Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
AKSI "bersih-bersih" terhadap aparatur sipil negara (ASN) terlibat dalam kasus tindak korupsi di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah berlanjut. Setelah memberikan sanksi pada 164 pejabat II, III dan IV, kini sasaran berikutnya kepala sekolah dan pengawas sekolah terkait jual beli jabatan.
Pemantauan Media Indonesia Kamis (9/11) genderang "bersih-bersih" kepada ASN terlibat dalam kasus korupsi di Kabupaten Pemalang masih terus ditabuh, setelah memberikan sanksi kepada pejabat eselon II, III dan IV hingga sampai pencopotan, kini pemeriksaan terhadap kasus jual beli jabatan kembali dilanjutkan.
Selain melanjutkan pemeriksaan terhadap ASN terlibat jual beli jabatan yang juga menyeret mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, tim pemeriksa disiplin juga akan memeriksa 94 orang lagi sebagian besar merupakan kepala sekolah hingga pengawas sekolah atas kasus berkedok syukuran.
Baca juga: Bawaslu Larang ASN Like dan Bagikan Status Peserta Pemilu
"Iya masih terus berlanjut pemeriksaan terhadap ASN terlibat jual beli jabatan, masih ada 94 orang lagi sebagian besar kepada sekolah dan pengawas sekolah yang akan diperiksa," kata Bupati Pemalang Mansur Hidayat, Kamis, (9/11).
Meskipun dalam pemeriksaan lanjutan kasus ini cukup berat, tetapi penindakan dan pemberian sanksi bagi pelanggar ketentuan terhadap ASN tetap harus dijalankan. Dengan begitu proses selanjutnya diserahkan kepada tim pemeriksa.
Baca juga: Harus Ada Sanksi Berat untuk Aparat dan Birokrat yang tidak Netral
Karena proses pemeriksaan masih berjalan, hingga kini belum dapat diketahui sanksi hukuman yang bakal diterapkan kepada ASN melanggar tersebut.
"Sanksinya bisa ringan hingga berat seperti teguran, demosi dan pencopotan, hal itu tergantung bobot kesalahan," tambahnya.
Sementara itu, sebelumnya dalam persidangan kasus dugaan korupsi di Pemalang, terseret nama mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dan para pejabat di lingkungan Pemkab Pemalang. Berdasarkan pengakuan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Pemalang Abdul Rachman, ada pengumpulan uang dari pejabat baru dilantik.
Dalam sidang sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Semarang awal tahun lalu, Abdul Rahman mengungkapkan uang syukuran dikumpulkan dari kepala sekolah itu sebanyak Rp340 juta kemudian diserahkan kepada Mukti Agung Wibowo melalui orang kepercayaannya Adi Jumal Widodo.
(Z-9)
Pengaruh bibit siklon tropis, sistem tekanan rendah, serta sirkulasi siklonik memicu peningkatan pertumbuhan awan hujan di berbagai kawasan.
Daerah di Jawa Tengah berpotensi cuaca ekstrem, ungkap Farita Rachmawati, yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyesalkan maraknya tawuran sarung selama Ramadan dan meminta penanganan ramah anak melalui disiplin positif.
POLDA Jateng melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) berhasil membongkar sindikat penadah sepeda motor bodong skala besar yang melibatkan jaringan antarprovinsi.
Setelah ambruknya dua banguna ambru, pihak sekolah kemudian berkoordinasi dengan atasan, termasuk Dinas Pendidikan Wilayah XII, dan kepala sekolah sebelumnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar. Dalam waktu dekat, sebanyak 308 GPM akan digelar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng).
Menurutnya, untuk jabatan perangkat desa selain sekretaris, praktik suap juga marak dengan nilai ratusan juta rupiah.
KPK kembali menggeledah lokasi di Kabupaten Pati dan mengangkut tujuh koper dari sebuah koperasi yang diduga terkait kasus Bupati Pati nonaktif Sudewo.
Hak menentukan hasil akhir ini sering kali disalahgunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik atau materiil.
Transparansi di level daerah harus ditingkatkan secara radikal melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo, Senin, (19/1). Bupati Pati Sudewo terkena OTT KPK terkait dugaan jual beli jabatan.
PASCADITANGKAPNYA Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kantor Bupati Pati di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Selasa, (20/1) terpantau lengang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved