Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
RIBUAN pedagang pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), menyatakan dukungan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Supian Suri untuk maju di Pilkada 2024. Mereka menilai Supian Suri sebagai pemimpin yang cepat tanggap dan solutif dalam menghadapi permasalahan, khususnya di Kota Depok.
"Kami komunitas pedagang tradisional Kota Depok menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Supian Suri sebagai Wali Kota Depok 2024-2029. Kami akan menyatukan suara untuk kemenangan Supian di Pilkada pada 27 November 2024," ujar Ketua Komintas Satu Kota Depok, Kohar Susanto, Minggu (7/4/2024).
Kohar mengatakan pedagang tradisional di Kota Depok mencapai 5.000-an jiwa. Ini meliputi Pasar Cisalak, Pasar Tugu, Pasar Sukatani, Pasar Agung, Pasar Musi, Pasar Kemirimuka, Pasar Baru Sawangan.
Baca juga : Bakal Calon Wali Kota Depok di Pilkada 2024 Bermunculan
Ribuan pedagang tradisional menyebutkan Supian merupakan figur pemimpin yang mau terjun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dan secara maksimal merealisasikannya. Menurut Kohar, hal itu sudah terbukti ketika Supian menjadi Sekretaris Daerah.
"Pak Supian sangat bermasyarakat, bijaksana, cinta wong cilik, peduli pada pedagang," kata Kohar. Kebijakan Supian banyak berpihak pada pedagang pasar, di antaranya program revitalisasi pasar yang dilakukan di Kota Depok.
Sebagai Sekretaris Daerah, Supian telah berkomitmen akan membenahi pasar tradisional milik Pemerintah Kota Depok lebih modern dengan tujuan agar menjadi percontohan. Selain itu, kata dia, ini dilakukan agar pembeli dan pedagang merasa aman dan nyaman.
Baca juga : Setelah Beras, Giliran Harga Minyak Goreng di Depok Naik. Warga: Bikin Pusing!
"Jika jadi Wali Kota, Supian akan menggelontorkan anggaran untuk membangun dan merevitalisasi pasar tradisional untuk mendorong peningkatan ekonomi kerakyatan," tutur Kohar. Ia berharap program revitalisasi pasar dan di dalamnya ada penataan lahan parkir yang telah dilakukan Supian dapat direalisasikan dalam skala kekotaan ketika Supian menjadi Wali Kota 2024.
Hal senada disampaikan pelaku UMKM Hartono. Ia mengatakan Supian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan permodalan usaha,
Supian juga akan menciptakan Lapak Supian sebagai ruang promosi online bagi pelaku UMKM Kota Depok. Caranya dengan mempromosikan di media sosial dan dipromosikan oleh orang nomor tiga di Kota Depok tersebut. "Pak Supian tipe pemimpin yang suka blusukan selalu turun ke lapangan, melihat, mendengar, dan merasakan," ujar dia.
Baca juga : Harga Minyak Goreng Tropical di Depok Naik Lebih Tinggi
Hartono mengatakan pihaknya akan terus menyuarakan dukungan kepada Supian. Dia berharap Supian bisa maju di Pilkada 2024 dan menjadi Wali Kota.
Salah satu pedagang Pasar Cisalak, Rusti, yang mengaku begitu mengidolakan sosok Supian mengatakan Kota Depok ke depan ingin dipimpin sosok muda yang suka blusukan. Rusti meyakini Supian bakal menang dan menjadi Wali Kota Depok 2024-2029.
"Pak Supian orangnya baik, tegas, dan idola saya sejak lama. Beliau harus menang," ujar Rusti
Menanggapi dukungan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri mengucapkan terima kasih atas dukungan tersebut. Namun, dia mengaku akan fokus terlebih dahulu menyelesaikan masa tugasnya sebagai Sekretaris Daerah Kota Depok. "Terima kasih bro dan sis, tetapi saya fokus kerja dulu ya buat Kota Depok," kata dia singkat. (Z-2)
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Operasi serupa akan terus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan wilayah hukum Polsek Bojongsari tetap aman dari pengaruh negatif miras.
Potensi pelayanan RPH sebagai besar, terutama saat hari-hari besar keagamaan, seperti Idul Fitri dan Idul Adha.
Dari tiga pelaku yang diamankan ini, satu di antaranya terpaksa ditembak di bagian kaki kanannya karena melawan saat dibekuk.
Kemudian, terdakwa menghampiri korban untuk meminta sebatang rokok dan dijawab korban tidak ada.
Dirinya memastikan tidak ada kendala gesekan dengan sopir angkutan kota (angkot) apabila layanan Transjabodetabek D21 masuk hingga Terminal Kota Depok.
Andra Soni untuk rencana perluasan MRT, sedangkan untuk bekerja sama dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum dilakukan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved