Sabtu 24 Juli 2021, 14:22 WIB

Menkopolhukam: Pemerintah tindak tegas Demonstrasi tidak Sesuai Prokes

Cahya Mulyana | Megapolitan
Menkopolhukam: Pemerintah tindak tegas Demonstrasi tidak Sesuai Prokes

MI/AGUNG WIBOWO
Menkpolhukam Mahfud MD

 

PEMERINTAH akan menindak tegas demonstrasi yang tidak sesuai protokol kesehatan (prokes) karena melanggar hukum dan membahayakan keselamatan masyarakat, kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, di Jakarta, Sabtu.

Oleh sebab itu, Mahfud menegaskan aparat penegak hukum menjadi faktor penting yang membantu pemerintah menjaga keselamatan masyarakat.

“Pemerintah dengan segala daya dan upaya terus menangani COVID-19. Dalam menerapkan kebijakan mengenai penanggulangan pandemi, pemerintah berpedoman pada substansi Undang-Undang Dasar kita, yaitu menjaga keselamatan rakyat,” kata Mahfud MD saat jumpa pers secara virtual di Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Mahfud menjelaskan pemerintah tidak melarang kegiatan menyampaikan aspirasi selama itu dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.

Baca juga: Wakil Wali Kota Bekasi Dapat Banyak Laporan Pemotongan Bansos

“Pada prinsipnya, pemerintah itu terbuka dan merespons segala aspirasi masyarakat. Namun, sebaiknya aspirasi pada masa pandemi disampaikan melalui jalur-jalur komunikasi yang sesuai dengan protokol kesehatan,“ kata dia.

Ia mengatakan pemerintah mendengar seluruh aspirasi masyarakat dan tanggap terhadap berbagai usulan tersebut.

“Pemerintah mendengar semua aspirasi itu dan menjadikannya pertimbangan dalam berbagai keputusan. Tidak ada yang diabaikan,” tegas Mahfud MD.

Contohnya, kata dia, pemerintah bertindak cepat merespons usulan rakyat terkait vaksin berbayar dan tenaga kerja asing, katanya.

Oleh karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar mewaspadai kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan situasi keresahan warga.

“Pemerintah mengetahui sekelompok orang memiliki keinginan memanfaatkan situasi. Ada kelompok murni dan kelompok yang tidak murni. Mereka hanya ingin menentang saja, memanfaatkan situasi, apa pun itu pemerintah diserang. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati,” ujar dia.

Mahfud meminta masyarakat tetap tenang dan saling bekerja sama menanggulangi dampak pandemi COVID-19.

“Kepada seluruh masyarakat diharapkan tetap tenang menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing. Kami akan terus bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok masyarakat untuk membangun kebersamaan tanpa kotak-kotak politik,” ujar dia. (OL-4)

Baca Juga

MI/Barry F

Penumpang Bus Transjakarta Sudah Boleh Terisi 100%

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 08:49 WIB
PT Transjakarta mulai memberlakukan kapasitas angkut pelanggan sebesar 100%, setelah PPKM di DKI Jakarta turun ke level...
Antara

Anda Ingin bayar Pajak Kendaraan, Ini 14 Samsat Keliling di Jadetabek

👤Muhamad Fauzi 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 08:40 WIB
ADA 14 Samsat Keliling untuk memfasilitasi masyarakat di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek) dalam pembayaran pajak kendaraan...
Antara

Anies: Kapasitas Kantor Non-Esensial Boleh 50%

👤Ant 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 23:50 WIB
Untuk perkantoran sektor esensial kapasitas pegawai WFO ditingkatkan dari 50 persen menjadi 75...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menolakkan Ancaman Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah perlu memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem diterima rumah tangga miskin ekstrem yang ada di wilayah prioritas.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya