Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM Quick Wins diklaim mampu memperbaiki citra Kepolisian Negara Republik Indonesia di mata publik melalui sejumlah kegiatannya. Pada 2022, program tersebut telah dinilai positif oleh masyarakat melalui survei kepercayaan publik.
Berdasarkan survei Charta Politika, tingkat kepercayaan publik yang semula 57% pada November 2022 menjadi 62,4% di bulan berikutnya. Sementara pada survei Indopol tingkat kepercayaan publik 60,98% pada November 2022 menjadi 69,35%.
Dengan capaian tersebut maka kegiatan Quick Wins harus dijaga keberlangsungannya sehingga efektifitas dan efisensi pelaksanaan program tersebut menjadi tinggi.
"Pencapaian tersebut harus dipertahankan. Maka kita melaksanakan Quick Wins Presisi 2023," kata Kepala Bagian Administrasi Penyidikan Biro Pengawas Penyidikan Bareskrim Polri Kombes Indarto dalam diskusi melalui kanal Youtube YLBH Indonesia Menggungat, Selasa (31/1).
Baca juga: Datangi Ombudsman, Keluarga Hasya Laporkan Polres Jaksel terkait Malaadministrasi
Ada delapan program Quick Wins Presisi, yakni periode 26 Januari hingga 28 Februari 2023, di antaranya budaya integritas organisasi, sistem pemolisian berbasis digital, pengembangan SDM unggul, menciptakan suasana kondusif masyarakat (cooling system), memantapkan pemeliharaan Kamtibmas, mengoptimalkan penegakan hukum, meningkatkan pelayanan publik, dan mengoptimalkan pengawasan.
Indarto menambahkan, dalam program untuk mengembalikan kepercayaan publik pada Polri, prinsipnya hanya satu, yaitu menegakkan hukum secara objektif dan transparan. Polisi juga melakukan perbaikan di segala lini. Namun, adanya kasus di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan membuat citra Polri kembali menurun.
Program Quick Wins 2023 diharapkan dapat mengembalikan dan mempertahankan citra Korps Bhayangkara di mata masyarakat melalui sejumlah kegiatan. Termasuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melakukan respon cepat sebelum viral, meningkatkan keterampilan dan kemampuan yang berhubungan langsung dengan publik. (J-2)
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah cepat Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dalam meluruskan hoaks dan disinformasi sebagai respons krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
SALAH satu modal politik paling penting dalam sebuah pemerintahan demokratis ialah kepercayaan publik.
Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi yang tertinggi.
Peran humas atau public relations (PR) menjadi semakin vital di era digital, terutama dalam menjaga reputasi dan merawat kepercayaan publik.
Ketika negara berbicara kepada publik, pesan harus jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai upaya pembenahan internal harus terus dilakukan agar kepercayaan publik tetap terjaga dan semakin menguat.
Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan transparansi dan keadilan dalam proses hukum Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, tersangka kekerasan hingga menewaskan anak berusia 14 tahun di Tual.
Hakim MK Suhartoyo menyoroti fragmentasi kewenangan penegakan hukum di laut dalam sidang UU Kelautan. Pakar Soleman B. Ponto menilai kewenangan tangkap Bakamla.
Kasus Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang menerima aliran dana narkotika menyoroti kegagalan kebijakan represif di Indonesia dan perlunya dekriminalisasi.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
WAKIL Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di sektor kesehatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved