Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
CALON Presiden 2024-2029 Anies Rasyid Baswedan mengusulkan kebijakan upah minimum provinsi (UMP) berlaku secara multitahun (multiyears). Syaratnya, regulasi itu disusun bersama oleh pemberi kerja, penerima kerja, dan pemerintah hingga mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.
"Kita perlu mengubah ini, duduk bersama, menyepakati, formula bersama untuk periode multiyears, sehingga kita tidak perlu setiap tahun kita punya ketegangan. Tentu ini tidak sederhana, tetapi menurut kami bila ini disusun dengan fairness, kita akan bisa kerjakan," ujarnya dalam Dialog Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Capres 2024 bertema Roadmap Perekonomian, Jakarta, Senin (11/12).
Anies mengatakan, isu mengenai UMP menjadi isu tahunan dan kerap menimbulkan kegaduhan. Hal itu mendorong lahirnya ketidakpastian, baik bagi dunia usaha maupun para pekerja. Pemerintah daerah pun, kata dia, selalu dibuat kalang kabut mengurusi ketentuan upah tersebut setiap tahun.
Baca juga: Anies: Pengusaha Mitra Penting untuk Tingkatkan Kesejahteraan
Selalu muncul gesekan dan ancaman mogok kerja setiap kebijakan upah akan dikeluarkan oleh pemerintah. Kegaduhan itu mestinya tak perlu terjadi jika aturan pengupahan mampu dibuat secara adil dan terprediksi.
"Kami berharap ke depan, kita tidak berdebat yang begini terus, setiap Oktober selalu tarik menarik. Ini harus diubah. Menurut kami, kita perlu perekonomian yang growth, di sisi lain, industrial relations yang sehat, itu dengan mengatur fairness," kata Anies.
Baca juga: Anies Baswedan: Aturan Pajak Harus Terapkan Prinsip Keadilan
"Lalu kita berharap ada kepastian multiyears, bisa direviu, bisa benchmarking negara lain, bagaimana negara lain rumusan disusun. Kalau tidak, dunia usaha juga sulit membuat perencanaan, apabila tidak ada predictibility,” tambahnya. (Z-2)
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Jika PPP ingin kembali eksis, sudah sewajarnya harus membuka diri dengan merangkul semua pihak
ANIES Baswedan turut menjadi salah satu tokoh ternama yang melayat Ibrahim Sjarief Assegaf. Sosok Ibrahim, suami Najwa Shihab meninggal dunia pada Selasa, (20/5) siang.
ORGANISASI nirlaba Garuda Asta Cita Nusantara (GAN) resmi berdiri dengan misi mendukung dan mengawal pelaksanaan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan data survei BPS, biaya hidup di Jakarta mencapai sekitar Rp14,88 juta per bulan untuk rumah tangga yang terdiri dari dua hingga enam orang.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMS) provinsi tahun 2025 secepatnya atau sebelum 1 Januari 2025.
Rabu (11/12) menjadi hari terakhir penetapan penaikan upah minimum provinsi (UMP). Sebagian besar pemerintah provinsi pun sudah secara resmi mengeluarkan besaran upah terbaru
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum menetapkan besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta belum menetapkan besaran dari Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk tahun 2025. Adapun kendalanya, karena masih ada perbedaan persepsi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved