Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SEBAGAI organsiasi kepemudaan, sikap kritis dan aksi nyata perlu dilakukan. Bahkan dalam bentuk pengawasan terhadap berbagai kasus, khususnya kasus korupsi. Hal ini lah yang dilakukan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
DPP KNPI mendesak kasus korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum, Provinsi Kalimatan Barat untuk diusut tuntas. "Saya meminta agar kasus korupsi di Kementerian PUPR Kalbar untuk segera dituntaskan, tangkap orang-orang yang terlibat," kata Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama,dalam keterangannya, kemarin.
Dijelaskan Haris, kasus ini sudah memeriksa beberapa saksi pada bulan September 2020 lalu. Harusnya para penegak hukum bergerak cepat. "Jangan sampai kasus ini masuk angin. Penegak hukum harus bergerak cepat. Saya juga mendesak KPK untuk ikut memeriksa dugaan kasus korupsi yang merugikan negara," tegasnya.
Dikatakan Haris, pihak Ditreskrimsus telah memanggil pimpinan perusahaan PT Batu Alam Berkah (BAB), Joni Isnaini yang juga Ketua Kadin Kalbar termasuk 26 saksi lainnya dalam kasus dugaan korupsi di BP2TD Mempawah dan proyek jalan di Tabas, Kabupaten Sambas.
"Segera tangkap orang-orang yang terlibat. Jangan sampai kasus korupsi ini mencoreng citra penegak hukum Indonesia," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Satu Keluarga Dari Babel Jadi Korban Pesawat Sriwijaya Air
PAKAR hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Aktivis antikorupsi menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Selain Reynanda, seorang warga bernama Muhammad Safari Siregar, 41, juga ditemukan meninggal lantaran terseret arus.
Penyidik mendalami bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kesetjenan MPR RI, bagaimana pembayarannya, serta permintaan komitmen fee-nya.
KPK menghormati putusan hakim dalam memberikan hukuman untuk terpidana kasus korupsi. Namun, jika vonisnya ringan, dikhawatirkan efek jera menjadi hilang.
Dalam kasusnya, Nasri dinyatakan merugikan negara Rp10,26 miliar. Dalam putusan perkara, terpidana itu diwajibkan membayar uang pengganti Rp10,07 miliar.
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman pribadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal, Elpianti Harahap, dengan dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan.
MENTERI UMKM Maman Abdurrahman berjanji memberikan informasi lengkap kepada publik terkait dengan perjalanan istrinya ke luar negeri.
Istri Maman sedang menjadi sorotan saat adanya surat permintaan pendampingan dan dukungan ke sejumlah kedutaan dalam perjalanannya ke luar negeri.
Budi mengatakan, pencegahan diterbitkan Ditjen Imigrasi sejak 10 Juni 2025. Maruf kini tidak bisa ke luar negeri salam enam bulan.
Budi cuma mau memerinci inisial sembilan saksi itu yakni SK, AS, BHS, MRW, FMN, SR, SYA, HAR, dan FP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved