Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menerima laporan dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) terkait hasil perhelatan Formula E 2023 di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, pada 3-4 Juni 2023. Karena itulah sampai saat ini BP BUMD DKI belum bisa memastikan untung rugi penyelenggaraan balap mobil listrik itu.
"Saya cek dulu terkait data tersebut, saya belum dapat laporan (hasil penyelenggaraan Formula E-Red) sampai kini," ujar Kepala Badan Pembinaan (BP) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono, saat dikonfirmasi, Kamis (15/6).
Nasrudin mengatakan, BP BUMD DKI tidak menutup kemungkinan akan melakukan pembenahan dan evaluasi apabila ditemukan ada kerugian terkait perhelatan Formula E 2023.
Baca juga: Formula E Kurang Maksimal, DPRD akan Evaluasi Sebelum 2024
"Biasanya kan kita ada evaluasi triwulanan. Itu dari situ biasanya kita akan melakukan revisi target ataupun penyesuaian, biasanya juga ada rekomendasi," ujar Nasrudin.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, memprediksi ada kerugian penyelenggaraan Formula E 2023 karena jumlah sponsor yang mendukung perhelatan itu menurun dari tahun sebelumnya. Sebagai informasi, sponsor dalam perhelatan Formula E 2022 berjumlah 31. Sedangkan untuk tahun 2023 ini hanya 19.
Baca juga: DPRD DKI Sebut Jakpro Tidak Maksimal Adakan Formula E
"Jadi ini ada penurunan sponsor? Waduh bahaya banget. Bayangan saya kerugian ada di depan mata," ujar Gembong saat dihubungi, Senin (5/6).
"Artinya bahaya gini, ketika pembiayaan APBD saja, ada 30 yang mensponsori Formula E. Sekarang ketika tidak ada alokasi APBD, artinya penyelenggaran murni oleh Jakpro, sponsor cuma 19," kritik Gembong.
Namun, Gembong menaruh harapan agar sebanyak 19 sponsor yang mendukung perhelatan Formula E 2023 berkualitas. Artinya sejumlah sponsor itu dapat menutupi seluruh pembiayaan Formula E 2023.
"Mudah-mudahan seperti itu, karena bukan hanya soal kuantitas sponsornya, tapi kualitas sponsor kan penting juga. Jumlah tidak banyak tapi kualitas sponsor baik, maka bisa juga itu meng-cover semuanya," kata Gembong. (Ssr/Z-7)
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
HIMPUNAN Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai target masuk dalam 50 besar kota global.
"Biasanya korban TPPO yang ditangani oleh kami tipikal yang diajak pelaku berteman melalui media sosial,"
Rangkaian Sosialisasi ini, dibuka secara langsung oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim.
Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar program pemutihan denda pajak pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta yang akan mulai berlaku Juni hingga Agustus 2025
Pramono juga menyebut pengadaan rute baru Trasjabodetabek mendapat respon yang baik dari masyarakat. Terlihat dari jumlah penumpang yang menggunakan rute baru tersebut.
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Rano mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai KTR bersama beberapa kota lain di Provinsi Aceh dan Papua.
Usman meminta penahanan mereka ditangguhkan. Sementara mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi, Usman meminta untuk dibebaskan.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, bahkan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved