Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan dalam waktu dekat akan uji coba kebijakan pengaturan jam kerja untuk mengurangi angka kemacetan Ibukota.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo mengatakan, uji coba pembagian jam kerja itu akan diterapkan bagi para pegawai di lingkungan Pemprov DKI. Menurutnya ini berdasarkan hasil focus group discussion (FGD) penanganan kemacetan yang digelar pekan lalu.
"Tentu kita akan melihat dari yang paling cepat diimplementasikan dalam waktu dekat kan itu di lingkungan ASN pemprov DKI Jakarta," ujarnya kepada awak media di Balaikota DKI Jakarta, Senin (10/7).
Baca juga : Pemprov DKI Uji Coba Pengaturan Jam Kerja ASN
Awalnya, wacana pengaturan jam kerja ini juga berlaku kepada pegawai swasta. Namun Syafrin menjelaskan, untuk uji coba saat ini masih untuk pegawai Pemprov.
"Yang akan dilakukan adalah di lingkungan pemprov DKI Jakarta tahap awal dan saat ini kami sedang berkoordinasi dengan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk pengaturannya," ujarnya.
Baca juga : Pengaturan Jam Kerja Berpotensi Mengganggu Aktivitas Perekonomian
Ia pun menyebut, kurang lebih ada 70.000 aparatur sipil negara (ASN) dan 120 ribu pegawai non-ASN di lingkungan Pemprov DKI yang terdampak aturan tersebut.
Sebagai informasi, pembagian jam kerja ini bakal segera diterapkan Pemprov DKI sebagai terobosan dalam mengurai kepadatan lalu lintas di ibu kota. (Z-5)
Setelah terkumpul selama satu bulan, telur didistribusikan ke setiap posyandu untuk diberikan kepada anak-anak.
Adapun pembersihan dilakukan secara manual yaitu menggunakan cangkul, skrup, dan diangkut dengan gerobak sorong.
APARATUR Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cimahi tetap diwajibkan masuk kerja seperti biasa pada Jumat, 2 Januari 2026, meski disebut sebagai 'hari kejepit nasional'.
Materi Latsar menjadi kompas dalam melakukan pelayanan dan pengabdian kepada Pemerintah Kota Sorong dan masyarakat.
METODE kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) bagi ASN, baik PNS maupun PPPK dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap ekonomi.
Menpan-Rebiro Rini Widyantini mengatakan aparatur sipil negara (ASN) mencangkup PNS maupun PPPK dapat bekerja dari mana saja atau work from anywhere saat libur Natal dan tahun baru 2025/2026.
Dengan ketersediaan dana tersebut, seharusnya dampak banjir dapat diminimalisasi melalui persiapan yang lebih matang.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan anggaran Rp100 miliar yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan hanya untuk pembongkaran tiang monorel Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membongkar tiang-tiang monorel Jakarta milik PT Adhi Karya yang mangkrak di kawasan Kuningan, tepatnya di Jalan Rasuna Said sisi timur.
Pemprov DKI melakukan mitigasi untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem, mulai dari pemantauan intensif BMKG hingga kesiapan infrastruktur pengendali banjir
Selain DBD, Rano juga menyoroti masih tingginya kasus tuberkulosis (TBC) di Jakarta. DKI Jakarta masih berada di peringkat delapan nasional untuk kasus TBC.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved