Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGAI organsiasi kepemudaan, sikap kritis dan aksi nyata perlu dilakukan. Bahkan dalam bentuk pengawasan terhadap berbagai kasus, khususnya kasus korupsi. Hal ini lah yang dilakukan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
DPP KNPI mendesak kasus korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum, Provinsi Kalimatan Barat untuk diusut tuntas. "Saya meminta agar kasus korupsi di Kementerian PUPR Kalbar untuk segera dituntaskan, tangkap orang-orang yang terlibat," kata Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama,dalam keterangannya, kemarin.
Dijelaskan Haris, kasus ini sudah memeriksa beberapa saksi pada bulan September 2020 lalu. Harusnya para penegak hukum bergerak cepat. "Jangan sampai kasus ini masuk angin. Penegak hukum harus bergerak cepat. Saya juga mendesak KPK untuk ikut memeriksa dugaan kasus korupsi yang merugikan negara," tegasnya.
Dikatakan Haris, pihak Ditreskrimsus telah memanggil pimpinan perusahaan PT Batu Alam Berkah (BAB), Joni Isnaini yang juga Ketua Kadin Kalbar termasuk 26 saksi lainnya dalam kasus dugaan korupsi di BP2TD Mempawah dan proyek jalan di Tabas, Kabupaten Sambas.
"Segera tangkap orang-orang yang terlibat. Jangan sampai kasus korupsi ini mencoreng citra penegak hukum Indonesia," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Satu Keluarga Dari Babel Jadi Korban Pesawat Sriwijaya Air
Ekrem Imamoglu, rival utama Presiden Erdogan, hadir di pengadilan atas tuduhan korupsi. Oposisi dan aktivis HAM sebut persidangan ini bermotif politik.
Penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi menilai maraknya kasus korupsi kepala daerah akibat tak ada efek jera dalam penegakan hukum dan hukuman yang rendah
BUPATI Pekalongan Fadia Arafiq mengaku tak sadar telah melakukan tindak pidana korupsi. Ia mengatakan tak punya pengetahuan soal rasuah lantaran berlatar belakang sebagai penyanyi dangdut.
KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan rasuah pengadaan barang dan jasa outsourcing di wilayahnya. KPK menjelaskan modus yang digunakan Fadia
KPK menilai permohonan praperadilan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak tepat sasaran.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan bahwa lebih dari satu orang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dalam operasi tangkap tangan (OTT).
kuasa hukum mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menilai penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap klien mereka tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti.
Kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai penetapan tersangka terhadap kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sesuai dengan prosedur
Mahfud MD, memberikan tanggapan mengenai proses hukum kasus kuota tambahan haji 2024.
PN Jakarta Selatan dijadwalkan menggelar sidang putusan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Rabu (11/3).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved