Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kepulauan Seribu pada Kamis (30/6) ini.
Dalam sidak tersebut, Prasetyo menemukan landasan helikopter (helipad) ilegal. "Ada helipad yang dimanfaatkan oleh salah satu pihak swasta. Ini kan aset DKI, kenapa ada helipad di situ?" ujar Parsetyo.
Baca juga: Anies: Kepulauan Seribu Akan Dipersiapkan bagi Para Digital Nomad
"Kalau tidak datang ke sini, mana kami tahu di sini ada helipad. Kok ada helipad, tapi enggak lapor ke kami. Ini namanya helipad ilegal, helipad siluman," pungkasnya.
Menurutnya, lahan yang digunakan oleh swasta seharusnya menjadi pemasukan bagi Pemprov DKI Jakarta. Namun selama ini, keberadaan helipad tersebut tidak memberikan pemasukan untuk pemerintah.
"Tidak melaporkan secara transparan, bahwa di dalam itu ada pemanfaatan lahan. Duitnya lari ke mana? Ke oknum kan," imbuh Prasetyo.
Baca juga: Tebet Eco Park Segera Dibuka, Wagub: Tidak Ada Lagi Parkir Liar
Pihaknya pun berencana memanggil Bupati Kepulauan Seribu melalui Komisi A DPRD DKI Jakarta. Selain itu, DPRD akan mengkaji onkum yang bermain terkait pengadaan helipad tersebut.
"Yang saya denger juga, ada oknum bupati yang mendapatkan dua vila di sini, gara-gara bangun kayak gini. Sekarang saya jalankan fungsi pengawasan," tandasnya.(OL-11)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan fasilitas pengolahan sampah tersebut direncanakan dibangun di tiga lokasi strategis.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
Penyediaan layanan air bersih yang memadai menjadi syarat mendasar jika Jakarta ingin benar-benar bertransformasi menjadi kota global.
Program Mudik Gratis tahun ini melayani perjalanan ke 20 kota dan kabupaten yang tersebar di berbagai provinsi.
Ia menyebutkan, hal itu pasti akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Salah satu pedagang di sekitar lokasi, Rizal mengaku banjir telah merendam area lingkar luar Jakarta ini sejak Minggu (8/3).
Tahun 2024, sektor ini berkontribusi hingga Rp710,3 triliun terhadap Produk Domestik Bruto, devisa ekspor sebesar US$1,8 miliar, serta penerimaan cukai Rp217 triliun.
Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut, lanjutnya, berasal dari kenaikan penerimaan bruto sebesar 7%, serta penurunan signifikan restitusi hingga 23%.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap praktik penghindaran pajak berskala besar di sektor perdagangan tekstil.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan instruksi keras kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tidak tunduk pada tekanan pihak luar.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai hingga Oktober 2025 mencapai Rp249,3 triliun atau 80,3% dari target.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved