NEWSTICKER

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden

Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T

Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid

Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Sidak ke Kepulauan Seribu, DPRD DKI Temukan Helipad Ilegal

Selamat Saragih

30/6/2022 18:57

Sidak ke Kepulauan Seribu, DPRD DKI Temukan Helipad Ilegal — Foto udara salah satu pulau di Kepulauan Seribu, Jakarta.(Antara)

KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kepulauan Seribu pada Kamis (30/6) ini.

Dalam sidak tersebut, Prasetyo menemukan landasan helikopter (helipad) ilegal. "Ada helipad yang dimanfaatkan oleh salah satu pihak swasta. Ini kan aset DKI, kenapa ada helipad di situ?" ujar Parsetyo.

Baca juga: Anies: Kepulauan Seribu Akan Dipersiapkan bagi Para Digital Nomad

"Kalau tidak datang ke sini, mana kami tahu di sini ada helipad. Kok ada helipad, tapi enggak lapor ke kami. Ini namanya helipad ilegal, helipad siluman," pungkasnya.

Menurutnya, lahan yang digunakan oleh swasta seharusnya menjadi pemasukan bagi Pemprov DKI Jakarta. Namun selama ini, keberadaan helipad tersebut tidak memberikan pemasukan untuk pemerintah.

"Tidak melaporkan secara transparan, bahwa di dalam itu ada pemanfaatan lahan. Duitnya lari ke mana? Ke oknum kan," imbuh Prasetyo.

Baca juga: Tebet Eco Park Segera Dibuka, Wagub: Tidak Ada Lagi Parkir Liar

Pihaknya pun berencana memanggil Bupati Kepulauan Seribu melalui Komisi A DPRD DKI Jakarta. Selain itu, DPRD akan mengkaji onkum yang bermain terkait pengadaan helipad tersebut.

"Yang saya denger juga, ada oknum bupati yang mendapatkan dua vila di sini, gara-gara bangun kayak gini. Sekarang saya jalankan fungsi pengawasan," tandasnya.(OL-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Tesa Oktiana Surbakti

Berita Lainnya

Satu Tahun Pramono-Rano: Integrasi Transportasi Jadi Kunci Atasi Kemacetan Jakarta
08/2/2026 09:30
Pemprov DKI juga mulai mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Kerja Sama Banten-Jakarta, DPRD : Kita Dukung Apa yang Menguntungkan Kedua Belah Pihak
04/2/2026 18:28
Terkait dukungan anggaran, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D mendukung segala kajian dan rencana yang memiliki dampak positif untuk masyarakat luas.
MRT Timur-Barat Fase 2 Kembangan–Balaraja, Pramono : Semoga 1 sampai 2 Tahun Lagi Mulai Pembangunan
04/2/2026 17:31
Skema kerja sama dengan pengembang di sepanjang trase akan mempermudah pengembangan MRT, terutama dalam pengelolaan TOD dan pembiayaan proyek.
Pramono : DKI Siap Bantu Tangsel Angkut Sampah
04/2/2026 16:03
Menurutnya, saling bantu antara daerah ini perlu dilakukan guna memudahkan menyelesaikan sebuah permasalahan.
Waduk Cincin bakal Disulap Jadi Ruang Publik dan Museum
25/1/2026 18:48
Letaknya yang strategis di samping JIS menjadikannya salah satu titik potensial untuk pengembangan wisata urban di Jakarta Utara.
Mulai Pembangunan JPO Ancol–JIS, Pramono : Target Rampung Mei
25/1/2026 16:01
Menurut Pramono, dengan dukungan konektivitas tersebut, penyelenggaraan kegiatan berskala besar di JIS dan Ancol akan lebih mudah dijangkau masyarakat.
Purbaya: Penerimaan Negara Tumbuh 9,8% di Awal 2026, Ekonomi Diyakini Menguat
04/2/2026 17:17
Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut, lanjutnya, berasal dari kenaikan penerimaan bruto sebesar 7%, serta penurunan signifikan restitusi hingga 23%.
PPATK Bongkar Modus Penggelapan Pajak di Industri Tekstil
29/1/2026 12:08
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap praktik penghindaran pajak berskala besar di sektor perdagangan tekstil.
Menkeu Purbaya Instruksikan Pegawai Pajak Lapor jika Ada Intervensi 'Bekingan'
23/1/2026 12:26
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan instruksi keras kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tidak tunduk pada tekanan pihak luar.
Anggota Komisi III DPR Dorong Hukuman Berat bagi Mafia Pajak
13/1/2026 17:42
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Penerimaan Negara dari Kepabeanan dan Cukai Capai Rp249,3 Triliun hingga Oktober 2025
27/11/2025 09:37
Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai hingga Oktober 2025 mencapai Rp249,3 triliun atau 80,3% dari target.
Penindakan Pelaku Importir Pakaian Bekas untuk Meningkatkan Penerimaan Negara
21/11/2025 20:09
Total ada 439 koli pakaian bekas disita dari sejumlah truk dengan taksiran senilai Rp4,2 miliar.

LOAD MORE

Opini

Koperasi Waralaba
10/2/2026 05:10
Reformasi Peradilan dan Krisis Integritas
10/2/2026 05:05
Intervensi Birokrasi dalam Pendidikan Dokter Spesialis
10/2/2026 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Kompromi Bersyarat Prabowo-Ormas Islam
09/2/2026 05:00
Memulihkan Kepercayaan Pelaku Pasar
02/2/2026 05:00
Dingin Davos, Hangat Harapan: Prabowo-nomics dan Pembangunan Manusia
26/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved