Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kepulauan Seribu pada Kamis (30/6) ini.
Dalam sidak tersebut, Prasetyo menemukan landasan helikopter (helipad) ilegal. "Ada helipad yang dimanfaatkan oleh salah satu pihak swasta. Ini kan aset DKI, kenapa ada helipad di situ?" ujar Parsetyo.
Baca juga: Anies: Kepulauan Seribu Akan Dipersiapkan bagi Para Digital Nomad
"Kalau tidak datang ke sini, mana kami tahu di sini ada helipad. Kok ada helipad, tapi enggak lapor ke kami. Ini namanya helipad ilegal, helipad siluman," pungkasnya.
Menurutnya, lahan yang digunakan oleh swasta seharusnya menjadi pemasukan bagi Pemprov DKI Jakarta. Namun selama ini, keberadaan helipad tersebut tidak memberikan pemasukan untuk pemerintah.
"Tidak melaporkan secara transparan, bahwa di dalam itu ada pemanfaatan lahan. Duitnya lari ke mana? Ke oknum kan," imbuh Prasetyo.
Baca juga: Tebet Eco Park Segera Dibuka, Wagub: Tidak Ada Lagi Parkir Liar
Pihaknya pun berencana memanggil Bupati Kepulauan Seribu melalui Komisi A DPRD DKI Jakarta. Selain itu, DPRD akan mengkaji onkum yang bermain terkait pengadaan helipad tersebut.
"Yang saya denger juga, ada oknum bupati yang mendapatkan dua vila di sini, gara-gara bangun kayak gini. Sekarang saya jalankan fungsi pengawasan," tandasnya.(OL-11)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pengenaan tarif 19% untuk Indonesia oleh AS dinilai masih lebih rendah dari negara kompetitor lain seperti Vietnam.
KESEPAKATAN antara Indonesia dan Amerika Serikat yang baru saja diumumkan berpotensi menekan penerimaan negara. Itu terjadi lantaran Indonesia akan kehilangan potensi penerimaan.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Ditjen Pajak dan Satgassus OPN telah melakukan pertemuan dan membahas ihwal kerja sama serta kolaborasi untuk memperkuat penerimaan pajak.
Penaikan tarif pajak tidak akan berdampak positif bagi penerimaan negara dan perekonomian. Naiknya pungutan pajak justru dapat menghasilkan masalah baru.
Bendahara Negara menilai kehadiran satuan tugas OPN akan berdampak positif bagi penerimaan negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved