Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBUAT konten di media sosial YouTube atau Youtuber, Muhammad Hasan Abdillah, resmi dilantik menjadi Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 pada Senin (26/8) siang.
Hasan berjanji akan mengadvokasi kepentingan masyarakat Jakarta, terutama pada bidang pemerintahan. Dia mengaku, mendapat mandat dari DPW PKS untuk ditugaskan di Komisi A DPRD DKI Jakarta bidang pemerintahan.
"Kami ditunjuk oleh (calon) Ketua DPRD DKI Jakarta selanjutnya, Insya Allah Pak Khoirudin untuk di Komisi A bidang pemerintahan, yang fokus juga pada lembaga masyarakat dan komunikasi," kata Hasan saat ditemui di DPRD DKI Jakarta pada Senin (26/8)
Baca juga : Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan
Ia menjelaskan, dirinya mendapat amanat dari masyarakat untuk memperjuangkan administrasi di tingkat paling kecil yakni RT.
"Mereka ini paling dekat dengan masyarakat, menyentuh langsung masyarakat dan sebenarnya masih butuh pembiayannya," ujar pria yang disapa Hasan Jr.
Selain itu, dia juga menyoroti kurangnya ketersediaan kamera pengawas atau CCTV yang ada di ruas jalan Jakarta.
Baca juga : Penonaktifan NIK Jakarta Picu Kekhawatiran Pekerja Asal Jakarta di Luar Daerah
Keberadaan CCTV ini dibutuhkan untuk menekan kasus pencurian, sekaligus mempermudah aparat penegak hukum melakukan penyelidikan apabila terdapat kasus kejahatan.
"Dibutuhkan CCTV karena begitu banyak sekali pencurian-pencurian yang terjadi di Jakarta, ini tugas kami jadi CCTV diperbanyak lagi," imbuhnya.
Sementara di sektor komunikasi, Hasan akan memperjuangkan untuk agar pemerintah daerah memperbanyak dan mengaktifkan kembali layanan JakWiFi di permukiman padat penduduk.
Baca juga : Molecool Sediakan 2.000 Titik CCTV HD Pantau Kemacetan Jakarta
Keberadaan JakWiFi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta pada 2020 lalu itu sangat meringankan masyarakat untuk mengakses dunia internet dan digital.
Mereka tidak perlu lagi membeli paket data telepon seluler sendiri, karena pemerintah menyediakan layanan ini.
"Kami mau mencoba mengembalikan JakWiFi agar diaktifkan kembali. Dulu sudah pernah diaktifkan, cuma nanti JakWiFi akan diaktifkan dengan pembatasan-pembatasan agar tidak ada penyalahgunaan jaringan WiFi," tuturnya.
Baca juga : DPRD DKI Jakarta: Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta sangat Lambat
Hasan menambahkan, bakal memanfaatkan sosial media yang dimiliki sebagai sarana informasi kepada masyarakat atas perjuangannya di DPRD DKI Jakarta.
"Dari sosial media ini saya akan gunakan dengan benar-benar untuk menjadi kelebihan sebagai anggota dewan, demi mengawal kebijakan pemerintah dan masyarakat juga bisa tahu apa kerja di DPRD sebenarnya," imbuh Hasan.
Dia tidak menampik, cukup banyak masyarakat yang tidak mengetahui kinerja anggota dewan di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Padahal selama menjadi anggota dewan, mereka berjuang untuk mengutamakan kepentingan rakyat.
"Kadang kami sudah kerja banyak tapi masyarakat tidak tahu karena tidak ada komunikasi sosial media yang benar, padahal semua orang sudah main sosial media," pungkasnya. (P-5)
Nova menjelaskan bahwa stok komoditas utama seperti beras dan protein hewani telah dikunci untuk jangka menengah.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo mendesak Pemprov DKI Jakarta melakukan terobosan dalam pengelolaan sampah Jakarta, menyusul insiden longsor Bantargebang.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Bun Joi Phiau mengatakan banjir yang berulang hampir setiap tahun seharusnya sudah dapat diantisipasi dengan sistem pengendalian banjir
Kehadiran lift di JPO Sarinah dianggap sebagai solusi konkret untuk memitigasi risiko keselamatan bagi pengguna kursi roda di kawasan padat lalu lintas.
mendukung gagasan agar Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dikembangkan dan dikuatkan untuk menghidupkan perekonomian rakyat yang riil.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyoroti kondisi tata kota di Kalideres dan Cengkareng, Jakarta Barat, yang dinilai semakin semrawut.
Sebanyak 86 rekaman CCTV telah dikumpulkan dan dipaparkan dalam proses penyelidikan. Seluruh rekaman tersebut kini dianalisis untuk mengungkap peristiwa secara menyeluruh
dengan kamera CCTV di Jakarta pelaku kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus seharusnya bisa diidentifikasi dalam waktu singkat sebelumnya beredar wajah pelaku dari AI
Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengoperasikan Posko Terpadu Lebaran 2026 sejak 13 Maret hingga 30 Maret 2026.
Dishub Jateng membuka posko mudik terpadu yang memantau arus mudik dan balik Lebaran 2026 melalui CCTV 24 jam di titik rawan macet.
Rikwanto memberikan analogi mengenai fungsi CCTV di lingkungan masyarakat. Menurutnya, di era digital saat ini, rekaman kejadian adalah bukti yang tidak terbantahkan.
kuasa hukum Nabilah O’Brien pertanyakan penetapan tersangka kliennya usai viralkan CCTV pencurian. Simak kejanggalan kasus dan kronologi lengkapnya di sini
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved