Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Generasi Garuda Sakti Indonesia Provinsi Papua, Apbsalom Yarisetouw mengatakan jika Gubernur Papua Lukas Enembe kembali mangkir lagi, pihak KPK harus jemput Paksa dengan didampingu bersama TNI dan Polri. Pasalnya Gubernur Papua Lukas Enembe sudah 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK. Penegak hukum harus bisa tegakkan hukum di Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Apbsalom Yarisetouw di Sentani Jayapura, Sabtu (1/10/2022).
Pihaknya meminta kepada para penegak hukum untuk terus menegakkan hukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. "Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini," ucap Apbsalom
Massa di tanah Papua yang melakukan demo hanya oknum yang memihak LE bukan semua masyarakat Papua, sehingga TNI dan Polri harus segera menuntaskan, ungkap Apbsalom.
Menurut Apbsalom, masyarakat harus melihat kasus Lukas Enembe sebagai kasus hukum murni sejak ditetapkannya menjadi tersangka oleh KPK. Tidak ada politisasi dan kriminalisasi terhadap Lukas Enembe.
Sementara itu, sebagai pemuda harus bisa membedakan mana yang benar dan salah serta tidak mudah terpancing oleh isu yang merugikan diri sendiri. "Pemuda Papua harus mampu membangun Papua dengan damai dan tetap tenang menunggu proses hukum dari KPK," tegas Apbsalom
Absalom khawatir apabila Lukas Enembe masih bertahan dan KPK tidak melakukan tindakan, Papua akan hancur atau mengalami kemunduran khususnya generasi muda.
Apbsalom Yarisetouw mengajak semua masyarakat Papua harus memilih pemimpin yang benar dan membangun Papua dengan hati serta mau bekerja dengan ikhlas. "Kita harus bersihkan kelompok Lukas Enembe yang masih tertinggal dan pemerintah daerah Papua harus bebas dari korupsi," tutup Apbsalom. (OL-13)
Baca Juga: Papua Kondusif, Saatnya KPK Jemput Paksa Lukas Enembe
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutuskan untuk tetap memperpanjang penugasan Brigjen Endar Priantoro di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) kemarin melaksanakan audiensi untuk menyampaikan inisiatif perbaikan terkait proses dan tata laksana Jakarta E-Prix 2023 (Formula E) kepada KPK.
KETUA KPK Firli Bahuri mengatakan perayaan Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah sarat akan makna. Satu di antaranya, tentang pentingnya totalitas tak terkecuali dalam perang melawan korupsi.
KPK menduga ada pendistribusian fiktif bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima manfaat pada program keluarga harapan di Kementerian Sosial.
Dengan demikian K/L tidak perlu membawa arsipnya ke IKN karena sudah dalam bentuk digital.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved