Kenaikan UMSP Belum Ditetapkan, Pemprov Sebut Pengusaha dan Pekerja Belum Satu Persepsi

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta belum menetapkan besaran dari Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk tahun 2025. Adapun kendalanya, karena masih ada perbedaan persepsi terkait sektor mana yang akan mengalami kenaikan. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Hari Nugroho mengungkap para pekerja meminta 13 sektor sedangkan dari sisi pengusaha hanya mengajukan 5 sektor. 

"Pekerja mintanya dari 13 sektor harus dimasukkan. Kemudian kalau dari sisi pengusaha ada 5 sektor," ujarnya kepada awak media di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (11/12). 

Baca juga : Sah! UMP DKI Jakarta 2025 Naik 6,5 Persen Jadi Rp5,396 Juta

Menurut Hari, berdasarkan kajian yang ia buat bersama tim dari Dewan Pengupahan DKI Jakarta, 5 sektor yang disebutkan sebagian besar sudah mencakup dari 13 sektor yang diajukan. 

Adapun 5 sektor yang menjadi pembahasan yakni sektor otomotif dan kimia, informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, konstruksi dan real estate. 

"Begitu dikembangkan tuh sebetulnya sudah sebagiannya 13 sektor yang diminta serikat itu sebetulnya sudah masuk," jelasnya. 

Baca juga : Usul Kebijakan UMP Berlaku Multiyears, Anies: Ini Syaratnya

Hari menjelaskan, 13 sektor yang diajukan Serikat pekerja diantaranya, pertama yakni konstruksi, kedua energi dan pertambangan, ketiga logam, elektronik dan mesin. 

"Lalu otomotif, kelima asuransi dan perbankan, enam makan dan minum, tujuh farmasi dan kesehatan, kedelapan tekstil sandang dan kulit," jelas Hari. 

Selain itu sektor ada pariwisata, telekomunikasi, retail, kelistrikan dan transportasi. 

"Namun memang dari 13 itu ada juga yang tidak masuk. Ini kan terjadi negosiasi di antara mereka. Kalau dulu, jaman tahun 2020 itu, negosiasi itu di luar mereka, sepakat baru dibawa ke Dewan Pengupahan," pungkas Ketua Dewan Pengupahan DKI Jakarta. (Far/M-3)