Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendengarkan curhatan istri pencandu judi online dalam kunjungan kerjanya ke Semper Barat, Jakarta Utara, Selasa (12/11).
Di antara ibu rumah tangga yang curhat kepada Menkomdigi salah satunya Nur, 41, yang suaminya sampai masuk penjara gara-gara judi online.
"Gara-gara judi online, handphone, semua TV habis. Sampai saya ditagih-tagih utang," kata Nur, yang harus menghadapi kejaran penagih utang akibat ulah sang suami seperti dikutip Antara, Selasa (12/11).
Ulah suaminya membuat Nur malu, tetapi dia hanya bisa berusaha bertahan dan berdoa agar suaminya bisa bertaubat.
Nur juga berusaha menjauhkan anaknya yang menginjak usia dewasa muda dari sang suami agar tidak terpengaruh kebiasaan buruknya.
Sementara itu, Nani, 44 mengatakan bahwa judi online telah menghancurkan pernikahannya.
Nani cerai karena suaminya yang terlilit utang akibat judi online. Suaminya juga menyalahgunakan data pribadinya untuk mengajukan pinjaman, yang semula dikatakan akan digunakan untuk biaya usaha tetapi ternyata dipakai untuk berjudi.
"Alhamdulillah saya dan dedek (anaknya) masih bisa bertahan, saya bersyukur, tapi pesan saya judi itu jahat. Sampai kita dicerai, kalau sudah main bisa lupa segalanya dia," kata Nani.
Kisah Indri, 25, tidak kalah menyedihkan. Ibu muda dengan satu anak balita itu harus menghadapi kesulitan finansial keluarga dan anaknya harus kehilangan kasih sayang ayah karena judi online.
Indri menuturkan bahwa suaminya terjerat judi online karena berteman dengan orang yang salah.
"Saya lihat anak saya, saya bertahan karena jadi orangtua. Saya mohon Bu Menteri, berantas judi online, karena ini semua menyesatkan. Enggak hanya istri, tapi anak pun jadi korban, sudah cukup itu aja Bu," katanya.
Meutya memilih Jakarta Utara sebagai tujuan kunjungan kerja kedua karena nilai transaksi judi online di kota tersebut tergolong tinggi.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat 10 wilayah kecamatan dengan paling banyak pelaku judi online berusia kurang dari 19 tahun, salah satunya Kecamatan Cilincing di Jakarta Utara.
Jumlah remaja korban judi online di wilayah itu mencapai 559 orang.
Kementerian Komunikasi dan Digital berupaya meningkatkan literasi digital masyarakat agar terhindar dari jeratan judi online dan layanan peminjaman uang ilegal via daring. (P-5)
Pentingnya penerapan prinsip pengenalan nasabah yang mendalam.
Bareskrim serahkan aset judi online ke Kejagung, Pemberantasan judi online di Indonesia 2026, Update kasus judi online Bareskrim Polri.
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengungkapkan jumlah rekening yang terindikasi terkait judi online (judol) terus melonjak.
Dalam pengungkapan judi online, diketahui bahwa para pelaku tidak hanya menggunakan handphone milik pribadinya. Namun bisa juga menggunakan gadget di tempat perjudian.
Pelaku diketahui memiliki utang yang menumpuk bahkan telah menggadaikan sepeda motor milik istrinya senilai Rp4 juta.
Pernyataan PPATK yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online (Judol) dipertanyakan.
Amazon bersama Prestasi Junior Indonesia (PJI) kembali menggelar program Amazon Girls’ Tech Day untuk menginspirasi dan mempersiapkan generasi perempuan menghadapi masa depan.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengajak seluruh bawahannya menjadikan budaya bersih sebagai fondasi disiplin aparatur melalui pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI .
Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sebanyak 22 persen pengguna internet di Indonesia pernah mengalami penipuan daring.
Derasnya arus informasi juga membawa tantangan besar, terutama terkait penyebaran disinformasi di sektor-sektor vital seperti kesehatan dan layanan publik.
Komdigi mencatat telah memblokir lebih dari 2,4 juta situs dan konten terkait judi online sepanjang periode 20 Oktober 2024 hingga 2 November 2025.
Pemerintah tegaskan transfer data pribadi ke AS tetap aman, diawasi ketat, dan sesuai UU PDP. Tak ada akses bebas atas data warga Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved