Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah jumlah kamera pengawas atau CCTV di area rawan tindak kriminal dan kecelakaan lalu lintas. Aspirasi masyarakat ini ditampung para legislator saat melaksanakan reses.
"Dewan mendorong eksekutif untuk menambah pengadaan CCTV guna dipasang di wilayah yang rawan terjadinya tindak kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas. Jadi agar ditingkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas," ujar Anggota DPRD DKI, Setyoko, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Senin (20/11).
Setyoko mengatakan, hal itu merupakan aspirasi masyarakat yang ditampung para legislator saat melaksanakan reses di permukiman konstituennya.
Baca juga: Buruh Tuntut Kenaikan Upah 15%, DPRD DKI Khawatir Banyak Perusahaan Kolaps
"Dewan mendorong eksekutif untuk dapat menambah pengadaan CCTV guna dipasang di wilayah yang rawan terjadinya tindak kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas," ujar Setyoko.
Menurut DPRD DKI, memandang, penambahan jumlah CCTV diperlukan untuk memudahkan pengawasan sekaligus penanganan ketika suatu peristiwa terjadi.
Baca juga: KSPI Klaim tak Dilibatkan dalam Membuat PP 51 tentang Pengupahan
"Tujuannya agar memudahkan pengawasan dan penanganan apabila terjadi tindak kriminalitas dan kecelakaan," kata Setyoko.
Dia memberi contoh, wilayah Jakarta Selatan yang dianggap perlu dipasang CCTV yakni lingkungan RW 03 Kelurahan Pancoran, RW 09 Kelurahan Cikoko, dan RW 06 Kelurahan Pengadegan.
"Sedangkan untuk wilayah Jakarta Barat (Jakbar), yakni Roxy, Jl Setia Kawan Barat, Duri Pulo dan wilayah lainnya," kata Setyoko.
Adapun reses itu dilaksanakan jajaran DPRD DKI Jakarta pada 25 September 2023 sampai 27 Oktober 2023. Dalam kegiatan itu, para legislator berkunjung ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Untuk itu, DPRD DKI berharap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang hadir dalam rapat paripurna, dapat menindaklanjuti masukan tersebut bersama jajarannya.
"Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta akan memantau tindak lanjut rekomendasi hasil reses ketiga 2023 ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Setyoko. (Ssr/Z-7)
DPRD DKI mendesak Pemerintah Provinsi Kota Jakarta melakukan audit sistem kelistrikan terhadap pasar tradisional buntut kebakaran hebat di Pasar Taman Puring
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Yuke mengatakan bahwa musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari ini dan menyebabkan korban meninggal dunia harus menjadi pelajaran yang berharga.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyatakan tindakan Satpol PP terhadap PKL dan parkir liar di Blok M sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum, namun harus adil.
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved