Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM Quick Wins diklaim mampu memperbaiki citra Kepolisian Negara Republik Indonesia di mata publik melalui sejumlah kegiatannya. Pada 2022, program tersebut telah dinilai positif oleh masyarakat melalui survei kepercayaan publik.
Berdasarkan survei Charta Politika, tingkat kepercayaan publik yang semula 57% pada November 2022 menjadi 62,4% di bulan berikutnya. Sementara pada survei Indopol tingkat kepercayaan publik 60,98% pada November 2022 menjadi 69,35%.
Dengan capaian tersebut maka kegiatan Quick Wins harus dijaga keberlangsungannya sehingga efektifitas dan efisensi pelaksanaan program tersebut menjadi tinggi.
"Pencapaian tersebut harus dipertahankan. Maka kita melaksanakan Quick Wins Presisi 2023," kata Kepala Bagian Administrasi Penyidikan Biro Pengawas Penyidikan Bareskrim Polri Kombes Indarto dalam diskusi melalui kanal Youtube YLBH Indonesia Menggungat, Selasa (31/1).
Baca juga: Datangi Ombudsman, Keluarga Hasya Laporkan Polres Jaksel terkait Malaadministrasi
Ada delapan program Quick Wins Presisi, yakni periode 26 Januari hingga 28 Februari 2023, di antaranya budaya integritas organisasi, sistem pemolisian berbasis digital, pengembangan SDM unggul, menciptakan suasana kondusif masyarakat (cooling system), memantapkan pemeliharaan Kamtibmas, mengoptimalkan penegakan hukum, meningkatkan pelayanan publik, dan mengoptimalkan pengawasan.
Indarto menambahkan, dalam program untuk mengembalikan kepercayaan publik pada Polri, prinsipnya hanya satu, yaitu menegakkan hukum secara objektif dan transparan. Polisi juga melakukan perbaikan di segala lini. Namun, adanya kasus di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan membuat citra Polri kembali menurun.
Program Quick Wins 2023 diharapkan dapat mengembalikan dan mempertahankan citra Korps Bhayangkara di mata masyarakat melalui sejumlah kegiatan. Termasuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melakukan respon cepat sebelum viral, meningkatkan keterampilan dan kemampuan yang berhubungan langsung dengan publik. (J-2)
Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi yang tertinggi.
Peran humas atau public relations (PR) menjadi semakin vital di era digital, terutama dalam menjaga reputasi dan merawat kepercayaan publik.
Ketika negara berbicara kepada publik, pesan harus jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai upaya pembenahan internal harus terus dilakukan agar kepercayaan publik tetap terjaga dan semakin menguat.
Ajang penghargaan bagi para pelaku usaha itu menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen Jakarta sebagai kota yang terbuka, ramah investasi, dan transparan.
Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, dari kelompok yang mengetahui program tersebut, mayoritas atau 51,8% menyatakan puas/sangat puas.
WAKIL Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di sektor kesehatan.
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved