Buruh Tuntut Kenaikan Upah 15%, DPRD DKI Khawatir Banyak Perusahaan Kolaps

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta buruh bersikap bijak terhadap kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2024. Ia khawatir jika terus menuntut kenaikan UMP setinggi langit hanya akan membuat pengusaha resah.

Sebelumnya, buruh diketahui menuntut kenaikan UMP 2024 sebesar 15% dari UMP 2023 Rp4,9 juta menjadi Rp5,6 juta. Sementara usul dari unsur pengusaha kenaikan UMP 2024 adalah Rp5,04 juta.

"Karena jika biaya operasional perusahaan untuk gaji karyawan terbesar perusahaan tidak akan mampu. Jadi harus dicari win-win solution supaya perusahaan bisa menopang," kata Gilbert saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/11).

Baca juga: KSPI Klaim tak Dilibatkan dalam Membuat PP 51 tentang Pengupahan

Jika usul buruh dituruti, bukan tidak mungkin akan banyak pengusaha memindahkan pabriknya ke daerah lain yang memiliki nilai upah lebih rendah agar biaya operasional lebih efisien.

"Seperti pengalaman kemarin banyak perusahaan yang hengkang ke Jateng. Itu dasar mereka ketika kita tanya kenapa adalah upah buruh terlalu tinggi di DKI. Misal di sini bayar Rp5 juta. Di sana Rp2 juta. Tentu dia akan bisa lebih survive, lebih mampu menghadapi di persaingan global," jelas anggota Fraksi PDIP itu.

Baca juga: 5 Juta Buruh Bakal Ikut Mogok Kerja Nasional

Pemulihan ekonomi pascapandemi, sambung Gilbert, sudah berjalan. Sudah terlihat ada geliat perekonomian yang bangkir. Namun, ia menegaskan itu belum cukup untuk membuat upah di DKI naik secara signifikan. Untuk itu, buruh, pengusaha, dan pemerintahan harus duduk bersama membicarakan kenaikan upah agar baik bagi kepentingan bersama.

"Kan ada perhitungan yang kemudian harus duduk bersama tripartit kan buruh, pengusaha, dan pemerintah," tandasnya.

(Z-9)