Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory C Pinontoan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia terjerat kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Munjul, Jakarta Utara.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun menghargai keputusan KPK. Menurutnya, Pemprov DKI mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun, mantan anggota DPR RI itu menyerahkan semua proses penyelidikan kepada lembaga antirasuah.
Baca juga: KPK Tahan Eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya
"Tugas kami sebagai Pemprov DKI adalah mengajak kita semua untuk selalu membiasakan asas praduga tak bersalah pada semua pihak. Aparat dapat bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan aturan," jelas Ariza, sapaan akrabnya, di Balai Kota, Jumat (28/5).
Politikus Partai Gerindra berharap para pihak yang terkait dengan kasus korupsi itu segera dipanggil untuk dimintai keterangan. Lalu, menjelaskan perkara sejelas-jelasnya.
"Apapun hasilnya, kita harus hormati. Semua punya hak masing-masing. Apakah nanti setelah depositokan hasilnya seperti apa. Upamanya punya hak banding, dari aparat juga punya hak masing-masing. Mari kita saling menghormati, saling mendukung satu sama lain," pungkas Ariza.
Baca juga: Usut Kasus Tanah Munjul, KPK Periksa Sejumlah Saksi
Peristiwa ini dikatakannya menjadi pembelajaran bagi Pemprov DKI serta BUMD, agar lebih berhati-hati dalam melakukan program kerja. Diketahui, Pemprov DKI Jakarta menugaskan kepada Perumda Sarana Jaya untuk membeli banyak tanah yang difokuskan sebagai bank tanah.
"Semua harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan juga SOP yang ada. Tidak kalah penting, mari kita pastikan Jakarta bebas dari KKN," tutup dia.(OL-11)
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Korupsi Pati, Bupati Sudewo, pemerasan bupati pati, Perangkat Desa Pati, KPK, Sunarwi, Syaiful Arifin, OTT Pati.
KPK membantah klaim eks Menag Yaqut soal alasan keselamatan jiwa dalam pembagian kuota haji. Penyidik sita bukti uang dan aset yang diduga jadi dasar transaksi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri komunikasi antara Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin (ALB) dengan Sudewo (SDW) saat masih menjabat sebagai Bupati Pati.
Penataan ini mencakup perbaikan badan jalan, trotoar, hingga sistem drainase guna mengantisipasi genangan air.
Strategi ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk meminimalisasi risiko banjir dan titik genangan yang sering mengganggu mobilitas warga saat puncak musim hujan.
Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi izin lapangan padel menyusul keluhan warga soal kebisingan. Pramono Anung siap beri sanksi tegas jika melanggar aturan.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen penuh untuk memperkuat ekosistem olahraga sepak bola putri.
Bank Jakarta resmi mendukung Pelita Jaya Jakarta sebagai sponsor di musim Indonesian Basketball League (IBL) 2026.
Gubernur DKI Jakarta pastikan stok pangan aman, harga terkendali, dan pasokan gas LPG siap jelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved