Apindo: WFH setelah Lebaran tak Bisa Serentak, Sektor Riil Andalkan Kerja Fisik

KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Widjaja Kamdani menilai rencana penerapan work from home atau WFH satu hari dalam sepekan setelah Lebaran tidak dapat diberlakukan secara serentak di seluruh sektor. 

Menurutnya, sejumlah sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, hingga layanan berbasis operasional lapangan tetap sangat bergantung pada kehadiran fisik tenaga kerja agar proses produksi dan distribusi berjalan optimal.

Pemerintah sendiri berencana menerapkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan usai Lebaran sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran di tengah dampak konflik Timur Tengah. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diikuti oleh sektor swasta.

Baca juga : Pemerintah Kaji Aturan WFH Seminggu Sekali

"Jika wacana WFH ini diterapkan, tentu tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor," ujar Shinta kepada Media Indonesia, Senin (23/3).

Ia menjelaskan, banyak sektor riil tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja dan mobilitas operasional agar aktivitas produksi dan distribusi dapat berjalan dengan baik. Meski demikian, terdapat pula sektor yang dinilai lebih fleksibel dalam menerapkan WFH, seperti teknologi informasi hingga profesi kreatif. 

Karena itu, menurut Shinta, selain melihat dari sisi sektor, penerapan WFH juga perlu mempertimbangkan jenis aktivitas dan pekerjaan apakah memungkinkan dilakukan secara jarak jauh.

Baca juga : WFH Satu Hari dalam Sepekan Tengah Digodok, Mensesneg: Tidak untuk Semua Sektor

Lebih lanjut, dunia usaha memandang pengaturan pola kerja semestinya diserahkan pada kebijakan internal masing-masing perusahaan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan karakteristik sektor. Apindo juga menilai penting adanya kajian yang lebih mendalam serta ruang diskusi dengan pelaku usaha sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

"Ini agar tidak menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas ekonomi dan operasional sektor usaha yang terdampak," kata Shinta.

Pada prinsipnya, dunia usaha memahami dinamika pasar energi global saat ini dapat berdampak pada peningkatan biaya energi dan logistik dalam negeri. Oleh karena itu, berbagai kebijakan efisiensi yang dipertimbangkan pemerintah perlu menjadi perhatian bersama, termasuk upaya menjaga stabilitas pasokan energi dan pengelolaan harga bahan bakar minyak (BBM) agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menilai, wacana penerapan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN), maupun karyawan swasta berpotensi menekan konsumsi rumah tangga. 

"Kebijakan tersebut akan berdampak langsung pada penurunan aktivitas ekonomi di berbagai sektor," ramalnya.

Ia menjelaskan, penerapan WFH dapat menekan sektor transportasi akibat berkurangnya jumlah penumpang. Selain itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya pedagang makanan dan minuman atau kantin di lingkungan perkantoran pemerintah dan swasta, juga akan terdampak karena penurunan omzet.

Lebih lanjut, Sarman mengingatkan dampak lanjutan dari kebijakan tersebut dapat menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026. Pasalnya, pada periode tersebut tidak terdapat momentum besar yang mampu mendorong daya beli masyarakat, berbeda dengan kuartal I 2026 yang ditopang oleh momen liburan seperti Natal dan Tahun Baru, Imlek, serta Idulfitri 1447 Hijriah.

Karena itu, ia menekankan pentingnya langkah mitigasi dari pemerintah atas setiap kebijakan yang diambil. Hal ini diperlukan agar dampak terhadap perekonomian dapat diminimalkan sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional tidak meleset jauh.

Di sisi lain, memanasnya geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel dinilai dapat memberikan tekanan terhadap perekonomian global. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu pasokan minyak dan gas dunia, yang dapat memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas.

Indonesia sendiri masih bergantung pada impor minyak dan gas dari Timur Tengah hingga sekitar 50%. Apabila jalur distribusi utama seperti Selat Hormuz terganggu, maka pasokan energi nasional berisiko tersendat. 

"Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bagi dunia usaha," tegas Sarman.

Selain itu, kebijakan pemerintah untuk menahan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga juga diperkirakan berdampak pada produktivitas perekonomian nasional. Pasalnya, belanja pemerintah selama ini menjadi salah satu stimulus penting dalam menggerakkan sektor swasta sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. (H-4)