Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Kehormatan DKI Jakarta Achmad Nawawi mengungkapkan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi terhadap dugaan maladministrasi penetapan jadwal rapat paripurna hak interpelasi Formula E sudah selesai.
Nawawi mengatakan pemeriksaan cukup dilakukan satu kali dan saat ini pihaknya sedang menyusun hasil pemeriksaan tersebut untuk menjadi pertimbangan BK.
"Iya Alhamdulilah pemeriksaan sudah selesai. Sekarang memasuki proses pertimbangan," kat Nawawi saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (26/2).
Nawawi menjelaskan, pertimbangan ini akan dibawa dalam rapat anggota BK pekan depan. Ia pun memperkirakan keputusan terhadap nasib Prasetyo akan diambil pekan depan.
"InsyaAllah pekan depan. Kan akan ada rapat dua kali. Nanti kita undang semua anggota BK. Anggota BK ada sembilan orang yang mewakili sembilan fraksi. Nanti di situ terjadi debat pasti ada yang setuju dan tidak setuju nanti di situ keputusannya," paparnya.
Baca juga: BK: Hasil Pemeriksaan Prasetyo Soal Interpelasi Formula E Keluar Pekan Depan
Ia pun berharap setelah keputusan diambil, tak ada lagi kegaduhan yang terjadi dan semua pihak bisa menerimanya dengan lapang dada.
"Ya artinya biar semua bisa berjalan damai dan program pemerintah daerah juga bisa terus berjalan. Tidak diganggu huru hara politik," tukasnya.
Sebelumnya, tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta yakni Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB, PAN, PKS, dan Partai Gerindra mengadukan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi karena diduga melakukan maladministrasi penetapan jadwal rapat paripurna hak interpelasi Formula E. Jadwal tersebut ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).(OL-5)
Fraksi DPRD PDIP Kota Tangerang berencana melakukan hak interpelasi kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin.
Ganjar mengajak partai koalisi pengusungnya di DPR serta koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggulirkan hak angket atau interpelasi
KETUA PBHI Julius Ibrani menilai kondisi saat ini sudah memenuhi syarat untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan lagi sekadar interpelasi atau hak angket.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menggunakan hak interpelasi dalam menyikapi dugaan intervensi Presiden Joko Widodo terhadap kasus KTP elektronik.
Jika DPRD DKI Jakarta ingin melaksanakan Interpelasi, pelaksanaanya harus segera dilakukan. Ia mengimbau jangan sampai hak interpelasi hanya nampak sebagai omong kosong politik.
Ia beralasan digulirkannya kembali interpelasi itu untuk membuka transparansi pengelolaan anggaran APBD soal Formula E Jakarta.
Anggota DPRD DKI Kevin Wu mendesak percepatan investigasi kebakaran di Teluk Gong yang menewaskan 5 orang.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk disahkan menjadi perda.
ANGGOTA Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Pansus Raperda KTR) DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, mengusulkan agar pengesahan Raperda KTR ditunda.
ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menilai, banjir rob kawasan pesisir Jakarta merupakan peringatan serius. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta mempercepat penanganan.
BELAJAR dari peristiwa kebakaran Terra Drone, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis, meminta agar pengawasan keamanan gedung dan bangunan di Jakarta diperketat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved