Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMBENTUKAN Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Parkir perlu dilakukan untuk menata kesemrawutan masalah parkir di Jakarta dan dapat menekan potensi kerugian pendapatan daerah.
"Tanpa lembaga yang fokus, kita terus tertinggal dalam mengelola aset yang ada," kata Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta Mujiyono, saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (17/5).
Oleh karena itu, Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta mendorong pembentukan BUMD Parkir karena saat ini tak sedikit kendaraan yang sengaja parkir di atas trotoar atau badan jalan, sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, itu mengatakan potensi pendapatan daerah dari sektor perparkiran selama ini terabaikan.
Untuk itu, saatnya Jakarta memiliki BUMD khusus parkir. Langkah ini, bukan sekadar membenahi tata kelola parkir, tetapi strategi konkret untuk menggali potensi besar yang selama ini bocor tak tertampung.
"Pembentukan Pansus ini punya dua tujuan utama, yaitu menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) dan membantu mengurai kemacetan Jakarta," ujarnya.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, lanjut dia, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya. "Pengelolaan parkir yang profesional ini akan mampu menekan potensi kerugian daerah seperti yang saat ini terjadi."
Menurut dia, data dari Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) mencatat, total aset milik Pemprov DKI Jakarta per 2023 mencapai Rp700,9 triliun. Dari jumlah itu, hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk sektor perparkiran melalui 13 perjanjian kerja sama sewa aset.
Tanah seluas 55,45 ribu meter persegi dan bangunan 9,5 ribu meter persegi menghasilkan PAD sebesar Rp61,75 miliar angka yang dinilai tak sebanding dengan nilai aset yang dimiliki. "Padahal, nilai aset jalan dan bangunan gedung saja mencapai Rp109 triliun. Tapi hasil dari parkir masih sangat kecil," kata Mujiyono.
Situasi di lapangan pun memperlihatkan ketimpangan. Berdasarkan laporan Unit Pengelola (UP) Perparkiran, Jakarta memiliki 441 ruas jalan yang dapat dijadikan lahan parkir on-street, namun yang beroperasi hanya 244 ruas, atau sekitar 55%.
Sementara untuk parkir off-street, dari 615 lokasi yang diatur dalam Pergub Nomor 188 Tahun 2016, hanya 69 lokasi yang aktif. Itu pun belum semuanya tercatat sebagai aset UP Perparkiran.
Tak hanya itu, tren pendapatan dari sektor parkir menunjukkan penurunan tajam. Dari Rp107,89 miliar pada 2017, turun drastis menjadi Rp57,02 miliar pada 2024. Sebuah ironi, mengingat kebutuhan warga Jakarta terhadap ruang parkir semakin besar seiring pertumbuhan kendaraan.
Oleh karena itu, gagasan membentuk BUMD Parkir mencuat. Menurut dia, lembaga ini dapat menerapkan pendekatan bisnis yang lebih fleksibel dan efektif, ketimbang sekadar mengandalkan sistem sewa tradisional.
"Kita ingin BUMD Parkir bisa menjalankan skema business to business (B2B), sehingga pengelolaan aset lebih profesional dan berdampak langsung pada PAD," ujarnya.
BUMD Parkir juga diharapkan menjadi instrumen strategis dalam upaya mengurai kemacetan. Dengan manajemen modern, sistem digitalisasi, dan penegakan aturan yang konsisten, ruang-ruang parkir bisa tertata, lalu lintas lebih lancar, dan warga pun lebih nyaman bergerak.
"Jakarta butuh tata kelola parkir yang visioner dan profesional. BUMD adalah jawabannya. Ini bukan hanya soal pendapatan, tapi soal bagaimana kita memanusiakan kota ini," kata Mujiono. (Ant/P-2)
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong klub sepak bola Persija Jakarta bisa berjaya di kompetisi musim depan dan terus meningkatkan prestasi.
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ratusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi dan dalam kondisi tidak sehat karena diisi oleh orang titipan yang tidak profesional.
Setelah 16 tahun hanya bergantung pada penyertaan modal APBD sebesar Rp3,15 miliar sejak 2009, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi PT Migas akhirnya mencapai BEP
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Yuke mengatakan bahwa musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari ini dan menyebabkan korban meninggal dunia harus menjadi pelajaran yang berharga.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyatakan tindakan Satpol PP terhadap PKL dan parkir liar di Blok M sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum, namun harus adil.
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved