Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
PEMBUAT konten di media sosial YouTube atau Youtuber, Muhammad Hasan Abdillah, resmi dilantik menjadi Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 pada Senin (26/8) siang.
Hasan berjanji akan mengadvokasi kepentingan masyarakat Jakarta, terutama pada bidang pemerintahan. Dia mengaku, mendapat mandat dari DPW PKS untuk ditugaskan di Komisi A DPRD DKI Jakarta bidang pemerintahan.
"Kami ditunjuk oleh (calon) Ketua DPRD DKI Jakarta selanjutnya, Insya Allah Pak Khoirudin untuk di Komisi A bidang pemerintahan, yang fokus juga pada lembaga masyarakat dan komunikasi," kata Hasan saat ditemui di DPRD DKI Jakarta pada Senin (26/8)
Baca juga : Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan
Ia menjelaskan, dirinya mendapat amanat dari masyarakat untuk memperjuangkan administrasi di tingkat paling kecil yakni RT.
"Mereka ini paling dekat dengan masyarakat, menyentuh langsung masyarakat dan sebenarnya masih butuh pembiayannya," ujar pria yang disapa Hasan Jr.
Selain itu, dia juga menyoroti kurangnya ketersediaan kamera pengawas atau CCTV yang ada di ruas jalan Jakarta.
Baca juga : Penonaktifan NIK Jakarta Picu Kekhawatiran Pekerja Asal Jakarta di Luar Daerah
Keberadaan CCTV ini dibutuhkan untuk menekan kasus pencurian, sekaligus mempermudah aparat penegak hukum melakukan penyelidikan apabila terdapat kasus kejahatan.
"Dibutuhkan CCTV karena begitu banyak sekali pencurian-pencurian yang terjadi di Jakarta, ini tugas kami jadi CCTV diperbanyak lagi," imbuhnya.
Sementara di sektor komunikasi, Hasan akan memperjuangkan untuk agar pemerintah daerah memperbanyak dan mengaktifkan kembali layanan JakWiFi di permukiman padat penduduk.
Baca juga : Molecool Sediakan 2.000 Titik CCTV HD Pantau Kemacetan Jakarta
Keberadaan JakWiFi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta pada 2020 lalu itu sangat meringankan masyarakat untuk mengakses dunia internet dan digital.
Mereka tidak perlu lagi membeli paket data telepon seluler sendiri, karena pemerintah menyediakan layanan ini.
"Kami mau mencoba mengembalikan JakWiFi agar diaktifkan kembali. Dulu sudah pernah diaktifkan, cuma nanti JakWiFi akan diaktifkan dengan pembatasan-pembatasan agar tidak ada penyalahgunaan jaringan WiFi," tuturnya.
Baca juga : DPRD DKI Jakarta: Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta sangat Lambat
Hasan menambahkan, bakal memanfaatkan sosial media yang dimiliki sebagai sarana informasi kepada masyarakat atas perjuangannya di DPRD DKI Jakarta.
"Dari sosial media ini saya akan gunakan dengan benar-benar untuk menjadi kelebihan sebagai anggota dewan, demi mengawal kebijakan pemerintah dan masyarakat juga bisa tahu apa kerja di DPRD sebenarnya," imbuh Hasan.
Dia tidak menampik, cukup banyak masyarakat yang tidak mengetahui kinerja anggota dewan di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Padahal selama menjadi anggota dewan, mereka berjuang untuk mengutamakan kepentingan rakyat.
"Kadang kami sudah kerja banyak tapi masyarakat tidak tahu karena tidak ada komunikasi sosial media yang benar, padahal semua orang sudah main sosial media," pungkasnya. (P-5)
DPRD DKI Jakarta mengusulkan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) maupun madrasah masuk ke dalam pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
DPRD Provinsi DKI Jakarta Basri Baco mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang telah melantik sebanyak 2.703 orang Tahap I 2024 sebagai PPPK
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Diharapkan Madrasah Aliyah Negeri Islam Cendikia dapat menampung peserta didik yang tidak bisa masuk sekolah negeri karena keterbatasan kuota.
Jika dibuka sampai malam, harus disiapkan keamanan dan kenyamanan di Taman Margasatwa Ragunan
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
Warga agar lebih waspada terhadap potensi kejahatan dan peristiwa keamanan lainnya seperti aksi tawur, penyalahgunaan narkoba, dan insiden kebakaran.
Kemlu terus mendukung proses penyelidikan kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan, termasuk dengan menyerahkan rekaman kamera pengawas (CCTV) kepada pihak kepolisian.
TIM digital forensik Polri mendalami sedikitnya 20 rekaman kamera pengawas (CCTV) dari berbagai lokasi terkait kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan
Pelajari closed circuit TV, fungsinya untuk keamanan, dan cara kerjanya dalam sistem pengawasan modern.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Safaruddin mengusulkan pemanfaatan teknologi CCTV atau kamera pengawas untuk mencegah kekerasan dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved