Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan dalam waktu dekat akan uji coba kebijakan pengaturan jam kerja untuk mengurangi angka kemacetan Ibukota.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo mengatakan, uji coba pembagian jam kerja itu akan diterapkan bagi para pegawai di lingkungan Pemprov DKI. Menurutnya ini berdasarkan hasil focus group discussion (FGD) penanganan kemacetan yang digelar pekan lalu.
"Tentu kita akan melihat dari yang paling cepat diimplementasikan dalam waktu dekat kan itu di lingkungan ASN pemprov DKI Jakarta," ujarnya kepada awak media di Balaikota DKI Jakarta, Senin (10/7).
Baca juga : Pemprov DKI Uji Coba Pengaturan Jam Kerja ASN
Awalnya, wacana pengaturan jam kerja ini juga berlaku kepada pegawai swasta. Namun Syafrin menjelaskan, untuk uji coba saat ini masih untuk pegawai Pemprov.
"Yang akan dilakukan adalah di lingkungan pemprov DKI Jakarta tahap awal dan saat ini kami sedang berkoordinasi dengan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk pengaturannya," ujarnya.
Baca juga : Pengaturan Jam Kerja Berpotensi Mengganggu Aktivitas Perekonomian
Ia pun menyebut, kurang lebih ada 70.000 aparatur sipil negara (ASN) dan 120 ribu pegawai non-ASN di lingkungan Pemprov DKI yang terdampak aturan tersebut.
Sebagai informasi, pembagian jam kerja ini bakal segera diterapkan Pemprov DKI sebagai terobosan dalam mengurai kepadatan lalu lintas di ibu kota. (Z-5)
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Kendati demikian, Pemprov DKI tetap mengimbau agar seluruh siswa di Kota Jakarta tidak terlibat atau ikut serta dalam unjuk rasa.
Soal Roblox, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta Iin Mutmainnah meminta para orangtua perketat pengawasan pada anak-anak.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku langsung bergerak cepat memperbaiki fasilitas umum yang sempat dirusak massa aksi demonstrasi di gedung MPR/DPR pada Senin 25 Agustus
Pramono Anung Wibowo mengatakan rencana pemangkasan trotoar di Jalan TB Simatupang guna mengatasi kemacetan di wilayah tersebut batal dilakukan karena sejumlah alasan.
Kebijakan itu dinilai sesat pikir, kontraproduktif dengan strategi transportasi berkelanjutan, sekaligus merugikan perekonomian regional.
Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved