Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
PEMBUAT konten di media sosial YouTube atau Youtuber, Muhammad Hasan Abdillah, resmi dilantik menjadi Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 pada Senin (26/8) siang.
Hasan berjanji akan mengadvokasi kepentingan masyarakat Jakarta, terutama pada bidang pemerintahan. Dia mengaku, mendapat mandat dari DPW PKS untuk ditugaskan di Komisi A DPRD DKI Jakarta bidang pemerintahan.
"Kami ditunjuk oleh (calon) Ketua DPRD DKI Jakarta selanjutnya, Insya Allah Pak Khoirudin untuk di Komisi A bidang pemerintahan, yang fokus juga pada lembaga masyarakat dan komunikasi," kata Hasan saat ditemui di DPRD DKI Jakarta pada Senin (26/8)
Baca juga : Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan
Ia menjelaskan, dirinya mendapat amanat dari masyarakat untuk memperjuangkan administrasi di tingkat paling kecil yakni RT.
"Mereka ini paling dekat dengan masyarakat, menyentuh langsung masyarakat dan sebenarnya masih butuh pembiayannya," ujar pria yang disapa Hasan Jr.
Selain itu, dia juga menyoroti kurangnya ketersediaan kamera pengawas atau CCTV yang ada di ruas jalan Jakarta.
Baca juga : Penonaktifan NIK Jakarta Picu Kekhawatiran Pekerja Asal Jakarta di Luar Daerah
Keberadaan CCTV ini dibutuhkan untuk menekan kasus pencurian, sekaligus mempermudah aparat penegak hukum melakukan penyelidikan apabila terdapat kasus kejahatan.
"Dibutuhkan CCTV karena begitu banyak sekali pencurian-pencurian yang terjadi di Jakarta, ini tugas kami jadi CCTV diperbanyak lagi," imbuhnya.
Sementara di sektor komunikasi, Hasan akan memperjuangkan untuk agar pemerintah daerah memperbanyak dan mengaktifkan kembali layanan JakWiFi di permukiman padat penduduk.
Baca juga : Molecool Sediakan 2.000 Titik CCTV HD Pantau Kemacetan Jakarta
Keberadaan JakWiFi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta pada 2020 lalu itu sangat meringankan masyarakat untuk mengakses dunia internet dan digital.
Mereka tidak perlu lagi membeli paket data telepon seluler sendiri, karena pemerintah menyediakan layanan ini.
"Kami mau mencoba mengembalikan JakWiFi agar diaktifkan kembali. Dulu sudah pernah diaktifkan, cuma nanti JakWiFi akan diaktifkan dengan pembatasan-pembatasan agar tidak ada penyalahgunaan jaringan WiFi," tuturnya.
Baca juga : DPRD DKI Jakarta: Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta sangat Lambat
Hasan menambahkan, bakal memanfaatkan sosial media yang dimiliki sebagai sarana informasi kepada masyarakat atas perjuangannya di DPRD DKI Jakarta.
"Dari sosial media ini saya akan gunakan dengan benar-benar untuk menjadi kelebihan sebagai anggota dewan, demi mengawal kebijakan pemerintah dan masyarakat juga bisa tahu apa kerja di DPRD sebenarnya," imbuh Hasan.
Dia tidak menampik, cukup banyak masyarakat yang tidak mengetahui kinerja anggota dewan di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Padahal selama menjadi anggota dewan, mereka berjuang untuk mengutamakan kepentingan rakyat.
"Kadang kami sudah kerja banyak tapi masyarakat tidak tahu karena tidak ada komunikasi sosial media yang benar, padahal semua orang sudah main sosial media," pungkasnya. (P-5)
Perlu adanya gerakan masif terkait bahaya merokok di ruang publik. DPRD akan mendorong kampanye bersama lintas sektor.
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Rano mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai KTR bersama beberapa kota lain di Provinsi Aceh dan Papua.
Usman meminta penahanan mereka ditangguhkan. Sementara mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi, Usman meminta untuk dibebaskan.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
pemasangan kamera CCTV di berbagai titik strategis dalam taman untuk memantau aktivitas dan mencegah terjadinya tindakan yang tidak diinginkan
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Budi Awaludin membeberkan 11 fitur JAKI yang bisa diakses pengguna.
KERJA sama antara Klinik BD dan Klinik GSC berakhir di ranah hukum setelah DJR melaporkan IK atas dugaan perusakan, intimidasi dan pelanggaran kerja sama.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti pencurian pelat besi tangga jembatan penyeberangan orang (JPO) di Daan Mogot, Jakarta Barat yang hilang dicuri.
PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, mengajukan anggaran sebanyak Rp34 miliar untuk pemasangan CCTV berbasis teknologi analitik yang akan terintegrasi langsung dengan instansi keamanan di wilayah tersebut.
Selain rekaman CCTV di Pos Satpam Gedung Tempo, penyidik juga menganalisa CCTV di sepanjang jalan yang diduga dilalui oleh terduga pelaku teror tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved