Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGAI organsiasi kepemudaan, sikap kritis dan aksi nyata perlu dilakukan. Bahkan dalam bentuk pengawasan terhadap berbagai kasus, khususnya kasus korupsi. Hal ini lah yang dilakukan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
DPP KNPI mendesak kasus korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum, Provinsi Kalimatan Barat untuk diusut tuntas. "Saya meminta agar kasus korupsi di Kementerian PUPR Kalbar untuk segera dituntaskan, tangkap orang-orang yang terlibat," kata Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama,dalam keterangannya, kemarin.
Dijelaskan Haris, kasus ini sudah memeriksa beberapa saksi pada bulan September 2020 lalu. Harusnya para penegak hukum bergerak cepat. "Jangan sampai kasus ini masuk angin. Penegak hukum harus bergerak cepat. Saya juga mendesak KPK untuk ikut memeriksa dugaan kasus korupsi yang merugikan negara," tegasnya.
Dikatakan Haris, pihak Ditreskrimsus telah memanggil pimpinan perusahaan PT Batu Alam Berkah (BAB), Joni Isnaini yang juga Ketua Kadin Kalbar termasuk 26 saksi lainnya dalam kasus dugaan korupsi di BP2TD Mempawah dan proyek jalan di Tabas, Kabupaten Sambas.
"Segera tangkap orang-orang yang terlibat. Jangan sampai kasus korupsi ini mencoreng citra penegak hukum Indonesia," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Satu Keluarga Dari Babel Jadi Korban Pesawat Sriwijaya Air
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Pembinaan dan peringatan untuk menjauhi praktik korupsi selalu disampaikan kepada seluruh jajaran di bawah naungan PT Bandung.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Harta Rini Soemarno tercatat sebesar Rp128,9 miliar.
Sebagai Menteri BUMN, Rini berperan dalam pengelolaan dan restrukturisasi berbagai perusahaan pelat merah, termasuk di sektor energi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved