Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta buruh bersikap bijak terhadap kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2024. Ia khawatir jika terus menuntut kenaikan UMP setinggi langit hanya akan membuat pengusaha resah.
Sebelumnya, buruh diketahui menuntut kenaikan UMP 2024 sebesar 15% dari UMP 2023 Rp4,9 juta menjadi Rp5,6 juta. Sementara usul dari unsur pengusaha kenaikan UMP 2024 adalah Rp5,04 juta.
"Karena jika biaya operasional perusahaan untuk gaji karyawan terbesar perusahaan tidak akan mampu. Jadi harus dicari win-win solution supaya perusahaan bisa menopang," kata Gilbert saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/11).
Baca juga: KSPI Klaim tak Dilibatkan dalam Membuat PP 51 tentang Pengupahan
Jika usul buruh dituruti, bukan tidak mungkin akan banyak pengusaha memindahkan pabriknya ke daerah lain yang memiliki nilai upah lebih rendah agar biaya operasional lebih efisien.
"Seperti pengalaman kemarin banyak perusahaan yang hengkang ke Jateng. Itu dasar mereka ketika kita tanya kenapa adalah upah buruh terlalu tinggi di DKI. Misal di sini bayar Rp5 juta. Di sana Rp2 juta. Tentu dia akan bisa lebih survive, lebih mampu menghadapi di persaingan global," jelas anggota Fraksi PDIP itu.
Baca juga: 5 Juta Buruh Bakal Ikut Mogok Kerja Nasional
Pemulihan ekonomi pascapandemi, sambung Gilbert, sudah berjalan. Sudah terlihat ada geliat perekonomian yang bangkir. Namun, ia menegaskan itu belum cukup untuk membuat upah di DKI naik secara signifikan. Untuk itu, buruh, pengusaha, dan pemerintahan harus duduk bersama membicarakan kenaikan upah agar baik bagi kepentingan bersama.
"Kan ada perhitungan yang kemudian harus duduk bersama tripartit kan buruh, pengusaha, dan pemerintah," tandasnya.
(Z-9)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Yuke mengatakan bahwa musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari ini dan menyebabkan korban meninggal dunia harus menjadi pelajaran yang berharga.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyatakan tindakan Satpol PP terhadap PKL dan parkir liar di Blok M sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum, namun harus adil.
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
ORGANISASI nirlaba Garuda Asta Cita Nusantara (GAN) resmi berdiri dengan misi mendukung dan mengawal pelaksanaan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan data survei BPS, biaya hidup di Jakarta mencapai sekitar Rp14,88 juta per bulan untuk rumah tangga yang terdiri dari dua hingga enam orang.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMS) provinsi tahun 2025 secepatnya atau sebelum 1 Januari 2025.
Rabu (11/12) menjadi hari terakhir penetapan penaikan upah minimum provinsi (UMP). Sebagian besar pemerintah provinsi pun sudah secara resmi mengeluarkan besaran upah terbaru
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum menetapkan besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta belum menetapkan besaran dari Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk tahun 2025. Adapun kendalanya, karena masih ada perbedaan persepsi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved