Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melalukan penggeledahan terkait dengan pengungkapan dugaan kasus korupsi di Banjarnegara, Jawa Tengah (Jateng). Selama dua hari melakukan penggeledahan di Banjarnegara, Rabu (11/8), menggeledah salah satu pabrik pengolahan aspal di Purbalingga.
Selama dua hari di Banjarnegara, tim penyidik KPK menggeledah di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarnegara dan kantor PT Bumi Rejo. Dua lokasi tersebut berada di Jalan DI Panjaitan. Kantor PT Bumi Rejo satu kompleks dengan kediaman Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.
Berikutnya, pada Selasa (10/8), tim penyidik KPK kembali menggeledah tiga tempat lain yakni Rumah Dinas Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono di Kompleks Pendopo Dipayudha Banjarnegara dan Kantor Bupati di Kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Banjarnegara. Satu lagi adalah rumah warga berinisial EA di Desa Blambangan, Kecamatan Bawang, yang disebut-sebut sebagai orang kepercayaan bupati.
Pada Rabu (11/8) KPK mendatangi sebuah pabrik pengolahan aspal di Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, Purbalingga. Penggeledahan itu diduga juga terkait dengan kasus dugaan korupsi Banjarnegara. Selain di pabrik pengolahan aspal, KPK juga menggeledah sebuah rumah di Jalan Dipokusumo, Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga.
Kepala Satuan Reskrim Polres Purbalingga Ajun Komisaris Gurbacov mengatakan bahwa pihaknya melakukan pengamanan di lokasi penggeledahan. "Iya benar (ada KPK datang). Datangnya jam 10.00 WIB," katanya.
Baca juga: Korupsi di Banjarnegara, KPK Geledah Dua Lokasi
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa tim lapangan memang berada di Purbalingga untuk melakukan penggeledahan di dua lokasi yakni kantor PT SW di Jalan Yasadiwirya Penaruban, Kaligondang, Purbalingga, dan rumah kediaman di Jalan Dipokusumo, Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga. (OL-14)
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Pembinaan dan peringatan untuk menjauhi praktik korupsi selalu disampaikan kepada seluruh jajaran di bawah naungan PT Bandung.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap untuk mengusut dugaan praktik suap atau gratifikasi terkait penanganan warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved