Jumat 06 Agustus 2021, 13:36 WIB

Kapolda Sumsel Sudah Minta Maaf, Polri Tetap Lanjutkan Pemeriksaan

Hilda Julaika | Nusantara
Kapolda Sumsel Sudah Minta Maaf, Polri Tetap Lanjutkan Pemeriksaan

Dok. Polda Sumsel
Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri (kiri) saat menerima secara simbolis sumbangan Rp2 Triliun dari keluarga Akidi Tio

 

Mabes Polri tetap melanjutkan pemeriksaan internal terhadap Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel), Irjen Eko Indra Heri terkait dana hibah bodong Rp2 triliun. Meskipun Eko sudah meminta maaf terkait polemik rencana pemberian sumbangan Rp2 triliun dari anak bungsu Akidi Tio, Heriyanty.

"Tim masih di Polda Sumsel, tunggu saja hasilnya dulu," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Rusdi Hartono saat dihubungi, Jumat (6/8).

Lebih lanjut, dijelaskan Rusdi belum bisa menjelaskan lebih detail terkait sejauh mana proses klarifikasi internal tersebut tengah berlangsung di wilayah Sumatera Selatan.

Namun, pihaknya memastikan dari pemeriksaan yang telah berlangsung sejak kemarin pun belum dapat disampaikan. Dia hanya memastikan bahwa tim pemeriksa internal masih bekerja.

"(Pemeriksaan) Sedang berjalan," tambah dia.

Baca juga: Buntut Prank Akidi Tio Rp2 Triliun, Kapolda Sumsel Potensial Disanksi

Sebelumnya disampaikan Irjen Eko berpotensi terkena sanksi oleh internal Polri karena melanggar sejumlah aturan. Utamanya karena mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menerima sumbangan Rp2 triliun yang keberadaan uangnya masih simpang siur.

"Sudah ada aturan-aturan yang harus ditaati terkait hibah kepada Polri," kata Juru Bicara Kompolnas, Poengky Indarti saat dikonfirmasi.

Aturan-aturan tersebut, seperti, penerbitan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah di Lingkungan Polri. Lalu, pada aturan secara umum pun pemerintah mempunyai Peraturan Menteri Keuangan nomor 99 tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

Selain itu, ada juga Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lalu yang terakhir adalah, Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Pencairan Hibah.

Menurutnya kejadian ini perlu menjadi contoh bersama. Bahwa jajaran kepolisian tetap perlu menjunjung prinsip kehati-hatian termasuk perihal penerimaan dana hibah.

"Kasus ini bisa menjadi evaluasi kita bersama. Meski ada niat baik untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19, tapi tetap kita harus mengedepankan prinsip kehati-hatian," tambah dia. (OL-4)

Baca Juga

DOK MI

Kasus DBD Mengalami Lonjakan di Kota Pariaman

👤Yose Hendra 🕔Kamis 27 Januari 2022, 22:02 WIB
KASUS Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Pariaman, Sumatera Barat mengalami...
DOK MI

Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng Aktifkan Kembali Lokasi Isoter

👤Ruta Suryana 🕔Kamis 27 Januari 2022, 21:59 WIB
SATUAN Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten  Buleleng, Bali kembali mengaktifkan tempat isolasi terpusat (isoter), mulai Kamis...
MI/Ardi.

PKL di Teras Malioboro Bebas Retribusi selama Setahun

👤Ardi Teristi 🕔Kamis 27 Januari 2022, 20:55 WIB
Selain Teras Malioboro 1 di seberang Pasar Beringharjo, PKL Malioboro juga direlokasi di samping Gedung DPRD...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya