Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PANDEMI covid-19 yang terjadi di Tanah Air dan sebagian besar dunia benar-benar membutuhkan kerja sama semua pihak dalam mengatasinya. Sebab pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendirian.
Untuk itu peran serta pemerintah provinsi ataupun Pemkab sangat diperlukan. Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sesuai melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah untuk memonitor penanganan covid-19, percepatan vaksinasi dan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi pemerintah setempat yang baik dalam mengatasi pandemi.
Baca juga: Mendagri Tegur 10 Kepala Daerah yang Belum Bayar Insentif Nakes
Seperti saat berkunjung ke Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Mendagri mengapresiasi langkah kreatif yang diambil Gubernur Babel dalam penangangan covid-19. Di antaranya proses jemput bola vaksinasi di sekolah dan penyediaan isoter di kapal laut dengan bekerja sama dengan PT Pelni dan Kementerian Perhubungan RI.
"Anak-anak ini bahkan diminta untuk mengajak orang tua mereka untuk melakukan vaksinasi dan ini harus terus digalakkan di seluruh sekolah di Babel. Hal tersebut merupakan langkah terobosan yang patut dicontoh kepala daerah lainnya untuk menurunkan angka terkonfirmasi covid-19 di daerahnya," ungkap Mendagri dalam rapat bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Babel di ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur, Kamis (2/9) lalu.
Dalam rapat tersebut, ia pun memuji kekompakan Forkopimda Babel dalam menangani pandemi ini, karena menurutnya dibutuhkan kekompakan seluruh elemen untuk senantiasa bersatu bahu-membahu karena covid-19 tidak sebatas pengobatan tetapi ada proses hulu ke hilir yang membutuhkan kekompakan bersama.
Proses hulu yang dimaksud Mendagri yakni dengan memperkuat protokol kesehatan dengan berpatokan 5M, sementara hilir yaitu seperti Satgassus yang sudah ada di Babel yakni Satgassus vaksinasi, Satgassus oksigen, Satgassus isoter, Satgassus tracing dan tracking.
"Saya apresiasi langkah Pemprov. Babel yang telah membentuk Satgassus penanganan covid-19, namun saya sarankan untuk menambah satgas yang berproses dari hulu yakni satgas yang bertugas memperkuat prokes di lapangan," ujarnya.
"Ini saya lihat Satgas lebih banyak bermain di hilir. Di hulunya itu Satgas untuk memperkuat protokol kesehatan. Itu tidak gampang, karena melibatkan kendali, kontrol sosial yang 5M itu. Nah ini yang harus diperkuat, ditunjuk siapa pejabatnya,” tambahnya.
Baca juga: Realisasi Insentif Nakes Capai 53,04%, Mendagri Apresiasi ...
Mendagri engatakan bahwa lawatannya bersama rombongan dari Kemendagri, yakni dalam kapasitas sebagai pembina dan pengawas terhadap jalannya pemerintahan di daerah. Terutama dalam konteks penanganan pandemi, serta kedudukannya sebagai anggota dewan pengarah dalam kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
“Jadi memang saya dengan tim dari Kemendagri datang ke Bangka Belitung, dalam konteks sharing kepada Bapak Gubernur, Forkopimda, teman-teman walikota/bupati, ketua DPRD, dan lain-lain, semua kepala dinas, OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” kata Mendagri.
Ia pun meminta agar tren penurunan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) dan tingkat kematian atau fatality rate belakangan ini dapat disikapi dengan langkah antisipatif. Pasalnya, kondisi tersebut sangat dinamis dan bergantung pada upaya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi.
“Kita perlu untuk diskusi dalam rangka untuk membuat strategi, kemudian langkah operasional, taktik di lapangan yang lebih baik, supaya masyarakat maupun kita tidak cepat berpuas diri dan terlena dengan adanya indikator yang turun,” tuturnya.
Selain itu, Mendagri juga mengapresiasi Provinsi Jambi dalam hal penanganan covid-19. Saat ini, angka keterisian tempat tidur di rumah sakit (BOR) menunjukkan tren penurunan, begitu juga angka kasus pasien terkonfirmasi positif. Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam kunjungan kerja di Jambi, Jumat (3/8).
Karena itu, Tito mengharapkan semua lini sektor bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi terus memperhatikan protokol kesehatan masyarakat. Menurutnya, di Jambi dari kacamata pusat, angka kasus positif Covid-19 meningkat dan angka kematian karena Covid-19 juga meningkat. Dari analisis pihaknya, memang azaz varian delta yang ini mendominasi dunia dan itu berdampak pada Jambi.
“Namun melalui langkah-langkah kita semua dengan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) baik yang darurat maupun level-level, Alhamdulillah semua indikator sudah mulai menurun,” kata Mendagri Tito didampingi Gubernur Jambi Al Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani saat memberikan pengarahan.
Mendagri mengaku, data kesembuhan pasien positif covid-19 di Tanah Air terus mengalami peningkatan. Namun begitu, dia berharap masyarakat jangan euforia dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu semua pihak harus tetap waspada, dan tetap mengawasi kerumunan masyarakat, inflasi masyarakat, mobilisasi masyarakat dan sebagainya.
“Kita jangan sampai lengah dan tetap waspada. Dengan adanya perbaikan indikator, kita saat ini sudah mulai pelonggaran bertahap. Artinya ada sektor-sektor yang sudah bisa kita longgarkan, dengan protokol yang ketat,” jelasnya. (Ant/A-1)
BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
PEMERINTAH menegaskan komitmen mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatra melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Tingkat kesembuhan campak sangat bergantung pada kondisi imun tubuh pasien.
Dokter mengingatkan campak dapat memicu komplikasi serius pada kelompok rentan, termasuk ibu hamil dan pasien imun lemah. Vaksinasi jadi pencegahan utama.
Narasi-narasi menyesatkan di media sosial menjadi salah satu pemicu utama keengganan orangtua untuk memberikan vaksinasi kepada anak mereka.
Vaksinolog dan internis sekaligus Chief Medical Advisor Imuni, dr. Dirga Sakti Rambe, mengatakan bahwa vaksin tidak melulu hanya diberikan untuk anak-anak.
Tingginya mobilitas masyarakat, terutama pada momen libur lebaran, menjadi salah satu faktor risiko yang patut diwaspadai orangtua mengenai risiko campak pada anak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved