Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Barisan Merah Putih Papua Max Ohee mengatakan masyarakat ingin gubernur Papua Lukas Enembe bisa taat hukum agar Papua tetap aman dan damai. Dengan Lukas Enembe taat terhadap hukum dengan memenuhi panggilan KPK maka konflik yang dikhawatirkan terjadi bisa dihindari. Hal tersebut diungkapkan Max Ohee saat ditemui wartawan, di Jayapura Papua, Senin (3/10/2022).
Max Ohee menyebutkan sebagai warga negara yang baik Lukas Enembe harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya terkait dugaan korupsi yang menjeratnya. "Semua warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama dan tidak ada yang kebal hukum", ucap Max Ohee.
"Lukas Enembe harus menjadi teladan kepada masyarakat Papua dengan taat hukum agar menjadi pembelajaran yang baik untuk masyarakat", pungkas Max.
Disisi lain, "Pemerintah juga harus tegas dalam mengusut kasus tersebut sesuai aturan yang berlaku, salah satunya melakukan tangkap paksa apabila panggilan ketiga KPK tidak dipenuhi" ucap Max.
Menurut Max Ohee, kuasa hukum Lukas Enembe seharusnya ikut prosedur hukum dan menyarankan untuk mengikuti pengadilan serta membuktikan apabila memang merasa tidak melakukan kesalahan bukan mempolitisir masalah hukum.
"Masyarakat Papua meminta agar Lukas Enembe ikuti hukum yang berlaku agar tidak semakin berlarut - larut karena dapat membuat keresahan sosial. Semua tokoh yang berkaitan dengan kasus LE harus ditangkap karena merugikan masyarakat," tegas Max.
"Masyarakat harus tetap tenang dan percayakan kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan korupsi Lukas Enembe serta menjaga situasi aman di tanah Papua", tutup Max Ohee. (OL-13)
Baca Juga: MRP dan DPRP Diminta Fasilitasi Pertemuan Para Tokoh Papua ...
Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian kredit fiktif di PT BPR Intan Jabar, Kabupaten Garut.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
KPK memeriksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Indrianto terkait dugaan suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub, untuk melengkapi berkas tersangka Sudewo.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus korupsi ekspor CPO 2020–2024. Negara diperkirakan rugi Rp14,3 triliun akibat manipulasi klasifikasi produk untuk hindari aturan DMO.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk pejabat ASN yang menerima imbalan untuk meloloskan ekspor.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung memastikan proses penataan Teras Cihampelas berjalan aman secara hukum.
KPK memeriksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Indrianto terkait dugaan suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub, untuk melengkapi berkas tersangka Sudewo.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
KPK periksa Kartika Sari sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek Bekasi, yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara dan pihak swasta.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved