Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PELAKU usaha akan dilibatkan dalam setiap pembuatan kebijakan ekonomi jika calon presiden 2024-2029 Anies Rasyid Baswedan terpilih sebagai presiden. Itu, menurutnya, aspek penting yang kerap diabaikan oleh pembuat kebijakan dalam beberapa tahun terakhir.
Hal itu ia ungkapkan dalam Dialog Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)-Capres 2024 bertema Roadmap Perekonomian, Jakarta, Senin (11/12). Kata Anies, pelibatan pelaku usaha tersebut merupakan penerapan dari prinsip kolaborasi yang ia usung.
"Penerapannya kolaborasi, bukan bekerja sendiri. Memiliki kewenangan bukan berarti memiliki pengetahuan. Karena keputusan yang diambil harus mempertimbangkan semua," ujarnya.
Baca juga: Anies Baswedan: Aturan Pajak Harus Terapkan Prinsip Keadilan
"Pengusaha ialah partner penting untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Pengusaha ini mesin kemajuan. Ada skala memang, tetapi pemerintah harus bisa memfasilitasi, sehingga yang kita tuju bisa tercapai," tambah Anies.
Kebijakan ekonomi yang disusun dan didiskusikan dengan pelaku usaha dirasa penting. Pasalnya, pelaku usaha merupakan pihak yang terkait dengan yang diatur.
Baca juga: Timnas AMIN Bersyukur Elektabilitas Anies-Muhaimin Meroket
Dengan begitu, kata Anies, kebijakan yang nanti berlaku tak sekadar baik dan bersifat sementara. Namun aturan-aturan tersebut akan memiliki nilai dan dapat bermanfaat, baik bagi perekonomian negara, pelaku usaha, maupun pihak-pihak lain.
"Kalau yang dilihat hanya baik dan tidak baik, itu pragmatis. Itu yang membuat kebijakan inkonsistensi. Namun, kalau ada value itu bisa ensure bahwa kebijakan itu akan konsisten," pungkasnya. (Z-2)
KELANGKAAN beras medium dan premium terjadi selama sepekan terakhir di sejumlah minimarket di Jawa Barat (Jabar). Konsumen terus mendapati kosongnya rak-rak beras.
ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melanggar regulasi terkait pengupahan yang berlaku saat ini.
Gugatan ini lantaran revisi UMP dari semula naik 0,85% menjadi 5,1% dalam Kepgub tersebut dinilai tidak sah.
"Program ini dibuat untuk memberikan bantuan permodalan dengan bunga rendah bagi keluarga pekerja atau buruh di industri yang tercatat sebagai warga Kota Tangerang,"
Karena pro dan kontra kebijakan besaran UMP 2022 itu, PTUN mewajibkan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menurunkan UMP Jakarta 2022 menjadi Rp4,5 juta.
Majelis Hakim membenarkan kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam membuat kebijakan UMP. Selain itu, Majelis Hakim juga membenarkan hak pekerja mendapatkan upah layak.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved