Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
KETUA Generasi Garuda Sakti Indonesia Provinsi Papua, Apbsalom Yarisetouw mengatakan jika Gubernur Papua Lukas Enembe kembali mangkir lagi, pihak KPK harus jemput Paksa dengan didampingu bersama TNI dan Polri. Pasalnya Gubernur Papua Lukas Enembe sudah 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK. Penegak hukum harus bisa tegakkan hukum di Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Apbsalom Yarisetouw di Sentani Jayapura, Sabtu (1/10/2022).
Pihaknya meminta kepada para penegak hukum untuk terus menegakkan hukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. "Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini," ucap Apbsalom
Massa di tanah Papua yang melakukan demo hanya oknum yang memihak LE bukan semua masyarakat Papua, sehingga TNI dan Polri harus segera menuntaskan, ungkap Apbsalom.
Menurut Apbsalom, masyarakat harus melihat kasus Lukas Enembe sebagai kasus hukum murni sejak ditetapkannya menjadi tersangka oleh KPK. Tidak ada politisasi dan kriminalisasi terhadap Lukas Enembe.
Sementara itu, sebagai pemuda harus bisa membedakan mana yang benar dan salah serta tidak mudah terpancing oleh isu yang merugikan diri sendiri. "Pemuda Papua harus mampu membangun Papua dengan damai dan tetap tenang menunggu proses hukum dari KPK," tegas Apbsalom
Absalom khawatir apabila Lukas Enembe masih bertahan dan KPK tidak melakukan tindakan, Papua akan hancur atau mengalami kemunduran khususnya generasi muda.
Apbsalom Yarisetouw mengajak semua masyarakat Papua harus memilih pemimpin yang benar dan membangun Papua dengan hati serta mau bekerja dengan ikhlas. "Kita harus bersihkan kelompok Lukas Enembe yang masih tertinggal dan pemerintah daerah Papua harus bebas dari korupsi," tutup Apbsalom. (OL-13)
Baca Juga: Papua Kondusif, Saatnya KPK Jemput Paksa Lukas Enembe
Prestasi dibutuhkan untuk mendapatkan kuota PPDB sekolah yang diincar para siswa. Jika prestasi tak berhasil, pemberian uang jadi solusi lain.
Setyo menyerahkan bawahannya untuk membuat kesimpulan. Tapi, dia memastikan belum ada kasus baru yang dibuka, atas penerimaan gratifikasi itu.
Bukti kerugian negara juga dikuatkan atas persidangan terdahulu, terkait pengadaan KTP-E. Setyo meyakini penyidik memiliki bukti kuat.
Dia juga enggan membeberkan lokasi Harun, sesuai dengan keterangan penyelidik, dalam persidangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto itu.
KPK ingin peraturan dari kepala daerah menyakup seluruh lembaga pendidikan yang terafiliasi di wilayahnya.
Berbagai temuan terkait program MBG seperti distribusi, layanan dan pengawasan dinilai tidak transparan dan masih sangat karut-marut, harus dikonfirmasi terlebih dahulu
KPK menjelaskan definisi gratifikasi terpenuhi jika bingkisan tersebut diberikan karena jabatan yang melekat pada ASN amupun penyelenggara negara tersebut.
Pemprov Jateng kembali mencatatkan prestasi dengan meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK akan mengumpulkan bukti dan keterangan saksi sebelum memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto kalah dalam gugatan praperadilan penetapan tersangka oleh KPK.
Komisi antirasuah berharap ekstradisi yang bersangkutan bisa segera dilaksanakan agar proses hukumnya yang tertunda di Indonesia bisa segera dirampungkan.
Tessa mengatakan, keterangan Dina penting untuk kebutuhan pemberkasan kasus. Karena tidak hadir, penyidik akan melakukan penjemputan paksa terhadapnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved