Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan izin operasional Aksi Cepat Tanggap (ACT) tengah dalam evaluasi untuk dicabut.
Pemprov masih menunggu rekomendasi dari Dinas Sosial (Dinsos) kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI.
"Nanti PTSP akan menunggu rekomendasi dari Dinsos, setelah masuk, akan segera diproses (dicabut)," ujar Ariza di Gedung Balai Kota Jakarta, Kamis (14/7).
Ariza memastikan meski pihaknya belum mencabut izin operasional, ACT tidak dapat beroperasi lagi setelah Pusat Pelaporan Analisisi dan Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir ratusan rekening organisasi tersebut. Terlebih Kementerian Sosial juga sudah mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang
"Kita sambil tunggu. Pemprov DKI sendiri lagi mengevaluasi dan menunggu rekomendasi untuk segera dicabut," tandasnya
Politisi Gerindra itu menambahkan, pencabutan izin yang dilakukan Kemensos menjadi salah satu dasar bagi institusinya untuk mencabut izin operasional ACT. Selain itu, pihaknya bakal memperhatikan perizinan administrasi organisasi tersebut.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta merespons dugaan penyelewengan dana oleh ACT. Kepala Dinas DPMPTSP DKI, Benni Aguscandra, mengatakan Dinsos DKI mengkaji kerja sama dengan ACT.
"Proses evaluasi oleh satuan kerja perangkat dinas (SKPD) terkait," ujar Benni.
Selain itu, Benni memeriksa perizinan kerja sama antara Pemprov DKI dengan ACT. Perizinan dilakukan melalui DPMPTSP. (OL-8)
Salah satunya ialah lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang kedapatan melakukan pencucian uang dengan berkedok sebagai lembaga amal.
JAKSA penuntut umum (JPU) akan membacakan tuntutan terhadap mantan Ketua Dewan Pembina Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Novariyadi Imam Akbari.
Jaksa menilai ketiga terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang merupakan dakwaan primer.
Sumber dana pembelian itu diduga berasal dari dana bantuan Boeing Community Investment Fund (BCIF) terkait kecelakaan Lion Air 610.
Ibnu dan Hariyana serta eks Presiden ACT Ahyudin didakwa menggelapkan dana bantuan sosial dari Boeing Community Investment Fund (BCIF)
Dia menerima informasi dari ahli waris terkait penggunaan dana dari BCIF tersebut. ACT ditunjuk oleh Boeing untuk mengelola dana tersebut.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap tautan (link) palsu yang mengatasnamakan program Bantuan Subsidi Upah.
PASANGAN berinisial Y dan AP menjadi korban penipuan oleh dua pria yang mengaku anggota Polri atau polisi gadungan. Keduanya ditipu setelah menjual motor mereka di Facebook
Proyek perumahan Pramestha Mountain City mangkrak sejak 2019 lalu. Ratusan korban telah membayar lunas uang ratusan miliaran rupiah kepada pengembang.
DIREKTORAT Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus illegal access dan pemalsuan dokumen elektronik dengan modus SMS blasting yang dikendalikan warga negara Malaysia
DIREKTORAT Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus illegal access dan pemalsuan dokumen elektronik dengan modus SMS blasting yang mengatasnamakan beberapa bank swasta.
Pelaku turut mengirimkan foto atau gambar bayi yang diperoleh dari media sosial. Ia menyebut, foto bayi itu digunakan pelaku untuk meyakinkan korbannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved