Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MANTAN Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory C Pinontoan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia terjerat kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Munjul, Jakarta Utara.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun menghargai keputusan KPK. Menurutnya, Pemprov DKI mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun, mantan anggota DPR RI itu menyerahkan semua proses penyelidikan kepada lembaga antirasuah.
Baca juga: KPK Tahan Eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya
"Tugas kami sebagai Pemprov DKI adalah mengajak kita semua untuk selalu membiasakan asas praduga tak bersalah pada semua pihak. Aparat dapat bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan aturan," jelas Ariza, sapaan akrabnya, di Balai Kota, Jumat (28/5).
Politikus Partai Gerindra berharap para pihak yang terkait dengan kasus korupsi itu segera dipanggil untuk dimintai keterangan. Lalu, menjelaskan perkara sejelas-jelasnya.
"Apapun hasilnya, kita harus hormati. Semua punya hak masing-masing. Apakah nanti setelah depositokan hasilnya seperti apa. Upamanya punya hak banding, dari aparat juga punya hak masing-masing. Mari kita saling menghormati, saling mendukung satu sama lain," pungkas Ariza.
Baca juga: Usut Kasus Tanah Munjul, KPK Periksa Sejumlah Saksi
Peristiwa ini dikatakannya menjadi pembelajaran bagi Pemprov DKI serta BUMD, agar lebih berhati-hati dalam melakukan program kerja. Diketahui, Pemprov DKI Jakarta menugaskan kepada Perumda Sarana Jaya untuk membeli banyak tanah yang difokuskan sebagai bank tanah.
"Semua harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan juga SOP yang ada. Tidak kalah penting, mari kita pastikan Jakarta bebas dari KKN," tutup dia.(OL-11)
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Kemudian satu orang lainnya, yang dibawa ke Jakarta pada Sabtu (28/6) pagi, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Prov Sumut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved