Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksikan Wakil Bupati Pemalang Mansyur Hidayat segera mengambil alih pemerintahan di kabupaten tersebut. Instruksi dikeluarkan setelah Bupati Pemalang MAW terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Karena kemarin sudah ada berita dan kawan-kawan sudah memuat maka saya langsung turun hari ini untuk komunikasi dengan kawan-kawan di Pemkab dan Wakil Bupati agar segera mengambil alih pemerintahan agar layanan masyarakat tetap berjalan dengan baik," kata Ganjar usai konsolidasi dengan Wakil Bupati Pemalang dan jajarannya di Graha Sasana Bakti Praja, Kantor Bupati Pemalang, Jumat (12/8).
Ganjar juga berpesan kepada Wakil Bupati dan seluruh jajaran Pemkab Pemalang untuk menghentikan praktik buruk dan busuk. Apakah itu terkait dengan nilai-nilai yang merugikan masyarakat seperti korupsi kolusi nepotisme (KKN) ataupun urusan minta komisi, atur-mengatur proyek, jual beli jabatan, atau apa pun sejenisnya.
"Hentikan praktik buruk dan busuk. Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahkan KPK sendiri pun sudah berkali-kali menyampaikan kepada kita tapi masih ngenyel. Saya berharap betul jangan khianati rakyat dengan seperti ini, jangan khianati," tegasnya.
Menurut Ganjar, pakta integritas itu tidak hanya sekadar ditandangani saja tetapi betul-betul dirasakan dan dilaksanakan. Bukan hanya sekadar fisiknya saja yang terlihat tetapi juga didengarkan betul dan dilihat dengan mata hati serta diinternalisasikan.
Ganjar menambahkan kejadian hari ini merupakan momentum yang tepat untuk memperbaiki. Maka dari itu ia meminta kepada kawan-kawan Pemkab untuk segera mengkondisikan dan menata pemerintahannya. Ganjar bersama dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah juga akan mendampingi penataan jalannya pemerintahan.
"Segera dikonsolidasikan, ditata betul hari ini, dan ini momentum yang paling bagus untuk memperbaiki itu. Semoga hari ini segara diadakan rapat. Saya akan dampingi, inspektorat juga akan mendampingi, mudah-mudahan pemerintahan berjalan dengan baik," jelasnya.
Informasi OTT terhadap Bupati Pemalang terjadi Kamis (11/8) malam. Diberitakan, MAW terjerat OTT di Gedung DPR, Jakarta. Selain dia, KPK juga mengamankan beberapa orang. KPK belum mengumumkan secara resmi status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. (OL-15)
Potensi ketersediaan air di Indonesia mencapai 3,9 miliar meter kubik per tahun. Dengan 80% air nasional digunakan sektor pertanian/irigasi.
Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengoperasikan Posko Terpadu Lebaran 2026 sejak 13 Maret hingga 30 Maret 2026.
SEORANG supir truk meninggal dunia terlindas kendaraan sendiri setelah memarkirnya di jalan. Kecelakaan beruntut terjadi, Rabu (11/3), di Kabupaten Batang.
Hingga saat ini lebih dari 50 persen dari 2.440 kilometer jalan Provinsi di Jawa Tengah belum memiliki lampu penerangan jalan.
Polda Jateng petakan titik lelah di Tol Pejagan-Semarang dan Semarang-Solo pada Mudik 2026. Simak jadwal puncak arus mudik, balik, dan skema one way di sini.
Arus mudik lebaran melalui jalur laut turun di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang diperkirakan mulai berlangsung Kamus (12/3), sehingga mulai dibuka posko lebaran.
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
KPK ungkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari patok fee proyek 10-15% dari total anggaran Rp91,13 Miliar di Dinas PUPRPKP.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved