh Endang.

Endang mengatakan, Bansos itu penting, tapi buat benar-benar yang memerlukan. Ketika dia sudah tidak perlu bansos, dia kehidupannya sudah baik, maka jangan menerima Bansos. (H-2)