Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SEBAGAI organsiasi kepemudaan, sikap kritis dan aksi nyata perlu dilakukan. Bahkan dalam bentuk pengawasan terhadap berbagai kasus, khususnya kasus korupsi. Hal ini lah yang dilakukan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
DPP KNPI mendesak kasus korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum, Provinsi Kalimatan Barat untuk diusut tuntas. "Saya meminta agar kasus korupsi di Kementerian PUPR Kalbar untuk segera dituntaskan, tangkap orang-orang yang terlibat," kata Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama,dalam keterangannya, kemarin.
Dijelaskan Haris, kasus ini sudah memeriksa beberapa saksi pada bulan September 2020 lalu. Harusnya para penegak hukum bergerak cepat. "Jangan sampai kasus ini masuk angin. Penegak hukum harus bergerak cepat. Saya juga mendesak KPK untuk ikut memeriksa dugaan kasus korupsi yang merugikan negara," tegasnya.
Dikatakan Haris, pihak Ditreskrimsus telah memanggil pimpinan perusahaan PT Batu Alam Berkah (BAB), Joni Isnaini yang juga Ketua Kadin Kalbar termasuk 26 saksi lainnya dalam kasus dugaan korupsi di BP2TD Mempawah dan proyek jalan di Tabas, Kabupaten Sambas.
"Segera tangkap orang-orang yang terlibat. Jangan sampai kasus korupsi ini mencoreng citra penegak hukum Indonesia," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Satu Keluarga Dari Babel Jadi Korban Pesawat Sriwijaya Air
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Eks ibu negara Korea Selatan, Kim Keon Hee, ditangkap atas tuduhan manipulasi saham dan korupsi.
Kerusakan lingkungan atas kasus korupsi juga disebut merugikan hak masyarakat adat di sejumlah wilayah. Salah satunya terjadi di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara.
KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8).
Kasus ini dikabarkan membuat negara merugi hingga Rp1,8 triliun.
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
Penyidik KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) di Jakarta Timur, Jumat (15/8). Penyidik menemukan sejumlah barang bukti terkait dugaan korupsi kuota haji
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta Timur, JJumat (15/8). Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi kuota haji
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YQC) di wilayah Jakarta Timur, Jumat (15/8).
KPK memastikan akan kembali memanggil mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak jamaah haji 1445 H/2024 M untuk memberikan keterangan terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved