Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BUNTUT kasus korupsi yang menjerat Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo membuat ratusan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, ditampar sanksi. Sanksi yang diberikan mulai dari turun jabatan hingga pemberhentian.
Hasil rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan instansi terkait diketahui sebanyak 164 ASN eselon IV, III dan II di lingkungan Pemkab Pemalang terlibat dalam jual beli jabatan. Di mana 69 ASN diberikan sanksi berat sampai pemberhentian dari jabatannya.
"Mereka telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) sanksi sesuai kadar pelanggarannya dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemalang Rabu (11/10)," kata Bupati Pemalang Mansur Hidayat, Kamis (12/10).
Baca juga : Pengusutan Jual Beli Jabatan ASN di Pemalang Berlanjut
Mansur mengatakan sebelum memberikan sanksi, tim pemeriksa Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas Sekda Kabupaten, Sekda Propinsi dan Inspektorat telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Seperti pejabat eselon II dilakukan oleh tim dari provinsi dan eselon III dan IV diperiksa tim dari kabupaten.
Hasil pemeriksaan tersebut, lanjut Mansur, dikirim ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Pada Jumat (6/10) salinan SK tersebut turun dilanjutkan penyerahan SK kepada yang bersangkutan.
Mansur mengatakan berdasarkan keterangan dari BKD Pemalang menyebutkan kasus ini berangkat dari kasus jual beli jabatan yang menjerat mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian dilanjutkan pemeriksaan terhadap ASN di lingkungan Pemkab Pemalang. (Z-3)
PAKAR hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Aktivis antikorupsi menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Selain Reynanda, seorang warga bernama Muhammad Safari Siregar, 41, juga ditemukan meninggal lantaran terseret arus.
Penyidik mendalami bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kesetjenan MPR RI, bagaimana pembayarannya, serta permintaan komitmen fee-nya.
KPK menghormati putusan hakim dalam memberikan hukuman untuk terpidana kasus korupsi. Namun, jika vonisnya ringan, dikhawatirkan efek jera menjadi hilang.
Dalam kasusnya, Nasri dinyatakan merugikan negara Rp10,26 miliar. Dalam putusan perkara, terpidana itu diwajibkan membayar uang pengganti Rp10,07 miliar.
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto (PS) peduli terhadap berbagai faktor yang mengancam keutuhan bangsa.
KPK mengumumkan status hukum Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara (Malut) Imran Jakub sebagai tersangka kasus jual beli jabatan. Dia langsung ditahan mulai dari hari ini.
TOTAL temuan awal dari hasil korupsi Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba senilai Rp2,2 miliar. Sebagian dari uang haram itu digunakan untuk sewa hotel dan bayar dokter gigi.
KPK merevisi pernyataannya terkait aliran dana eks bupati Pemalang ke Muktamar PPP pada 2022 menjadi 2020.
KPK mengungkapkan ada aliran dana suap dari mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo ke Muktamar PPP di Makassar pada 2022.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved